JAKARTA – Kamis, 31 Juli 2025
Dalam rangka menjawab dinamika politik nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengenai sistem pemilu, diselenggarakan sebuah Seminar Kebangsaan bertajuk “Redesain Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Acara yang berlangsung pukul 09.00 WIB ini menjadi wadah strategis untuk menyampaikan gagasan dan merumuskan arah baru sistem kepemiluan Indonesia ke depan.
Seminar ini menghadirkan sejumlah tokoh penting dalam sistem ketatanegaraan dan kepemiluan nasional. Hadir sebagai pembicara utama, Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang memberikan pemaparan mendalam terkait landasan filosofis dan konstitusional atas putusan MK yang menjadi dasar redesain sistem pemilu.
Dalam sesi lanjutan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bpk. Zulfikar Arse Sadikin, S.I.P., M.Si., menyoroti urgensi reformasi sistem pemilu sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan efektivitas pemerintahan daerah dan pusat. Menurutnya, diperlukan penyelarasan antara putusan MK dan arah kebijakan legislatif yang lebih adaptif dan progresif.
Ketua KPU RI, Bpk. Muchammad Afifuddin, S.T.H., M.Si., turut memberikan pandangan teknis tentang tantangan pelaksanaan pemilu serentak yang selama ini menuai banyak catatan. Ia menyatakan pentingnya kesiapan kelembagaan dan teknis jika arah kebijakan pemilu hendak diubah atau dipisahkan antara pemilu nasional dan lokal.
Gagasan besar dalam seminar ini datang dari Wakil Presiden Partai Buruh, Bpk. Said Salahudin, yang menegaskan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal semestinya dipisah, demi meningkatkan kualitas demokrasi dan menghindari beban pemilih yang terlalu kompleks. Menurutnya, pemisahan ini akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu, serta memberi ruang yang lebih besar bagi penguatan demokrasi lokal.
“Pemisahan pemilu nasional dan lokal bukan hanya persoalan teknis, tapi juga soal keadilan politik dan fokus representasi. Sudah saatnya kita berani mendesain ulang sistem pemilu kita agar lebih relevan dan efisien,” tegas Said Salahudin dalam paparannya.
Seminar ini menjadi forum penting bagi pengambil kebijakan, penyelenggara pemilu, dan elemen masyarakat sipil dalam menggagas sistem pemilu yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi substansial. Antusiasme peserta yang hadir menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap masa depan sistem pemilu Indonesia.
Dengan semakin menguatnya wacana pemisahan antara pemilu nasional dan lokal, seminar ini diharapkan menjadi langkah awal menuju reformasi kepemiluan yang lebih komprehensif, sesuai dengan semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat yang menjadi roh utama konstitusi Indonesia






