DPRD Lamsel Sahkan Ranperda PSU Perumahan, Pastikan Fasilitas Umum di Perumahan Dikelola Pemerintah Daerah


KALIANDA, LAMSEL,Perskitanews.com. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Rabu (22/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli didampingi unsur pimpinan DPRD. Hadir pula Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta seluruh anggota DPRD.

Persetujuan ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ini merupakan tahapan akhir pembahasan sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Atur Mekanisme Penyerahan Aset dari Pengembang ke Pemda

Ranperda PSU Perumahan disusun sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme penyerahan aset prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Tujuan utama regulasi ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pengembang, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan fasilitas umum di kawasan perumahan seperti jalan, drainase, taman, dan jaringan air dapat dikelola dan dipelihara secara optimal oleh Pemda demi kepentingan masyarakat.

Selama ini, banyak fasilitas di perumahan yang terbengkalai karena belum ada kejelasan status kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaan setelah diserahterimakan. Dengan adanya Perda ini, Pemda Lamsel memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menata serta merawat PSU secara berkelanjutan.

Lanjutkan Bahas Perubahan LP2B, Perkuat Ketahanan Pangan

Usai pengambilan keputusan Ranperda PSU Perumahan, DPRD Lampung Selatan melanjutkan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Perubahan regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika pembangunan dan tata ruang. Sekaligus memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian produktif sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah daerah menilai revisi LP2B penting agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara masif yang mengancam produksi pangan lokal, di tengah pesatnya perkembangan perumahan dan infrastruktur.

Komitmen Hadirkan Regulasi Adaptif dan Berpihak

Melalui dua agenda strategis tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya dalam menghadirkan regulasi yang adaptif, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Dengan disahkannya Ranperda PSU dan dibahasnya perubahan LP2B, kami ingin memastikan pembangunan di Lampung Selatan berjalan tertib, fasilitas publik terlayani, dan lahan pertanian produktif tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ujar Ketua DPRD Erma Yusneli usai rapat.

Kedua Ranperda tersebut selanjutnya akan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. *

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *