
PALAS, LAMSEL,— Aktivitas *galian C* yang diduga tidak memiliki izin resmi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan menjadi sorotan. Lokasi pengerukan tanah tersebut diduga melanggar Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Berdasarkan hasil investigasi tim media di lapangan, kegiatan galian sudah berjalan sekitar 2 bulan. Lokasi berada di wilayah Desa Rejomulyo dan menggunakan sejumlah alat berat.
Pelaksana di Lapangan Warga Desa, Pemilik Alat Berinisial A.S
Dari pantauan di lapangan, yang menjadi pelaksana di lokasi adalah warga desa setempat. Sementara untuk pemilik alat berat diketahui berinisial A.S.
Saat dikonfirmasi, pihak pengelola di lokasi menyebut pak A.S sedang tidak berada di tempat.
Begitu pula dengan pemilik lahan. Saat itu pemilik lahan kebetulan berada di lokasi, namun saat dimintai konfirmasi enggan menyebutkan namanya. Yang jelas, yang bersangkutan merupakan warga lingkungan sekitar lokasi pengerukan.
Sama halnya dengan pemilik alat berat, rumahnya juga berada di sekitar lokasi tersebut.
Belum Ada Keterangan Kades dan Camat
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kepala Desa Rejomulyo maupun Camat Palas terkait aktivitas galian C tersebut.

Warga sekitar mempertanyakan legalitas kegiatan tersebut, terutama terkait izin usaha pertambangan dan penggunaan BBM bersubsidi untuk alat berat. Sesuai aturan, setiap kegiatan pertambangan galian golongan C wajib memiliki izin dari pemerintah dan tidak boleh merusak lingkungan serta merugikan masyarakat.
Desakan Penertiban
Aktivitas galian C tanpa kejelasan izin ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, kerusakan jalan desa, hingga kebisingan bagi warga.
Masyarakat dan pegiat lingkungan mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas ESDM Provinsi Lampung, serta Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan penertiban dan mengecek legalitas usaha pertambangan di Desa Rejomulyo.
Jika terbukti tidak memiliki izin, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan aktivitas tambang ilegal di Lampung Selatan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. (red)






