
LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com. — Dugaan penggunaan sambungan listrik secara langsung tanpa melalui kWh meter mencuat di kawasan persawahan Dusun 7, Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.
Informasi tersebut mencuat setelah adanya dugaan sejumlah titik jaringan listrik di kawasan persawahan yang menggunakan sambungan langsung dari jaringan PLN tanpa melalui alat pengukur atau pembatas sebagaimana lazimnya sambungan listrik pelanggan.
Berdasarkan penelusuran di lokasi, ditemukan sejumlah instalasi yang diduga terhubung langsung dengan jaringan listrik. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pemasangan, pengawasan, serta pihak yang melakukan penyambungan listrik di kawasan tersebut.
Seorang petani yang disebut bernama Eko mengatakan, praktik penyambungan langsung tersebut diduga terjadi di sejumlah titik persawahan. Menurutnya, penggunaan sambungan tersebut bukan semata-mata atas inisiatif petani.
“Di area persawahan Sragi, Dusun 7 ini, beberapa petani melakukan penyambungan listrik secara langsung tanpa melalui kWh meter,” kata Eko, Selasa (29/9/2026).
Menurut Eko, terdapat pihak yang disebut-sebut sebagai petugas yang berkaitan dengan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang memberikan arahan mengenai pemasangan sambungan listrik secara langsung tersebut.
Ia juga menyebut adanya pembayaran sebesar Rp500 ribu kepada pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan pemasangan sambungan tersebut, dengan perhitungan sejak masa tanam hingga panen.
“Pemasangan sambungan langsung ini petani atau konsumen disebut membayar Rp500 ribu terhitung sejak tanam hingga panen padi kepada pihak yang diduga petugas PLN P2TL. Pihak tersebut disebut akan bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Eko.
Informasi lain yang diperoleh menyebutkan, dugaan pemasangan sambungan langsung tersebut bermula dari adanya permintaan sejumlah konsumen kepada pihak yang disebut berkaitan dengan tim P2TL untuk melakukan pengaturan jaringan listrik di kawasan persawahan tanpa melalui kWh meter.
Pihak yang disebut tersebut diduga menyanggupi permintaan itu dengan imbalan pembayaran tertentu untuk setiap titik instalasi.
Jumlah titik yang diduga menggunakan sambungan langsung tersebut disebut mencapai sekitar 50 instalasi. Jika pembayaran yang disebutkan sebesar Rp500 ribu untuk setiap titik, nilai keseluruhannya dapat mencapai sekitar Rp25 juta dalam satu periode pembayaran.
Namun, jumlah titik, besaran pembayaran, serta pihak yang menerima pembayaran tersebut masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut.
Dugaan tersebut juga mendapat perhatian dari Agung, yang mengaku sebagai salah satu rekanan PLN. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari pihak terkait, terutama mengenai prosedur pemasangan dan pengawasan jaringan listrik di kawasan persawahan.
“Ini perlu mendapat perhatian karena terdapat perbedaan perlakuan yang dirasakan masyarakat. Kami berharap PLN dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan mengenai kondisi jaringan listrik di lokasi tersebut,” kata Agung.
Penggunaan tenaga listrik tanpa melalui mekanisme resmi PLN pada prinsipnya dapat menjadi pelanggaran apabila terbukti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis pelanggaran dan sanksinya sendiri perlu ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks dugaan ini, persoalan juga perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat pihak yang memberikan izin, memasang, atau membiarkan sambungan tersebut berada di luar prosedur resmi.
Lokasi persawahan yang berada di bagian ujung wilayah Desa Trimomukti disebut relatif sulit dijangkau. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu hal yang dinilai perlu diperhatikan dalam pengawasan jaringan listrik di kawasan tersebut.
Masyarakat berharap PT PLN (Persero), khususnya ULP Sidomulyo dan PLN UID Lampung, dapat melakukan pemeriksaan terhadap jaringan listrik di kawasan persawahan Dusun 7 Desa Trimomukti serta memberikan penjelasan mengenai keberadaan sambungan listrik tersebut.
Masyarakat juga meminta apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran, pihak terkait dapat menindaklanjutinya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Menunggu Konfirmasi PLN
Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT PLN (Persero) ULP Sidomulyo maupun PLN UID Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyambungan listrik secara langsung tanpa melalui kWh meter di kawasan persawahan Dusun 7, Desa Trimomukti.
Konfirmasi dari pihak PLN diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi jaringan listrik di lokasi, mekanisme pengawasan dan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), serta informasi mengenai dugaan adanya pembayaran kepada pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan pemasangan sambungan tersebut.
Sementara itu, seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu maupun pembayaran sebagaimana disampaikan sejumlah sumber masih memerlukan konfirmasi dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak yang berwenang.
(Tim)






