Masyarakat Adat Forum Segekhi Suku Dobrak DPRD Lamsel: DPRD Ditantang Kawal Sampai Pusat, Bukan Sekadar Catat Aspirasi

LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com.— Polemik rencana pengembangan energi panas bumi (Geothermal) di kawasan Gunung Rajabasa, Lampung Selatan, memasuki babak baru yang lebih serius dan memanas. Jika sebelumnya penolakan hanya disuarakan di jalanan dan di balai adat, kini penolakan masyarakat adat resmi masuk dan menggema di dalam ruang kekuasaan legislatif.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan terkait rencana pengembangan Geothermal Gunung Rajabasa digelar secara resmi pada Kamis (24/9/2026) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan.

RDP bersejarah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD lintas komisi serta unsur eksekutif dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Kehadiran pimpinan DPRD secara langsung menunjukkan betapa isu Rajabasa ini telah menjadi isu prioritas daerah.


PENOLAKAN MASUK FORUM RESMI: FORUM SEGEKHI SUKU DOBRAK DPRD

Forum yang menjadi sorotan adalah kehadiran Forum Segekhi Suku yang merupakan wadah pemersatu masyarakat adat di lingkar Gunung Rajabasa. Di hadapan Ketua DPRD dan anggota dewan, mereka kembali menegaskan sikap tegas: MENOLAK rencana pengembangan Geothermal Gunung Rajabasa.

Bagi masyarakat adat, persoalan Geothermal Rajabasa bukan semata-mata soal megawatt listrik dan investasi energi. Ini adalah persoalan hidup dan mati yang menyangkut 4 pilar utama:

1. Kepentingan Masyarakat: Ancaman krisis air bersih dan rusaknya lahan pertanian.
2. Lingkungan: Ancaman kerusakan kawasan hutan Gunung Rajabasa sebagai penyangga kehidupan.
3. Kawasan Sakral: Gunung Rajabasa adalah gunung adat yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
4. Aspek Hukum dan Hak Masyarakat Adat: Persoalan hak atas tanah ulayat yang belum diakui.

Masuknya aspirasi tersebut ke forum DPRD membuat isu geothermal Rajabasa kini tidak lagi bisa dianggap sebagai isu pinggiran. Isu ini kini berada dalam ruang pembahasan kelembagaan resmi negara.

DPRD DITUNTUT TAK BERHENTI DI RDP SEREMONIAL

RDP memang menjadi momentum penting, tetapi masyarakat adat dan publik Lampung Selatan menuntut lebih. Persoalan tidak boleh berhenti setelah forum selesai, foto bersama, dan notulen dicatat.

Publik kini memberikan ujian politik kepada DPRD Lampung Selatan.

DPRD memiliki 3 fungsi utama: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan dituntut untuk berjalan. DPRD harus berani meminta penjelasan resmi mengenai:

  • Proses pembahasan dan koordinasi Pemda Lamsel terkait rencana tersebut.
  • Dasar hukum perizinan WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi) Rajabasa.
  • Status kajian lingkungan (AMDAL) dan tata ruang.

Aspirasi yang telah disampaikan masyarakat selanjutnya membutuhkan tindak lanjut konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak, baik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan maupun Pemerintah Provinsi Lampung.

Jika substansi persoalan berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat di Kementerian ESDM, maka DPRD dan Pemkab Lamsel dituntut untuk tidak cuci tangan, melainkan harus menyampaikan aspirasi penolakan tersebut melalui mekanisme dan jalur pemerintahan yang berlaku hingga ke Jakarta.

RAJABASA: BUKAN SEKADAR ENERGI, TAPI SOAL HUKUM, LINGKUNGAN, DAN HAK ASASI

Rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Rajabasa tidak dapat dilihat secara kacamata kuda hanya dari sisi kebutuhan energi nasional.

Dalam setiap rencana pembangunan, terdapat sejumlah aspek yang wajib diperhatikan secara bersamaan dan tidak bisa diabaikan, antara lain: Aspek Hukum, Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Kepentingan Masyarakat, serta Keberlanjutan Kawasan.

Karena itu, transparansi informasi dan kejelasan mengenai proses perizinan, status kawasan hutan, kajian lingkungan hidup yang independen, serta mekanisme pelibatan masyarakat adat (FPIC – Free, Prior and Informed Consent) menjadi bagian paling penting dan mendesak dalam pembahasan.

Bagi masyarakat adat, persoalan ini menyentuh kepentingan mereka secara langsung sebagai pemilik sah tanah ulayat. Bagi pemerintah dan DPRD, persoalannya adalah bagaimana pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berkeadilan dan tidak menabrak kewenangan serta hak masyarakat.

BOLA KINI DI TANGAN PEMERINTAH

RDP DPRD Lampung Selatan pada Kamis (24/9/2026) menjadi babak baru dan titik balik dalam polemik geothermal Gunung Rajabasa.

Sikap penolakan Forum Segekhi Suku kini telah tercatat secara resmi dalam Berita Acara DPRD dan disampaikan secara langsung di ruang resmi lembaga legislatif. Ini bukan lagi sekadar penolakan lisan, tapi sudah menjadi dokumen negara.

Pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar apakah masyarakat adat menolak, melainkan bagaimana pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat merespons aspirasi penolakan tersebut sesuai kewenangannya.

Apakah akan tetap dipaksakan dengan alasan Proyek Strategis Nasional? Atau akan dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan hak masyarakat adat?

Publik juga menunggu kejelasan mengenai proses pembahasan rencana pengembangan geothermal, dasar hukum perizinannya, aspek lingkungan, tata ruang, serta posisi dan hak masyarakat adat dalam setiap tahapan kebijakan.

Tim Redaksi akan terus mengawal secara ketat perkembangan persoalan geothermal Gunung Rajabasa, termasuk tindak lanjut DPRD Lampung Selatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Provinsi Lampung, serta pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat adat Forum Segekhi Suku.

(Tim Media)

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *