BREAKING NEWS: TAGIH JANJI DPRD! Forum Adat Segekhi Suku Datangi DPRD Lamsel Desak Audiensi Kedua dengan Bupati & PT Supreme Energy

LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com.— Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengawal penolakan rencana pengembangan energi panas bumi (geothermal) oleh PT Supreme Energy Rajabasa di kawasan Gunung Rajabasa.

Setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) panas pada Kamis (24/9/2026) lalu, kini forum tersebut kembali mendatangi gedung DPRD Lampung Selatan untuk menagih komitmen dan janji tindak lanjut hasil audiensi terkait.

Perwakilan forum, Haris, secara resmi menyampaikan surat permohonan tindak lanjut kepada pimpinan DPRD Lampung Selatan pada Senin (28/9/2026). Surat tersebut diterima langsung oleh staf sekretariat DPRD sebagai bentuk penegasan atas permintaan kepastian pelaksanaan audiensi kedua yang sebelumnya telah dijanjikan.

Tagih Janji Audiensi Kedua dengan Bupati dan PT Supreme Energy

Dalam audiensi pertama pada Kamis (24/9/2026) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Erma Yusneli, Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku telah menyampaikan aspirasi dan sikap tegas penolakan terhadap rencana pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Rajabasa.

Dalam pertemuan tersebut juga telah terbangun komitmen dari DPRD untuk memfasilitasi audiensi lanjutan (jilid II) dengan menghadirkan Bupati Lampung Selatan dan pihak PT Supreme Energy Rajabasa secara langsung untuk duduk satu meja dengan masyarakat adat.

Namun, hingga Senin (28/9/2026), atau 4 hari setelah RDP pertama, forum mengaku belum memperoleh kepastian apapun mengenai jadwal, tempat, maupun agenda pelaksanaan audiensi kedua tersebut. Tidak ada surat panggilan, tidak ada kepastian waktu.

Melalui surat yang disampaikan pada 28 September, forum meminta DPRD Lampung Selatan segera menindaklanjuti komitmen yang telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya agar persoalan rencana pengembangan panas bumi di Gunung Rajabasa dapat dibahas secara langsung, terbuka, dan transparan bersama pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan kepentingan.

6 Poin Tuntutan Resmi Forum Adat Segekhi Suku

Dalam surat resminya, Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku menyampaikan enam poin permohonan tegas kepada pimpinan DPRD Lampung Selatan:

PERTAMA, Meminta salinan resmi Berita Acara hasil audiensi yang dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026 sebagai bukti hukum dan dokumentasi resmi atas pembahasan dan komitmen yang telah disampaikan.

KEDUA, Meminta DPRD Lampung Selatan segera menindaklanjuti komitmen pelaksanaan audiensi kedua yang telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Jangan hanya janji di atas meja RDP.

KETIGA, Memfasilitasi pertemuan segitiga secara langsung antara Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku, Bupati Lampung Selatan, dan pihak PT Supreme Energy Rajabasa.

KEEMPAT, Meminta kepastian jadwal, waktu, dan tempat pelaksanaan audiensi lanjutan secara tertulis dan terbuka.

KELIMA, Mengupayakan kehadiran seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam pertemuan tersebut, termasuk Dinas terkait, DLH, dan pihak perizinan.

KEENAM, Meminta informasi resmi mengenai perkembangan tindak lanjut atas permohonan yang telah disampaikan agar tidak menjadi surat yang mengendap di meja.

Tetap Kedepankan Musyawarah, Tapi Butuh Kepastian

Forum menilai audiensi kedua merupakan langkah yang sangat penting dan krusial untuk memperoleh kejelasan dan kepastian hukum atas persoalan yang telah disampaikan, sekaligus membuka ruang dialog langsung yang bermartabat antara masyarakat adat, pemerintah daerah, DPRD, dan pihak perusahaan.

Dalam suratnya, Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku menegaskan tetap mengedepankan musyawarah, komunikasi yang baik, etika adat, serta penyelesaian secara konstruktif dan konstitusional dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adat. Mereka tidak ingin melakukan aksi anarkis.

Namun, kesabaran masyarakat adat ada batasnya. Forum berharap pimpinan DPRD Lampung Selatan memberikan perhatian serius terhadap permohonan tersebut dan segera merealisasikan audiensi lanjutan sesuai komitmen yang telah disampaikan di depan publik.

Bagi forum, kepastian jadwal audiensi kedua menjadi hal yang sangat penting agar aspirasi masyarakat adat terkait rencana pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Rajabasa dapat dibahas secara terbuka, jujur, dan memperoleh kejelasan dari seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya dicatat lalu dilupakan.

Hingga surat permohonan tersebut disampaikan pada Senin (28/9/2026) sore, Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku masih menunggu kepastian tindak lanjut dari DPRD Lampung Selatan. Bola kini kembali ada di tangan DPRD.

(Tim Redaksi / Forum Segekhi Suku)

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *