KAMI TETAP MENOLAK! Musyawarah Akbar Masyarakat Adat Segekhi Suku Tolak PLTP Rajabasa PT Supreme Energy – Surati Gubernur Rahmat Mirzani Djausal

KAMI TETAP MENOLAK! Musyawarah Akbar Masyarakat Adat Segekhi Suku Tolak PLTP Rajabasa PT Supreme Energy – Surati Gubernur Rahmat Mirzani Djausal

LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com.— Gelombang penolakan terhadap rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa oleh PT Supreme Energy Rajabasa (SERB) semakin mengkristal dan bulat. Masyarakat Adat Segekhi Suku kembali menegaskan sikap mutlaknya: MENOLAK PLTP RAJABASA. Penegasan sikap tersebut merupakan hasil Musyawarah Akbar Adat yang dilaksanakan secara khidmat dan sakral pada Minggu (11/10/2026).

Musyawarah tersebut dihadiri langsung oleh para pemangku adat tertinggi, para tetua, dan panglima adat yang menjadi penjaga marwah Gunung Rajabasa:

Pengikhan Pukuk Sabuay Nimbau, Dalom Kesuma Bangsa, Kakhia Bangsa Saka, Temenggung Nimbang Wakhga, ķhaja Pemuka, Khaja Mulia, Panglima Hulubalang Kebandakh Legun Way Ukhang, Batin Jaksa, Khaja Tegama, Khadin Jakhu Sabuay Bandakh Cindar Bumi Way Ukhang, Jonizar AR, S.E., S.H., selaku advokat LBH Paradigma & Partners, Putu Pande Puniatmaja selaku tokoh adat Suku Bali, serta perwakilan tokoh Masyarakat Adat Segekhi Suku dari empat wilayah kecamatan di lingkar Gunung Rajabasa.

Keputusan musyawarah ini bersifat final, mengikat, dan menjadi suara resmi seluruh Masyarakat Adat Segekhi Suku.

Surat Terbuka untuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal

Melalui forum musyawarah tersebut, Masyarakat Adat Segekhi Suku menyampaikan pesan keras dan terbuka kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, agar tidak hanya berfokus pada percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga mendengarkan secara sungguh-sungguh, dengan hati nurani, aspirasi masyarakat adat yang hingga kini tetap konsisten menyatakan penolakan terhadap proyek tersebut.

Pernyataan sikap ini menyusul adanya pertemuan tertutup antara Gubernur Lampung bersama PT SERB, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT PLN (Persero) di Kantor Gubernur Lampung pada Rabu (7/10/2026). Pertemuan tersebut membahas kelanjutan proyek PLTP Rajabasa setelah terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dengan target dimulainya pekerjaan fisik secara masif pada awal 2027.

Bagi Masyarakat Adat Segekhi Suku, terbitnya perizinan dan adanya target pembangunan tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya persoalan sosial ataupun hilangnya hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan sikap dan keberatan.

Gunung Rajabasa Bukan Sekadar Megawatt – Ini Soal Hidup, Air, dan Leluhur

Masyarakat Adat Segekhi Suku menilai pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan investasi dan kebutuhan energi nasional, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan, ruang hidup masyarakat, sumber mata air, lahan pertanian, nilai-nilai adat, serta warisan leluhur yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Oleh karena itu, Gubernur Lampung diharapkan tidak sekadar menjadi pengawal percepatan proyek, tetapi juga menjadi Bapak bagi rakyatnya dengan membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh, setara, dan bermartabat dengan masyarakat adat yang menyatakan penolakan.

Bagi Masyarakat Adat Segekhi Suku, Gunung Rajabasa bukan semata-mata kawasan yang dapat dipandang dari sudut potensi energi dan kepentingan ekonomi triliunan rupiah. Kawasan tersebut memiliki arti yang jauh lebih dalam dan sakral bagi kehidupan masyarakat, keseimbangan lingkungan, kesuburan pertanian, serta nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur.

Karena itu, Masyarakat Adat Segekhi Suku meminta agar suara penolakan yang telah disampaikan secara beradab dan konstitusional tidak diperlakukan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai aspirasi suci masyarakat yang patut didengar, dihargai, dan ditindaklanjuti secara serius.

Kami Tidak Anti Pembangunan, Kami Anti Perusakan

Forum menegaskan dengan sangat jelas bahwa penolakan terhadap PLTP Rajabasa bukan berarti menolak pembangunan secara keseluruhan. Masyarakat adat sangat memahami pentingnya kemajuan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri.

Namun, pembangunan yang sejati harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang rapuh, kepentingan masyarakat setempat yang hidup turun-temurun di sana, serta keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya.

Jangan sampai orientasi pada investasi justru menempatkan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan pengembangan dalam posisi harus menerima keputusan sepihak tanpa memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi dan keberatannya. Itu adalah bentuk penjajahan gaya baru.

