
KALIANDA, LAMSEL, Perskitanews.com.— Perwakilan Masyarakat Adat Segekhi Suku Lampung Selatan secara resmi menyerahkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu 19 Agustus 2026.
Permohonan RDP tersebut terkait dengan sikap masyarakat adat yang menolak rencana pengembangan energi panas bumi / geotermal oleh PT Supreme Energy Rajabasa di kawasan Gunung Rajabasa.
Surat Diserahkan ke Staf Umum DPRD
Surat diserahkan langsung oleh Haris, Arham, Heri beserta perwakilan Segekhi Suku kepada staf umum DPRD Lampung Selatan.
Sebelumnya, perwakilan masyarakat adat bermaksud bertemu langsung dengan Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Selatan. Namun, Sekwan sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.
Staf umum DPRD menyampaikan bahwa surat tersebut akan segera diteruskan dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Desak DPRD Fasilitasi RDP
Masyarakat Adat Segekhi Suku mendesak DPRD Lampung Selatan segera merespons dan memfasilitasi RDP antara Masyarakat Adat, Bupati Lampung Selatan, dan Pimpinan PT Supreme Energy Rajabasa.
Bagi masyarakat adat, DPRD merupakan lembaga representasi yang memiliki fungsi menerima dan menindaklanjuti aspirasi publik.
“Harapan kami DPRD Lampung Selatan dapat memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat Segekhi Suku. Kami ingin persoalan ini dibicarakan melalui ruang dialog yang resmi, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat,” demikian harapan perwakilan masyarakat adat Segekhi Suku.
Menunggu Kepedulian DPRD
Di tempat terpisah, Ketua Masyarakat Adat Segekhi Suku, Betarahmi Adok Pangeran Puk Sabuay Nimbau, menyampaikan pihaknya akan menunggu sejauh mana kepedulian DPRD dalam merespons aspirasi tersebut.
Menurutnya, permohonan RDP merupakan langkah konstitusional dan bagian dari upaya menyampaikan aspirasi secara tertib melalui jalur kelembagaan.
“Kami akan menunggu sejauh mana kepedulian DPRD Lampung Selatan dalam memfasilitasi dan mendukung aspirasi masyarakat. Ini bukan semata kepentingan kelompok, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas, lingkungan, dan masa depan Gunung Rajabasa,” ujarnya.
Ia menegaskan, Segekhi Suku tetap mengedepankan komunikasi dan musyawarah.
“Kami berharap DPRD dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami datang membawa aspirasi, bukan untuk mencari pertentangan. Kami ingin mendapatkan ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat,” katanya.
Tunggu Jadwal Pertemuan
Selanjutnya, Masyarakat Adat Segekhi Suku akan menunggu tindak lanjut DPRD Lampung Selatan terhadap surat permohonan RDP yang telah disampaikan.
Mereka berharap ada jadwal pertemuan yang dapat mempertemukan masyarakat adat, DPRD, Pemkab Lamsel, dan PT Supreme Energy untuk membahas persoalan rencana geotermal Gunung Rajabasa secara terbuka, dialogis, dan bijaksana. (redHms)






