Ratusan Pekerja Geruduk PT OWI dan PT GWI, Tuntut Hak Ketenagakerjaan dan Soroti Dugaan Pencemaran Sungai

Sidomulyo, Lamsel, Perskitanews.com. – Ratusan pekerja yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) Garuda menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Oasis Wood Industry (OWI) dan PT Galaxy Wood Industry (GWI), Kamis (11/6/2026). Aksi yang dipimpin langsung Ketua Ormas Garuda, Ali Mukthamar, tersebut menuntut perusahaan segera menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjawab dugaan pencemaran sungai akibat aktivitas industri.

Aksi Massa di Bawah Pengawalan Ketat

Ratusan massa memadati area depan gerbang perusahaan yang saat itu tertutup rapat dan dijaga oleh personel Satpol PP Kecamatan Sidomulyo serta anggota Polsek Sidomulyo. Meski akses masuk dibatasi, para pengunjuk rasa tetap menyampaikan aspirasi melalui orasi, spanduk, dan poster yang berisi tuntutan serta kritik terhadap perusahaan maupun pemerintah daerah.

Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari aparat. Berbagai tulisan pada spanduk yang dibawa massa menggambarkan kekecewaan pekerja terhadap kondisi hubungan industrial yang dinilai belum memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai.

Pekerja Tuntut Kepastian Status dan Pemenuhan Hak Normatif

Dalam orasinya, Ali Mukthamar menyampaikan sejumlah tuntutan yang menurutnya merupakan hak dasar pekerja. Ia meminta perusahaan memberikan kejelasan status kerja, mengangkat pekerja menjadi karyawan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Massa juga menuntut penerapan upah minimum sesuai regulasi, pembayaran upah lembur berdasarkan ketentuan pemerintah, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penyediaan fasilitas ibadah yang layak, serta pemberian waktu yang cukup bagi pekerja Muslim untuk melaksanakan salat.

Selain itu, mereka menyoroti pentingnya penerapan prinsip kesetaraan upah tanpa membedakan gender dalam lingkungan kerja.

Dugaan Pencemaran Sungai Jadi Sorotan Warga

Selain persoalan ketenagakerjaan, Ali juga menuntut perusahaan bertanggung jawab atas dugaan pendangkalan dan pencemaran sungai yang disebut-sebut berasal dari limbah industri perusahaan.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini memanfaatkan sungai untuk berbagai kebutuhan kini tidak lagi berani menggunakan air sungai karena khawatir terhadap dampak yang dapat mengganggu kesehatan.

Dugaan Pencemaran Sungai Memunculkan Sejumlah Pertanyaan

Dugaan pencemaran dan pendangkalan sungai yang disampaikan warga dan massa aksi memunculkan sejumlah pertanyaan yang hingga kini masih menunggu jawaban dari pihak perusahaan maupun instansi terkait. Masyarakat mempertanyakan apakah sistem pengelolaan limbah yang dimiliki perusahaan telah memenuhi standar dan ketentuan lingkungan yang berlaku.

Selain itu, warga juga berharap adanya keterbukaan informasi mengenai hasil pengujian kualitas air sungai yang dilakukan oleh lembaga berwenang atau pihak independen. Transparansi tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas industri di kawasan tersebut.

Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada peran pemerintah daerah dan instansi pengawas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Sejumlah kalangan menilai perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit lingkungan dan investigasi lapangan, guna memastikan penyebab terjadinya pendangkalan maupun perubahan kualitas air sungai yang dikeluhkan masyarakat.

Hingga aksi berlangsung, berbagai pertanyaan tersebut masih menjadi perhatian warga yang berharap adanya penjelasan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak terkait.

Situasi Sempat Memanas, Aparat Jaga Kondusivitas

Meski berlangsung damai, suasana aksi sempat memanas akibat dugaan provokasi yang dikaitkan dengan sikap sejumlah petugas keamanan perusahaan. Massa menilai terdapat kesan ketidakpedulian terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.

Namun demikian, aparat keamanan yang berada di lokasi berhasil menjaga situasi tetap kondusif sehingga aksi tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Mediasi Dinilai Belum Menyentuh Pengambil Keputusan

Ali Mukthamar meminta agar pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan perusahaan dapat hadir langsung untuk melakukan mediasi dengan perwakilan pekerja dan masyarakat, sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat pemberitahuan aksi.

Setelah difasilitasi oleh Polsek Sidomulyo, pihak perusahaan disebut bersedia melakukan pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa. Namun, pertemuan tersebut hanya dihadiri unsur manajemen kantor dan produksi.

Menurut Ali, kondisi tersebut menunjukkan belum adanya keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi. Ia menilai mediasi serupa telah beberapa kali dilakukan, tetapi belum menghasilkan kepastian terkait nasib pekerja maupun persoalan lingkungan yang dikeluhkan masyarakat.

Karena itu, massa meminta kehadiran langsung pemilik modal atau pihak yang memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Perwakilan Masyarakat Kawal Hasil Mediasi

Karena tidak tercapai kesepakatan mengenai kehadiran pimpinan tertinggi perusahaan, mediasi akhirnya diwakilkan kepada Kepala Dusun setempat dan unsur Karang Taruna Desa Sukabanjar

Perwakilan masyarakat tersebut diminta mengawal proses komunikasi dengan perusahaan sekaligus mendorong adanya pernyataan tertulis yang memuat komitmen perusahaan untuk menindaklanjuti tuntutan pekerja dan masyarakat.

Ali juga meminta adanya transparansi dari masing-masing manajemen perusahaan terkait berbagai persoalan yang berkembang agar tidak semakin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Warga Kecewa, Kepala Desa Dinilai Tidak Berpihak

Dalam kesempatan yang sama, seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa sehari sebelum aksi berlangsung, Kepala Desa Sukabanjar, Mumuk, disebut mendatangi para pekerja dan meminta warga yang bekerja di perusahaan untuk tidak mengikuti unjuk rasa.

Informasi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan sebagian warga. Mereka menilai kepala desa lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan dibanding memperjuangkan aspirasi pekerja yang mayoritas merupakan warga Desa Sukabanjar

Meski demikian, informasi tersebut masih berupa keterangan dari warga dan belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak pemerintah desa.

Hubungan Perusahaan dengan Masyarakat Dipertanyakan

Kepala dusun setempat, Bustomi, yang mengaku turut merasakan dampak persoalan tersebut, menyoroti rendahnya perhatian perusahaan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan pekerja maupun masyarakat sekitar.

Menurutnya, persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut hak-hak pekerja, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, komunikasi dengan masyarakat, dan upaya menjaga kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan warga.

Menunggu Respons Resmi Perusahaan dan Pemerintah

Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT OWI maupun PT GWI terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari perusahaan serta respons pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan persoalan ketenagakerjaan maupun dugaan pencemaran lingkungan dapat ditangani secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Kgs)

  • Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *