Sengketa Combine Harvester Yanmar Berlanjut, Hadi Mustofa Tempuh Jalur Pidana di Polda Lampung

Sengketa Combine Harvester Yanmar Berlanjut, Hadi Mustofa Tempuh Jalur Pidana di Polda Lampung

LAMPUNG, Perskitanews.com.— Perselisihan terkait alat pertanian combine harvester merek Yanmar tipe YH.850 memasuki babak baru. Setelah melalui proses perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kalianda, Hadi Mustofa melalui kuasa hukumnya, Kantor Hukum Usman, S.H., M.H., menempuh jalur pidana dengan melaporkan dugaan tindak pidana terkait transaksi mesin pertanian tersebut ke Polda Lampung.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan yang menurut kuasa hukum Hadi melibatkan Eko Syaprizal dan seorang perempuan berinisial CM.

Keberatan dalam perkara perdata ditolak

Berdasarkan informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Kalianda, perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2026/PN Kla terdaftar pada 5 Agustus 2026 dengan klasifikasi wanprestasi. Dalam perkara tersebut, Eko Syaprizal tercatat sebagai penggugat, sedangkan Hadi Mustofa sebagai tergugat.

Dalam memori keberatan yang diperlihatkan kepada awak media, Eko Syaprizal mendalilkan dirinya sebagai pemilik sah mesin Yanmar Combine Harvester YH.850. Dokumen itu juga memuat uraian mengenai kesepakatan pengembalian alat, biaya pemakaian, penguasaan mesin selama kurang lebih tiga tahun, serta tuntutan kerugian.

Dalam perhitungan yang diajukannya, Eko mendalilkan kehilangan pendapatan sebesar Rp300 juta selama tiga tahun dan biaya pemulihan alat sebesar Rp30 juta. Dengan demikian, total kerugian yang dituntut mencapai Rp330 juta, di luar biaya perkara.

Memori keberatan tersebut turut mempersoalkan biaya perbaikan, keterangan saksi, dan keabsahan sejumlah catatan belanja. Uraian itu merupakan dalil pihak pemohon keberatan dan perlu dibedakan dari fakta yang dinyatakan terbukti dalam putusan pengadilan.

Sementara itu, data SIPP PN Kalianda mencatat putusan atas permohonan keberatan pada 7 Oktober 2026 dengan status ditolak. Dalam amar putusannya, majelis hakim menolak permohonan keberatan dan menguatkan putusan PN Kalianda Nomor 2/Pdt.G.S/2026/PN Kla.

Dengan putusan tersebut, upaya keberatan Eko Syaprizal tidak dikabulkan. Perkembangan perkara perdata itu kemudian diikuti langkah hukum pidana yang ditempuh Hadi Mustofa.

Kuasa hukum sebut klien telah membayar uang muka

Usman, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Hadi Mustofa, mengatakan laporan ke kepolisian ditempuh karena kliennya merasa dirugikan dalam transaksi mesin pertanian tersebut.

“Kami membuat laporan polisi atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh saudari CM, yang mengaku mesin pertanian tersebut belum pernah dijual kepada siapa pun,” ujar Usman.

Menurut Usman, Hadi Mustofa telah membayarkan uang muka atau down payment (DP) kepada CM, yang disebut sebagai pemilik mesin. Namun, pihaknya menduga terdapat transaksi lain yang melibatkan mesin yang sama dengan Eko Syaprizal.

“Kami mencari keadilan di kepolisian karena klien kami merasa ditipu oleh saudari CM selaku pemilik combine yang telah klien kami DP. Kami juga memiliki bukti bahwa saudari CM menjual alat tersebut kepada saudara Eko Syaprizal,” katanya.

Atas dasar itu, Kantor Hukum Usman meminta penyidik Polda Lampung menelusuri rangkaian transaksi, memeriksa dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan mesin, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.

Dugaan pemalsuan tanda tangan diminta untuk ditelusuri

Selain melaporkan dugaan penipuan, Usman menyampaikan bahwa pihaknya juga meminta kemungkinan pemalsuan dokumen berupa tanda tangan CM ditelusuri apabila hasil pemeriksaan tidak membuktikan dugaan penipuan yang dilaporkan terhadap CM.

“Jika memang saudari CM tidak menipu klien kami, maka kami menduga perlu diperiksa kemungkinan adanya pemalsuan dokumen berupa tanda tangan saudari CM oleh saudara Eko Syaprizal,” ujarnya.

Menurut Usman, dugaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen asli dan alat bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.

Usman juga menyampaikan bahwa jumlah kerugian yang dialami kliennya belum dapat ditaksir secara pasti.

Minta laporan ditindaklanjuti secara profesional

Berdasarkan dokumen yang disampaikan pihak kuasa hukum, laporan terkait transaksi mesin pertanian itu tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor : STTLP/B/783/X/2026/Polda Lampung tertanggal 9 Oktober 2026.

Menurut kuasa hukum, laporan tersebut dimaksudkan agar rangkaian transaksi dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan dapat diperiksa secara menyeluruh.

“Kami meminta agar laporan polisi yang telah kami buat segera diproses oleh Polda Lampung dan agar pihak yang terbukti bersalah serta terlibat dalam perkara ini diproses sesuai hukum,” kata Usman.

Hingga berita ini disusun, uraian mengenai dugaan penipuan dan kemungkinan pemalsuan dokumen tersebut masih merupakan keterangan dari pihak pelapor melalui kuasa hukumnya. (red)

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *