KALIANDA — Puluhan warga Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, secara resmi melaporkan Kepala Desa mereka, Sukoco, ke Polres Lampung Selatan, Senin (14/7/2025). Laporan ini menyangkut dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023 dan 2024.
Warga yang tergabung bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) Garuda, dipimpin langsung oleh ketuanya, Ali Mukthamar, SH, CPLO, CTA, datang dengan membawa sejumlah dokumen dan bukti dugaan korupsi. Tak hanya melapor, mereka juga menyampaikan surat pemberitahuan aksi damai yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Langkah ini kami ambil karena laporan sebelumnya tidak ditanggapi. Kami sudah melaporkan dugaan ini ke Kejaksaan, Inspektorat, Dinas PMD, dan Pemkab Lampung Selatan, tapi tidak ada satu pun yang memberi respon atau tindakan tegas,” ujar Ali kepada awak media.
Beberapa dugaan penyimpangan yang dilaporkan mencakup pengadaan bantuan ternak kambing, alat hadroh, serta item-item lain dalam penggunaan dana desa yang tidak disertai pertanggungjawaban yang jelas. Warga menilai pengelolaan keuangan desa selama dua tahun terakhir penuh kejanggalan dan berpotensi merugikan masyarakat.
“Ini bukan pertama kali. Pada tahun 2019, Sukoco juga dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan anggaran, tapi kasusnya tidak dilanjutkan. Kami khawatir, praktik seperti ini terus dibiarkan dan merugikan desa,” tegas Ali.
Menurutnya, laporan kali ini tidak hanya ditujukan untuk menindak kepala desa secara hukum, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, warga bersama Ormas Garuda akan menggelar aksi damai besar-besaran dengan ratusan massa. Aksi ini dirancang sebagai bentuk tekanan agar pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.
Adapun tiga tuntutan utama dari warga Desa Sinar Palembang adalah sebagai berikut:
- Meminta aparat penegak hukum segera memeriksa dan menyelidiki Sukoco dan perangkat desa terkait.
- Mendesak adanya laporan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa tahun 2023 dan 2024 secara terbuka.
- Meminta Bupati Lampung Selatan menonaktifkan Kepala Desa Sukoco selama proses hukum berjalan.
Ali Mukthamar juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Menurutnya, kepala desa tidak bisa terus berlindung di balik kebijakan atau relasi politik.
“Jika kasus ini lagi-lagi dibiarkan, maka kami patut mempertanyakan komitmen penegakan hukum dan pengawasan pemerintah terhadap dana desa. Masyarakat tidak akan diam,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polres Lampung Selatan maupun dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait laporan tersebut. Namun tekanan publik dipastikan akan terus meningkat jika tidak ada tindakan tegas.
(Tim)







Monetize your influence—become an affiliate today! https://shorturl.fm/1hGZG