
Kunjungan Forum Adat Segekhi Suku ke Balai Desa Kunjir Tak Bertemu Kades, Pelayanan Publik Jadi Sorotan
LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com. – Kunjungan Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku ke Balai Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, pada Selasa (3/11/2026), menuai sorotan. Pasalnya, kedatangan perwakilan masyarakat adat tersebut tidak mendapatkan kepastian untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa Kunjir.
Kunjungan tersebut bertujuan melakukan silaturahmi dan konfirmasi terkait aktivitas PT Supreme Energy yang sebelumnya menjadi perbincangan publik setelah viral di media sosial mengenai adanya kegiatan di kawasan Puncak Gunung Rajabasa.
Namun, upaya memperoleh klarifikasi dari pemerintah desa justru diwarnai ketidakjelasan komunikasi dan kepastian pelayanan.
Berdasarkan keterangan perwakilan forum yang hadir, saat rombongan tiba di balai desa, Sekretaris Desa (Sekdes) sempat mengambil peran sebagai Ketua RT dalam memberikan penjelasan bahwa Kepala Desa sedang melayat ke rumah warga yang mengalami musibah.
Sekdes kemudian menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi Kepala Desa. Namun, menurut penjelasannya, telepon seluler yang dihubungi justru diterima oleh istri Kepala Desa dan disebutkan bahwa perangkat komunikasi tersebut tidak dibawa oleh Kepala Desa Kunjir.
Akan tetapi, perwakilan forum mengaku mendengar secara langsung bahwa pihak yang menerima sambungan telepon tersebut adalah Kepala Desa sendiri. Perbedaan keterangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi komunikasi antara pihak pemerintah desa dan masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam kesempatan tersebut, Sekdes juga menyampaikan bahwa Kepala Desa disebut kerap tidak berada di kantor dan sulit dihubungi.
Ketika dikonfirmasi kembali mengenai keberadaan Kepala Desa, Sekdes tetap menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah warga yang mengalami musibah.
Pihak forum kemudian dipersilakan menunggu di balai desa. Namun, Sekdes tidak dapat memastikan kapan Kepala Desa akan kembali ke kantor untuk menerima kunjungan masyarakat adat.
PELAYANAN PUBLIK MENJADI SOROTAN
Sikap dan pola komunikasi aparatur Pemerintah Desa Kunjir dalam menerima kunjungan masyarakat adat tersebut menjadi perhatian serius. Sebab, pemerintah desa merupakan penyelenggara pelayanan publik yang berkewajiban memberikan pelayanan secara profesional, transparan, terbuka, dan bertanggung jawab.
Ketidakjelasan informasi, tidak adanya kepastian waktu pelayanan, serta komunikasi yang dinilai kurang efektif berpotensi mencerminkan lemahnya penerapan standar pelayanan publik di tingkat desa.
Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku menilai Pemerintah Kecamatan Rajabasa perlu memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap tata kelola pelayanan Pemerintah Desa Kunjir, khususnya dalam hal penerimaan tamu, komunikasi kelembagaan, serta pelayanan terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Masyarakat adat menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk mencari persoalan, melainkan untuk silaturahmi dan meminta penjelasan pemerintah desa terkait persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya mengenai aktivitas PT Supreme Energy di kawasan Gunung Rajabasa.
ADA KONSEKUENSI HUKUM JIKA PELAYANAN TIDAK PROFESIONAL
Dalam konteks pelayanan publik, penyelenggara pemerintahan wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pasal 15 mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, serta memberikan pelayanan berkualitas sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik.
Sementara itu, Pasal 34 mengatur perilaku pelaksana pelayanan publik, termasuk bersikap adil, profesional, tidak mempersulit, serta memberikan pelayanan secara transparan dan akuntabel.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelayanan publik, maka terdapat konsekuensi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 25 Tahun 2009.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, penurunan gaji atau pangkat sesuai ketentuan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun pemberhentian tidak dengan hormat, sesuai jenis dan tingkat pelanggaran serta ketentuan yang berlaku.
Namun, penerapan sanksi harus melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Dengan demikian, ketidakpuasan terhadap pelayanan tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
KECAMATAN DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian Camat Rajabasa agar melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Pemerintah Desa Kunjir. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh bergantung pada kedekatan personal, situasi tertentu, ataupun keberadaan kepala desa semata.
Ketika kepala desa sedang menjalankan kepentingan lain atau tidak berada di kantor, pemerintah desa semestinya tetap memiliki mekanisme pelayanan yang jelas, termasuk memberikan informasi, menerima aspirasi, dan memastikan masyarakat memperoleh kepastian tindak lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Kunjir, terkait alasan ketidakhadirannya saat kunjungan Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku berlangsung maupun mengenai persoalan komunikasi yang disampaikan perwakilan forum.
Redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Desa Kunjir dan pihak Kecamatan Rajabasa guna memperoleh klarifikasi serta memastikan pemberitaan tetap berimbang sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Transparansi, profesionalitas, dan tanggung jawab merupakan kewajiban aparatur pemerintahan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak, bukan ketidakpastian ketika datang untuk menyampaikan aspirasi.
Laporan: Tim Media / DPC AWPI Lampung Selatan