Menurut Forum, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi, kapasitas energi (MW) yang dihasilkan, atau jumlah tenaga kerja yang terserap. Pembangunan juga harus dinilai dari kemampuannya menjaga lingkungan tetap lestari, menghormati masyarakat adat, serta mencegah timbulnya konflik dan persoalan sosial di kemudian hari.

Komitmen penyerapan tenaga kerja lokal dan potensi pertumbuhan ekonomi tentu menjadi hal yang dapat diperhitungkan. Namun, manfaat ekonomi sesaat tersebut tidak dengan sendirinya menghapus penolakan masyarakat adat terhadap rencana pengembangan PLTP Rajabasa yang dinilai berisiko tinggi.

Tuntutan Tegas: Dialog Adil, Terbuka, dan Transparan

Forum meminta Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak menjadikan target waktu pembangunan awal 2027 sebagai alasan untuk mengesampingkan, membungkam, dan mengabaikan aspirasi masyarakat yang masih menolak proyek tersebut.

Sebelum melangkah lebih jauh dan sebelum alat berat masuk ke kawasan hutan adat, pemerintah diharapkan memastikan tersedianya ruang dialog yang terbuka, setara, bermakna, dan tanpa intimidasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, PT SERB, serta seluruh pihak terkait termasuk KLHK dan Komnas HAM.

Dialog tersebut harus memberikan kesempatan penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan alasan penolakan secara ilmiah, persoalan yang menjadi perhatian (seperti ancaman gempa induksi, kekeringan, pencemaran), serta harapan mereka terhadap masa depan Gunung Rajabasa sebagai kawasan konservasi dan lumbung air.

Bagi Forum, komunikasi yang hanya bersifat formalitas, sosialisasi sepihak, dan bagi-bagi sembako tidak cukup untuk menjawab persoalan yang menyangkut lingkungan, ruang hidup, dan keberlangsungan nilai-nilai adat. Aspirasi masyarakat harus didengar, dipertimbangkan, dan dijawab secara terbuka dan jujur.

Forum juga meminta pemerintah menjelaskan secara transparan dan detail kepada publik: tahapan pengembangan proyek, dokumen AMDAL yang lengkap, kajian risiko bencana, dampak lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat, serta langkah-langkah perlindungan yang disiapkan bagi warga di sekitar kawasan jika terjadi semburan liar atau pencemaran.

Pemerintah Diminta Bersikap Adil, Jangan Jadi Stempel Perusahaan

Masyarakat Adat Segekhi Suku berharap Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dapat mengambil posisi yang adil, netral, dan negarawan dengan mendengarkan seluruh pihak, termasuk masyarakat adat yang menyatakan penolakan, bukan hanya mendengarkan presentasi manis dari investor.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi penghubung, fasilitator, atau bahkan stempel bagi kepentingan pelaksanaan proyek, tetapi juga menjalankan tanggung jawab utamanya dalam melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Forum menegaskan bahwa penolakan terhadap PLTP Rajabasa tetap menjadi bagian dari aspirasi masyarakat adat yang sah dan harus dihormati sesuai amanat UUD 1945 dan Putusan MK No. 35. Oleh sebab itu, pemerintah diminta tidak menyimpulkan bahwa terbitnya perizinan PPKH secara otomatis berarti masyarakat telah menerima dan menyetujui rencana pengembangan tersebut.

Bagi masyarakat adat, menjaga Gunung Rajabasa merupakan bagian dari tanggung jawab suci terhadap alam, tanah leluhur, dan masa depan anak cucu.

Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku Lampung Selatan menyerukan kepada Gubernur Lampung agar mendengarkan suara jeritan masyarakat adat serta memberikan perhatian yang seimbang terhadap kepentingan energi, investasi, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat.

Sikap tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat tidak meminta agar suara mereka diabaikan di tengah agenda pembangunan. Sebaliknya, masyarakat menghendaki agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan ruang hidup dan warisan leluhur dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspirasi mereka secara sungguh-sungguh.

Gunung Rajabasa bukan hanya persoalan proyek dan investasi triliunan rupiah. Bagi masyarakat adat, kawasan tersebut juga menyangkut lingkungan, kehidupan, identitas budaya, dan tanggung jawab menjaga warisan leluhur yang tidak ternilai harganya.

Pembangunan boleh direncanakan, investasi boleh diperjuangkan, tetapi suara masyarakat adat tidak boleh diabaikan dan diinjak-injak.

Masyarakat Adat Segekhi Suku menegaskan TETAP MENOLAK pengembangan PLTP Rajabasa dan meminta Gubernur Lampung membuka ruang penyelesaian yang adil, transparan, bermartabat, serta menghormati aspirasi masyarakat adat.

HIDUP ADAT SEGEKHI SUKU! JAGA RAJABASA!

(Tim Redaksi / Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku)

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *