Sidang Ijazah Palsu Anggota DPRD Lamsel: Nanang Ermanto & Istri Jadi Saksi,

Lampung Selatan — Sidang lanjutan perkara dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan, Supriyati, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kalianda, Kamis (26/6/2025). Perkara ini juga melibatkan terdakwa Ahmad Syahruddin, Ketua PKBM Bougenvil.
Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra PN Kalianda ini menghadirkan enam orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kresna, yaitu:
Nanang Ermanto (mantan Bupati Lamsel/Ketua DPC PDI Perjuangan)
Winarni (istri Nanang Ermanto)
Merik Havid (Wakil Ketua DPRD Lamsel)
Daryani (Kepala Desa Sidomukti, Tanjung Sari)
Untung Sucipto (Ketua PAC PDI Perjuangan Tanjung Bintang)
Sulikah (istri terdakwa Ahmad Syahruddin)
Dalam kesaksiannya, Nanang Ermanto menyatakan bahwa dirinya mengetahui kabar dugaan penggunaan ijazah palsu Supriyati dari pemberitaan media. Ia mengaku telah menegur Supriyati dan menyarankan agar mengundurkan diri, namun yang bersangkutan justru menangis dan tidak mengindahkan imbauan tersebut.
“Saya langsung panggil Supriyati waktu itu. Saya bilang lebih baik mundur, tapi dia malah menangis terus,” ungkap Nanang di hadapan majelis hakim.
Nanang juga menegaskan tidak pernah memerintahkan Merik Havid untuk membuat ijazah Paket C atas nama Supriyati. Hal senada disampaikan Winarni, yang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) namanya sempat disebut-sebut. Ia membantah telah memberi instruksi kepada Merik terkait pembuatan ijazah.
“Saya tidak pernah perintahkan siapa pun untuk membuat ijazah untuk keperluan pencalegan Supriyati,” ujar Winarni di ruang sidang.
Ketegangan sempat terjadi saat giliran Merik Havid memberikan kesaksian. Adu mulut terjadi antara Merik dan tim kuasa hukum Ahmad Syahruddin karena saksi beberapa kali memotong pertanyaan yang diajukan. Salah satu kuasa hukum, Dedi Rahmawan, SH, dengan nada tinggi mempertanyakan legalitas dua ijazah Paket C yang digunakan Supriyati dari dua lembaga berbeda: PKBM Bougenvil dan PKBM Anggrek.
Merik menjawab bahwa hal tersebut sah-sah saja, dan menyatakan bahwa ijazah yang digunakan saat pelantikan diganti melalui mekanisme di Biro Pemerintahan Provinsi setelah diajukan dari tingkat kabupaten.
Namun, saat ditanya mengenai pengumpulan berkas dan uang senilai Rp1,5 juta dalam amplop putih di rumah Ahmad Syahruddin, Merik membantah keterlibatan dirinya, meskipun dalam BAP terdakwa Ahmad Syahruddin disebutkan bahwa Merik yang menyerahkan dokumen tersebut.
“Saya tidak tahu soal itu,” jawab Merik saat ditegaskan oleh kuasa hukum terdakwa.
Ahmad Syahruddin dalam perkara nomor 126/Pid.Sus/2025/PN.Kla didampingi oleh tim kuasa hukum dari LBH Al Bantani: Eko Umaidi, S.Kom., SH., Dedi Rahmawan, SH., CM., dan Adi Yana, SH.
Sedangkan Supriyati dalam perkara terpisah dengan nomor 127/Pid.Sus/2025/PN.Kla didampingi oleh LBH Sai Bumi Selatan yang diketuai oleh Hasanudin, SH dan tim.
Sidang yang dipimpin oleh majelis hakim Galang Syafta Aristama, SH., MH., Dian Anggraini, SH., MH., dan Nur Alfisyahr, SH., MH., berlangsung selama hampir lima jam, dimulai pukul 13.00 WIB hingga menjelang malam.
Sidang lanjutan dijadwalkan kembali pada 3 Juli 2025, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak JPU.
Rls/ team






