

Pers Kita News // Lampung
Keberadaan bangunan cor beton didepan penginapan milik pengusaha lokal disempadan pantai minang rua desa kelawi kecamatan bakauheni kabupaten lampung selatan timbulkan polemik ditengah masyarakat.
Membatasi akses ruang terbuka publik, nelayan dan penggiat wisata
Syamsul Ma’arif, pengurus rukun nelayan desa kelawi jelaskan,”Area sempandan pantai minang rua selama ini dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang terbuka publik, kelompok nelayan leluasa menambatkan perahu, docking perahu, merawat perahu sampai pembuatan bagan”.
“Kelompok penggiat wisata alam pantai menjadikan sempadan pantai minang rua sebagai spot berinteraksi antar pengunjung melakukan berbagai aktivitas, masyarakat bisa menjajakan barang dagangannya ke pengunjung pantai”.
“Sejak ada bangunan cor beton, ruang lingkup kegiatan nelayan dan wisata menyempit, pengusaha sudah semena-mena, pemerintah kabupaten cuma diam” ujarnya.
“Saya sudah hubungi pihak DKP Propinsi Lampung dan UPT LPSPL Serang Wilker Lampung, menanyakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin bangunan cor beton di sempadan pantai yang ada didepan penginapan milik pengusaha lokal didaerah ini”
“Jawabannya tidak memuaskan bahkan terkesan mereka saling lempar tanggung jawab” ujarnya
“Pemanfaatan ruang laut melalui pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) harusnya bisa memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan masyarakat pesisir” tegasnya
“Masyarakat juga diberikan kesempatan, bukan semata untuk kepentingan pribadi atau bisnis, bagaimana tujuan pembangunan bisa membawa kesejahteraan, kalau masyarakat dijadikan penonton ” singgung Syamsul.
Tanggapan dan penjelasan DKP Propinsi Lampung
Kepala Bidang Penataan Ruang Laut (PRL), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Lampung, Sadariah, S.P., MM, jelaskan dengan singkat via chatting wa belum bisa menanggapi polemik yang terjadi,”Belum bisa memberikan komentar, karena belum melihat langsung”.
Untuk meninjau lokasi ,”Kami akan diskusikan ke pimpinan”ujarnya.
Sementara bisa diterbitkan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), DKP Propinsi Lampung sifatnya memberikan rekomendasi penilaian teknis,”Dilaut 0-12 mil, tampaknya ijin KKPRL bukan dilokasi tersebut yang diberikan, harus cek lokasi”.
“Kami tidak mengatur bangunan di sempadan pantai , tapi di 0-12 mil kearah laut”.
Sedangkan untuk pendirian bangunan di sempadan pantai, “Itu sudah diatur RTRW Kabupaten Lampung Selatan dan ATR BPN”.
“Silahkan tanya, kedinas terkait” arahnya.
Bangunan disempandan pantai merupakan kewenangan pemerintah kabupaten lampung selatan diatur melalui Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Lingkungan (RDTL)
“Propinsi hanya mengatur ruang laut, 0-12 mil kearah laut”.
“0 mil dilihat dari garis pantai mengacu Perda RTRW Provinsi Lampung”.
Yang menjadi objek bangunan laut seperti terumbu karang, Jetty/Dermaga, bangunan wisata, kja, instalasi kabel / pipa laut, instalasi perikanan dan lainnya.
Bangunan di Sempadan pantai dikategorikan sebagai ruang darat, wajib mendapatkan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dikeluarkan oleh kabupaten berdasarkan RTRW Kabupaten.
“Ijin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) ,0-12 mil arah laut diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Berdasarkan RTRW Provinsi “
“Tapi kembali lagi, harus dilihat bangunannya masuk keruang laut atau ruang darat”.
Tanggapi polemik, Ketua Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelauatn DKP Propinsi Lampung, via WA Cici Anggara ungkapkan,”cor beton minangruang didepan kedas resort tidak termasuk kegiatan pemanfaatan ruang laut”.
“Pemanfaatan ruang laut mewajibkan adanya Izin dasar KKPRL.Kegiatan yang telah mendapatkan Izin KKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI adalah di lokasi green canyon (peta terlampir)”.
“Perihal sempadan pantai bukan merupakan kewennagan pemerintah provinsi”
“Namun menjadi kewenangan pemerintah kabupaten”.
“Jika masuk sempadan pantai maka menjadi tanggung jawab pemda lamsel”
“Jika masuk ruang laut menjadi kewenangan KKP (terkait ruang laut. Izinnya sudah terbit), ruang laut pemprov dilibatkan pada saat penilaian teknis”.
Sesuai dengan regulasi,”Apabila ditemukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut maka akan dikenakan sanksi administratif”.
(Kgs) Yoyo melaporkan






