Membedah Anatomi Polemik PLTP Gunung Rajabasa: AWPI Lampung Selatan Jadi Corong Penolakan Warga, Desak Pemkab, Pemprov dan Pusat Akomodir Jeritan Masyarakat Adat

Membedah Anatomi Polemik PLTP Gunung Rajabasa: AWPI Lampung Selatan Jadi Corong Penolakan Warga, Desak Pemkab, Pemprov dan Pusat Akomodir Jeritan Masyarakat Adat

LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com. – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan menjadi potret paling kompleks tentang benturan antara agenda transisi energi hijau nasional dengan hak hidup masyarakat adat. Di satu sisi, proyek PT Supreme Energy Rajabasa (SERB) adalah proyek strategis nasional. Di sisi lain, proyek ini membentur pilar sosial, hukum adat, dan daya dukung lingkungan yang hingga kini memicu polemik berkepanjangan.

Selama ini, dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Lampung Selatan, kami memposisikan diri sebagai corong penolakan atas adanya Geothermal di Gunung Rajabasa. Sikap ini diambil bukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan keluhan nyata, jeritan, dan keresahan masyarakat adat dan warga sekitar Gunung Rajabasa yang kami temui di lapangan.

Namun demikian, penolakan tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan prinsip pemberitaan yang berimbang, profesional, dan proporsional. AWPI Lamsel tidak anti-pembangunan. Kami hanya menuntut agar dari pihak Pemkab Lampung Selatan, Pemprov Lampung, dan Pemerintah Pusat, serta PT Supreme Energy Rajabasa, harus mengakomodir apa yang dirasakan masyarakat adat dan warga sekitar, baik buruknya keberadaan proyek tersebut harus dibuka secara transparan.

Berikut adalah analisis komprehensif, kronologis, dan konstitusional versi AWPI Lampung Selatan.

1. ESENSI PENOLAKAN: BUKAN ANTI LISTRIK, TAPI SOAL HIDUP MATI WARGA

Penolakan gigih dari Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa (GMPGR) dan Forum Segekhi Suku berakar pada 3 dimensi:

a. Dimensi Ekologis – Taruhan Air 4 Kecamatan:
Gunung Rajabasa adalah Catchment Area utama yang menopang air bersih dan irigasi untuk Kalianda, Rajabasa, Ketapang, dan Bakauheni. Warga khawatir pengeboran dalam (deep drilling) 2-3 KM merusak aquifer air tanah dangkal.

Ancaman lain adalah gempa minor terinduksi (induced seismicity) dan kebocoran gas H2S yang mematikan, seperti tragedi di Sorik Marapi dan Dieng yang telah memakan korban jiwa.

b. Dimensi Hukum Adat – Putusan MK yang Diabaikan:
Masyarakat Adat Segekhi Suku memandang Rajabasa sebagai gunung sakral warisan leluhur Saibatin. Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hutan adat bukan lagi hutan negara. Hak ulayat wajib dihormati. Selama ini, menurut warga, putusan MK ini seolah diabaikan.

c. Dimensi Krisis Kepercayaan AMDAL:
Minimnya transparansi AMDAL dan tidak adanya pelibatan bermakna (meaningful participation) menciptakan distrust akut. Warga merasa hanya disosialisasi untuk setuju, bukan dimintai persetujuan dengan prinsip FPIC.

2. FORMULASI TUNTUTAN AWPI LAMSEL: NEGARA WAJIB HADIR, BUKAN JADI KARPET MERAH

Sesuai Pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. AWPI Lamsel mendesak:

A. Pemerintah Wajib Jadi Benteng Konstitusi:
Awasi standardisasi teknis pengeboran dengan API Standard casing/cementing berlapis, dan terapkan prinsip internasional FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) – hak masyarakat adat untuk bilang TIDAK jika tidak setuju, tanpa intimidasi.

Pilar 1: Forum Mediasi Terbuka dengan Tim Independen

Bentuk Tim Gabungan Independen dari Ahli Geologi UNILA-ITERA, PT SERB, dan Forum Segekhi Suku. Bedah AMDAL dan peta geologi secara terbuka di balai desa, bukan tertutup di hotel.

KESIMPULAN & SIKAP TEGAS AWPI LAMSEL

Polemik ini bukan soal Pro vs Anti Pembangunan. Ini soal Keadilan Ekologis dan Keadilan Sosial.

Sikap DPC AWPI Lampung Selatan jelas: Kami berdiri bersama masyarakat adat dan warga sekitar Gunung Rajabasa dalam penolakan selama hak-hak dasar, keselamatan lingkungan, dan transparansi belum dipenuhi.

Namun sebagai organisasi profesi pers, kami tetap berkomitmen menjalankan fungsi jurnalistik yang berimbang, profesional, dan mengacu pada UU Pers. Kami membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Pemkab Lamsel, Pemprov Lampung, Pemerintah Pusat, dan PT Supreme Energy Rajabasa untuk menjelaskan baik-buruknya proyek ini secara jujur kepada rakyat.

Jika negara hadir melindungi warga, investor transparan, dan pers bekerja profesional sebagai corong rakyat, maka tujuan mulia itu baru tercapai: Rakyat Sejahtera, Lingkungan Lestari, dan Negara Berdaulat Energi.

Dikeluarkan di: Kalianda, Lampung Selatan
Pada Tanggal: 30 Oktober 2026

DPC AWPI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Tim Redaksi – Bidang Humas

Catatan Redaksi: Artikel analisis ini disusun berdasarkan telaah regulasi UU No 21/2014, Putusan MK No 35/2012, UU No 1/2022 tentang HKPD, serta investigasi lapangan AWPI Lamsel hingga Oktober 2026. AWPI Lamsel membuka ruang hak jawab bagi semua pihak.

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *