
BONGKAR KRONOLOGI 20 HARI PERJUANGAN SEGEKHI SUKU: Surat RDP 1 Oktober Mandek, Ditagih 5 Oktober, DPRD Baru Jawab 12 Oktober, Dikirim ke Bupati 15 Oktober, Dicek Dhika 20 Oktober Ternyata Mandek di Protokol!!
LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com. — Terkuak sudah kronologi lengkap bobroknya sistem birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait perjuangan masyarakat adat lingkar Gunung Rajabasa. Tidak hanya mandek, surat aspirasi rakyat ternyata sempat terkatung-katung dan dilempar dari satu meja ke meja lain tanpa kejelasan selama 20 hari.
Perjuangan Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku – Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa (GMPGR) Kabupaten Lampung Selatan untuk mendapatkan kepastian audiensi dengan Bupati dan perusahaan pengelola panas bumi PT. Supreme Energy Rajabasa, kini menemukan titik terang yang sangat mengecewakan: surat itu mandek di Bagian Protokol Bupati.
KRONOLOGI LENGKAP 20 HARI PERJUANGAN RAKYAT ADAT – BERDASARKAN BUKTI:
21 September 2026 – AWAL PERJUANGAN:
Forum Segekhi Suku secara resmi melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Kantor Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Lampung Selatan terkait penolakan dan permintaan kejelasan proyek Geotermal Gunung Rajabasa. Surat diterima staf Sekwan.
12 OKTOBER 2026 – TAGIH JANJI PERTAMA:
Karena tidak ada kejelasan dan panggilan RDP, Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku mendatangi langsung gedung DPRD Lampung Selatan. Mereka menagih janji Sekwan yang sebelumnya berjanji akan memfasilitasi audiensi dengan Bupati dan PT. Supreme Energy Rajabasa. Jawaban Sekwan saat itu: akan diteruskan ke Bupati, Gubernur dan Pusat.
14 OKTOBER 2026 – DPRD BARU JAWAB:
Setelah 7 hari ditagih, DPRD Lampung Selatan akhirnya memberikan jawaban surat resmi kepada Forum Adat. Dalam surat jawaban tersebut, DPRD menyatakan bahwa aspirasi masyarakat adat telah ditindaklanjuti dan akan diproses.
14-15 OKTOBER 2026 – TITIK KUNCI ADA NOMOR SURAT:
Berdasarkan surat resmi DPRD Lampung Selatan dengan Nomor: 4.0.0.4.1.4/456/11.01/X/2026, Perihal: Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Lampung Selatan, DPRD menyatakan telah menindaklanjuti hasil RDP gabungan tersebut.

DPRD telah menyampaikan surat tersebut kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama pada tanggal 1 Oktober 2026. Isi surat tersebut sangat jelas:
Forum Adat Segekhi Suku GMPGR Kabupaten Lampung Selatan meminta dilaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Bupati Lampung Selatan dan PT. Supreme Energy Rajabasa. Forum meminta agar DPRD Lampung Selatan tetap mengawal aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sehingga audiensi tersebut bisa terlaksana dengan baik.
20 OKTOBER 2026 – TERBONGKAR MANDEKNYA DI PROTOKOL BUPATI:
Pada hari Selasa, 20 Oktober 2026, Perwakilan Masyarakat Aktivis Muda Dhika Riandi yang selama ini konsisten mengawal isu ini, langsung melakukan konfirmasi dan cross-check ke Kantor Bupati Lampung Selatan melalui Bagian Umum.
Saat dikonfirmasi dengan bukti nomor surat resmi DPRD, jawaban dari Bagian Umum sangat mengecewakan dan membuktikan bobroknya birokrasi:
“Surat sudah sampai ke Bagian Protokol Bupati, dan berarti sejak itu langsung mandek di situ.”
Artinya, dari tanggal 1 Oktober (surat resmi DPRD dikirim ke Bupati) hingga 20 Oktober 2026 (dikonfirmasi langsung oleh Dhika), selama 20 hari surat resmi dengan nomor negara itu hanya mandek, membusuk di meja Protokol Bupati tanpa ada disposisi, tanpa ada jadwal audiensi, tanpa ada jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
BOBROKNYA BIROKRASI: DPRD SUDAH KIRIM, BUPATI DIAM, RAKYAT JADI KORBAN
Fakta kronologis ini menjawab pertanyaan besar selama ini. Pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) ternyata sudah menjalankan tugas administratifnya dengan meneruskan surat ke Bupati sesuai janji, dengan bukti nomor surat resmi.
Namun bola panas kini ada di Pemkab Lamsel. Bobroknya sistem birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi nyata dan kasat mata. Pihak Segekhi Suku telah menempuh semua jalur resmi, konstitusional, dan adat, dari DPRD hingga ke Bupati.
DPRD sudah memberikan nomor surat resmi dan bukti pengiriman, tapi faktanya janji untuk memfasilitasi audiensi dengan Bupati dan PT. Supreme Energy belum ada kepastian sama sekali. Apakah birokrasi atau memang bobroknya sistem yang ada di Bagian Protokol Bupati yang menjadi benteng pemisah antara Bupati dan rakyatnya?
Dari kesimpulan ini, bahwa pihak Pimpinan Dewan pun dinilai belum maksimal mengawal aspirasi. Sebagai wakil rakyat, sejauh mana peran para anggota DPRD untuk menjembatani suara masyarakat adat di sekitar Gunung Rajabasa? Jika DPRD sudah mengirim surat ke Bupati, seharusnya DPRD mengawal sampai audiensi itu benar-benar terjadi, bukan hanya sekadar mengirim surat lalu lepas tangan dan menganggap tugas selesai.

Forum meminta agar DPRD Lampung Selatan tetap mengawal aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sehingga audiensi tersebut bisa terlaksana dengan baik, tidak hanya menjadi formalitas surat-menyurat untuk menggugurkan kewajiban.
TUNTUTAN TEGAS: BUPATI HARUS BUKA SUARA, JANGAN SEMBUNYI DI BALIK PROTOKOL!
Masyarakat kini meminta ketegasan dan keberanian seorang pemimpin dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Sudah sejauh mana tindakan nyata Bupati? Sampai saat ini pihak Segekhi Suku menunggu dengan penuh kesabaran dan menjunjung tinggi adat istiadat.
Masyarakat adat ingin kejelasan sikap yang paling fundamental dan harus dijawab secara jantan:
Kalaupun Bupati mendukung pengeboran Gunung Rajabasa (PLTP) oleh PT. Supreme Energy Rajabasa ini, rakyat berhak tahu, siapa yang merekomendasikan proyek ini sampai ke Gubernur dan pusat? Siapa yang memberikan rekomendasi izin lingkungan? Siapa pejabat yang menandatangani rekomendasi teknis itu? Buka semua ke publik secara transparan!
Jika Bupati menolak, buktikan dengan surat resmi penolakan di atas kop Bupati dan temui langsung rakyatnya di Rajabasa. Jangan biarkan surat rakyat dengan Nomor Resmi 4.0.0.4.1.4/456/11.01/X/2026 itu membusuk di meja Protokol.
Gunung Rajabasa bukan sekedar gunung, tapi urat nadi kehidupan, sumber air, dan harga diri masyarakat adat Segekhi Suku. Surat sudah ada nomornya, bukti pengiriman sudah ada. Kini rakyat menunggu keberanian Bupati Egi untuk menjawab, bukan Protokol yang menjawab dengan kata ‘mandek’.
20 Hari Cukup Untuk Membuktikan, Apakah Pemimpin di Lamsel Melayani Rakyat atau Melayani Protokol!
(Tim Redaksi / Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku – GMPGR)
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan kronologi lengkap 21 September -20 Oktober 2026, bukti Surat DPRD Lampung Selatan Nomor 4.0.0.4.1.4/456/11.01/X/2026 tanggal 14-15 Oktober 2026, dan hasil konfirmasi langsung Aktivis Muda Dhika Riandi ke Bagian Umum Kantor Bupati pada 20 Oktober 2026 yang menyatakan surat mandek di Protokol. Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Bagian Protokol & Bagian Umum, dan Pimpinan DPRD Lampung Selatan demi asas keberimbangan dan praduga tak bersalah.






