GUNCANG LAMPUNG SELATAN! Forum Adat Segekhi Suku Tolak Geotermal Gunung Rajabasa di Hadapan Anggota DPR RI Rycko Menoza – Tuntut AMDAL & Sumber Air Dijaga

GUNCANG LAMPUNG SELATAN! Forum Adat Segekhi Suku Tolak Geotermal Gunung Rajabasa di Hadapan Anggota DPR RI Rycko Menoza – Tuntut AMDAL & Sumber Air Dijaga

LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com.— Penolakan terhadap rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geothermal di Gunung Rajabasa akhirnya sampai ke telinga wakil rakyat di Senayan. Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku Lampung Selatan secara resmi menyampaikan penolakan tersebut kepada Anggota Komisi X DPR RI, Rycko Menoza, S.E., S.H., M.B.A., dalam pertemuan silaturahmi dan dialog yang berlangsung hangat, tegas, dan bermartabat di Hotel NBR, Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, pada Jumat (16/10/2026).

Pertemuan bersejarah ini menjadi momentum penting di mana suara adat yang selama ini terpendam sejak 2012 akhirnya didengar langsung oleh wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung.

Aspirasi 5 Kecamatan: Kalianda, Penengahan, Bakauheni, Palas, dan Rajabasa

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat menyampaikan keberatan yang sangat fundamental terkait kelestarian lingkungan, keselamatan sumber air, warisan budaya dan sejarah, serta kejelasan perizinan dan pelibatan masyarakat yang dinilai nihil.

Arham, perwakilan tokoh kepemudaan Masyarakat Adat Segekhi Suku Lampung Selatan, menegaskan dengan lantang bahwa penolakan tersebut bukan berarti anti-pembangunan atau anti-investasi.

“Dalam rencana kegiatan proyek ini sudah direncanakan sejak lama tidak ada sosialisasi secara menyeluruh, kajian AMDAL tidak pernah juga diberitahu kepada kami. Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku pernah melakukan audiensi dengan DPRD tapi Bupati Lampung Selatan belum bisa berdialog langsung dengan forum. Kami sampaikan saat ini langsung kepada Bapak Rycko,” ungkap Arham.

“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan harus tetap menjaga alam, menghormati adat istiadat, dan melindungi warisan leluhur untuk generasi mendatang. Itu harga mati,” tegas Arham.

Panglima Hulubalang Pertanyakan AMDAL dan Perizinan

Muslihun Amien, Panglima Hulubalang Kebandakh Legun Way Ukhang, mempertanyakan secara kritis keterbukaan informasi mengenai perjalanan proyek yang terkesan tertutup, sosialisasi kepada masyarakat yang tidak pernah ada, serta status dokumen lingkungan yang sangat vital, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Kami meminta kejelasan mengenai perizinan, kajian lingkungan, dan sejauh mana masyarakat dilibatkan. Jangan sampai masyarakat yang berpotensi terdampak langsung justru tidak mendapatkan penjelasan yang memadai. Ini proyek besar, jangan main-main dengan nyawa rakyat,” ujarnya tegas.

Suara Segekhi Suku Adalah Suara Sejarah Abad ke-15

Betarahmi, Pengikhan Pukuk Sabuay Nimbau, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat adat yang ia bawa bukan suara satu-dua orang, melainkan mencakup lima kecamatan lingkar Gunung Rajabasa, yakni Kalianda, Penengahan, Bakauheni, Palas, dan Rajabasa. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga sumber air yang menjadi nadi kehidupan puluhan ribu warga.

“Gunung Rajabasa bukan hanya bentang alam, tetapi juga bagian dari sejarah, identitas, dan sumber kehidupan masyarakat. Aspirasi Segekhi Suku harus didengar secara utuh, jangan dipotong-potong,” katanya.

Ia juga menjelaskan secara historis bahwa keberadaan masyarakat adat di Lampung Selatan berawal dari abad ke-15 yang terdiri dari empat pekon besar yaitu Pekon Satu, Pekon Minjak Bulu, Pekon Maja dan Pekon Kahai, sehingga menjadi Lampung Selatan hingga saat ini. Artinya, mereka adalah pemilik sah tanah ulayat tersebut.

“Kami bicara Segekhi Suku, suara Segekhi Suku adalah bagian dari suara lima marga, tetapi suara lima marga belum tentu merupakan suara Segekhi Suku. Pahami itu,” tegasnya, disambut anggukan para tokoh adat.

Sejak 2012 Menunggu Jawaban, Air Tanah Mulai Berubah

Hersani, Dalom Kesuma Bangsa, menyebut persoalan geothermal Rajabasa telah menjadi perhatian dan keresahan masyarakat sejak tahun 2012. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan proyek dan proses perizinannya yang terkesan jalan di tempat namun diam-diam berjalan.

“Persoalan ini sudah berlangsung lama, 14 tahun kami menunggu. Kami berharap ada kejelasan dan penyelesaian, bukan membiarkan masyarakat terus bertanya tanpa memperoleh jawaban. Jangan sampai alam ini hancur akibat pengeboran ini,” ungkapnya dengan nada prihatin.

Kekhawatiran yang sama disampaikan Ramdhani, Khaja Tegama, yang turut menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi sumber air di wilayahnya yang dirasakan mulai berubah, debit mengecil, dan rasa air berubah.

“Kami berharap ada kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan kondisi sumber air dan melindungi kebutuhan masyarakat. Tolong teliti air kami secara ilmiah,” ujarnya.

Tanggapan Rycko Menoza: Aspirasi Akan Diteruskan ke Gubernur & Kapolda

Menanggapi aspirasi yang begitu kuat, mendalam, dan penuh data historis tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Rycko Menoza, mengapresiasi kehadiran para tokoh adat yang datang dengan cara yang sangat damai, santun, dan bermartabat.

Rycko menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme serta kewenangan lembaga terkait secara konstitusional agar tidak salah kamar.

“Aspirasi masyarakat perlu dilengkapi data dan dokumen pendukung agar dapat dibahas secara objektif dan diteruskan kepada pihak yang berwenang secara resmi. Saya sangat menghargai cara penyampaian yang sangat adat dan beradab ini,” demikian pokok penjelasan Rycko dalam pertemuan tersebut.

Rycko juga menyampaikan komitmennya untuk meneruskan aspirasi tersebut secara langsung kepada Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk kementerian di pusat.

Sementara itu, Ketut Warta Dinata, Tenaga Ahli Rycko Menoza, meminta masyarakat menyiapkan secara serius kronologi lengkap, dokumen perizinan yang dapat diakses secara sah, data lingkungan, foto, video, dan bukti pendukung lainnya sebagai bahan pembahasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian terkait di DPR RI.

Penutup: Masyarakat Menunggu Tindak Lanjut Nyata

Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku berharap pemerintah dan pihak terkait, khususnya PT Supreme Energy Rajabasa, membuka secara transparan informasi mengenai status proyek, perizinan, kajian lingkungan (AMDAL), serta mekanisme pelibatan masyarakat yang bermakna.

Masyarakat menegaskan bahwa pembangunan energi terbarukan harus tetap memperhatikan kelestarian alam, menghormati adat dan budaya, serta memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Aspirasi telah disampaikan secara resmi di hadapan wakil rakyat. Masyarakat adat kini menunggu tindak lanjut nyata, bukan janji, dan kejelasan dari pihak-pihak berwenang.

Tabik Puun! Selamatkan Gunung Rajabasa!

(Tim Redaksi)

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *