KALIANDA, LAMSEL, Perskitanews.com.– Dugaan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) mencuat dalam pelaksanaan 2 proyek di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024. Temuan ini berdasarkan hasil penelusuran awak media di lokasi Proyek Paving Blok Lapangan Korpri Pemda Lamsel.
Dua paket proyek yang disorot yaitu:
- Pemasangan Paving Blok Lapangan Korpri senilai Rp482.270.543,-
- Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi senilai Rp442.419.000,-
Total nilai kedua proyek mencapai Rp924.689.543,-
Hingga Selasa, 29 Juli 2026, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK, Ir. Agnatius Syahrizal, S.T., M.T. belum memberikan tanggapan atau klarifikasi tertulis dan resmi terkait surat permohonan konfirmasi dari awak media.

Indikasi KKN dalam Penunjukan Penyedia
Berdasarkan dokumen kontrak yang dihimpun, proyek paving blok dikerjakan oleh CV. PLA dengan Nomor Kontrak 25/SPK/DPUPR-LS/APBD/2024 tanggal 13 Agustus 2024. Masa pelaksanaan 90 hari, dari 13 Agustus sampai 11 November 2024.
Sementara proyek belanja bahan bangunan dikerjakan oleh CV. SLK dengan Nomor Kontrak 23/SPK/DPUPR-LS/APBD/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Addendum tanggal 2 September 2024. Masa pelaksanaan 104 hari, dari 30 Juli sampai 11 November 2024.
Awak media menduga telah terjadi pengkondisian proses penunjukan penyedia kepada perusahaan tertentu yang bersumber dari APBD 2024.
Diduga Ada Pengurangan Volume dan Tidak Sesuai Spesifikasi
Temuan di lapangan mengindikasikan adanya modus pengurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak.
Rinciannya:
- Proyek Paving Blok Lapangan Korpri Rp482.270.543,-
- Kekurangan volume minimal: Rp56.978.250,-
- Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi: Rp93.407.646,-
- Total potensi kerugian: Rp150.385.896,-
- Proyek Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp442.419.000,-
- Kekurangan volume minimal: Rp120.148.744,-
- Total potensi kerugian: Rp120.148.744,-
Dengan demikian, total minimal potensi kerugian negara dari kedua proyek diperkirakan Rp270.534.640,-.
Upaya Konfirmasi Buntu
Dalam rangka mendukung program pemerintah menciptakan aparat yang bersih, berwibawa dan bebas KKN sesuai amanat UUD 1945, awak media telah melayangkan permohonan klarifikasi kepada pihak terkait.
Hendra, yang disebut menaungi kedua CV tersebut, hanya membalas singkat via WhatsApp: “oh ya, Nanti saya telepon balik”. Namun hingga berita ini diterbitkan tidak ada kelanjutan komunikasi.

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kadis PUPR Lamsel Ir. Agnatius Syahrizal, S.T., M.T.. Namun nomor WhatsApp awak media justru diblokir oleh yang bersangkutan.
“Kami sudah berupaya meminta tanggapan resmi agar ada kejelasan. Ini menyangkut uang negara dan kepentingan publik. Sayangnya sampai saat ini belum ada jawaban,” ujar perwakilan tim media.
Tuntutan Transparansi
Awak media mendesak Inspektorat, Kejaksaan, dan APH di Lampung Selatan untuk segera melakukan audit dan investigasi terhadap kedua proyek tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak DPUPR Lamsel belum memberikan hak jawab. Redaksi masih membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak yang diberitakan sesuai kode etik jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999. (TIM)






