Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka), Menggelar Aksi Massa di depan gedung DPRD Prov Lampung kamis (25/6/2026 ) Dalam aksinya mereka menyampaikan kritikan melalui spanduk serta orasi Terkait Regulasi Program MBG yang masih Carut Marut.
Dalam orasinya mereka meyampaikan agar program MBG lebih mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel pada pengolahan anggaran, tata kelola pelaksanaan dan pengawasan agar tidak terjadi lagi tindakan yang memalukan seperti yang dilakukan kepala BGN lalu. Ujar salah satu orator.
Mereka meneriakan agar pemerintah Lampung untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan serta peningkatan kualitas pendididkan yang masih sangat minim.
Pemerintah Lampung harus harus bertanggungjawab terhadap pembangunan pendidikan dan perlengkapan pendidikan yang telah menjadi amanat konstitusi agar dapat menjadi peyeimbang dalam program MBG.
Aksi massa juga meyampaikan kritikan kepada pemerintah provinsi Lampung tentang penunggakan kewajiban Pemprov Lampung kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp105,4 Miliar yang mengakibatkan rakyat miskin harus menerima dampak dari penunggakan pembayaran tersebut.
Pemerintah provinsi Lampung harus segera meyelesaikan kewajiban membayar BPJS kesehatan agar masyarakat Lampung bisa tenang, dan dampak yang di terima masyarakat Lampung tidak berlarut larut.
Aksi massa juga mengkritik kebijakan Pemda Provinsi Lampung yang telah berhutang kepada Bank BJB sebesar Rp 1 Triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di 18 titik di kabupaten / kota.
DPRD provinsi Lampung harus ikut mengawasi dan memastikan agar program dari pinjaman daerah tersebut harus berjalan baik serta memastikan infrastruktur yang bangun benar benar berkualitas agar, kebijakan yang telah merugikan rakyat Lampung ini benar berpihak kepada masyrakat Lampung.
Namun, hampir 1 jam setengah meraka melakukan orasi dan treatrikal tidak ada satupun pihak legislatif maupun eksekutif yang menanggapi aksinya.
Mereka berjanji akan melakukan aksi serupa sampai benar benar tuntutannya di respon dan ditanggapi.
Tuntutan Alam Baka, diantaranya :
1. Audit investigatif independen terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan SPPG di Provinsi Lampung.
2. KPPG/BGN dan seluruh pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai pengelolaan program, mekanisme penunjukan pengelola, penggunaan anggaran, serta sistem pengawasan yang dijalankan.
3. Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik monopoli, jual beli titik lokasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengaturan pengelolaan program oleh kelompok tertentu.
4. Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan BPJS kesehatan sebesar Rp105,4 miliar agar tidak menggangu pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Dilakukan audit dan evaluasi terbuka terhadap pinjaman daerah Rp 1 Triliun, termasuk kajian kebutuhan, manfaat, resiko fiskal, sumber pembayaran, serta dampaknya terhadap APBD dan pelayan publik dimasa mendatang.
6. Memastikan seluruh kebijakan anggaran daerah berorientasi pada pemenuhan hak dasar rakyat, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial sebelum memperluas pembiayaan melalui utang daerah.
7. Menjamin keterlibatan pelaku usaha lokal secara adil dan terbuka dalam pelaksanaan program pemerintah tanpa praktik monopoli, kartel maupun interversi pihak tertentu.
8. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran publik, baik dalam program MBG, pelayanan kesehatan maupun pembangunan infrastruktur, agar tetap rupiah uang rakyat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
( ipan )






