Warga Hajimena: Ketua RT 03 Yang Setuju Bukan Warga Belakang Pabrik, Bau Menyengat Picu Pertanyaan Soal Mekanisme Izin


LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com. – Polemik operasional pabrik karpet telur CV Alam Prima Terpadu di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan kembali mencuat dengan munculnya fakta baru terkait proses perizinan.

Ketua RT 03 Dusun 2 Hajimena, Arifin Zainuddin, menegaskan bahwa warga Perumahan Hajimena Garden yang lokasinya tepat berada di belakang pabrik, tidak pernah dilibatkan dalam penandatanganan persetujuan saat pengajuan izin lingkungan.

“Yang TTD Bukan Warga Terdampak”

Menurut Arifin, memang ada dokumen persetujuan yang ditandatangani warga. Namun ia memastikan penandatangan tersebut bukan berasal dari Perumahan Hajimena Garden.

“Yang menandatangani memang ada, tetapi bukan warga Perumahan Hajimena Garden,” kata Arifin kepada Tim Media, Kamis, 6 Agustus 2026.

Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat terkait siapa saja yang dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan pabrik.

Warga Terus Keluhkan Bau Menyengat

Arifin mengungkapkan, sejak pabrik mulai beroperasi, warga Hajimena Garden berulang kali mengeluhkan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas produksi.

Keluhan itu telah disampaikan langsung kepada pihak perusahaan. Karena tidak ada penyelesaian, warga kemudian melaporkan persoalan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup / DLH Kabupaten Lampung Selatan. Laporan itu kemudian mendorong dilakukannya pemeriksaan lapangan oleh tim DLH.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai validitas proses pelibatan warga. Pasalnya, pihak yang tinggal paling dekat dengan lokasi pabrik justru mengaku tidak pernah dimintai persetujuan.

Menunggu Klarifikasi Pihak Pabrik dan DLH

Hingga saat ini tim media masih berupaya memperoleh penjelasan resmi dari pihak CV Alam Prima Terpadu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

Poin yang diminta untuk diklarifikasi meliputi mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen lingkungan, serta dasar penentuan warga yang dilibatkan dalam penandatanganan persetujuan.

Warga berharap polemik ini segera mendapat kejelasan agar hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dapat terpenuhi, dan operasional pabrik berjalan sesuai aturan yang berlaku.*

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *