
Salah satu calon objek wisata Pantai dikota Kalianda tepatnya di pantai ketang, Disinyalir menyalahi prosedur dan mengankangi aturan, Hal ini terlihat pada pembangunan pagar pembatas di depan jalan utama yang sudah berdiri Kokoh, melewati patok Bina Marga ( BM ).
Dan Benar saja saat team media ini mengecek ke lokasi wisata pantai itu , Nampak terlihat jelas pagar pembatas tersebut melewati patok Bina Marga (BM) dari dinas PU Lampung Selatan, pada jumat (7/3/2025)
Kemudian Untuk memastikan kebenaran hal tersebut team media mencoba menemui salah satu kepercayaan pengelola pantai bernama Bondan, dan ketika ditanyakan mengenai pembuatan pagar yang melewati Garis Sempadan Jalan itu, dirinya (Bondan) memberikan jawaban agar berkoordinansi langsung ke bapak Ndes, karena Dialah yang dipercaya untuk urusan itu, dan sebelumnya juga ada Wartawan dan LSM kesini ,” ucap Bondan
Terkait batas jalan team media juga menemui Hasan selaku Kabid Bina Marga untuk berkoordinasi, Saat media menunjukan vidio dan foto terkait pagar pembatas jalan, Hasan membenarkan bahwa ini sudah menyalahi aturan.
” Kami akan cek kelapangan secepatnya,” ujar Hasan
Dan Menurut informasi yang didapat dari salah seorang warga setempat yang meminta namanya tidak disebutkan, garis Sepadan Pantai ( GSP ) yang berada di pinggir pantai pemasanganya sudah melewati batas yang di tentukan.” Yang pasti itu sudah menyalahi aturan” kata waraga yang mewanti – wanti namanya untuk Tidak cantumkan namanya tersebut
Untuk di ketahui Pembangunan pagar wisata yang melanggar aturan dan melintasi pagar Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) serta Garis Sepadan Pantai ( GSP ) dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.
Berikut beberapa sanksi yang mungkin dikenakan
Sanki Administratif
1.Perintah penghentian pembangunan: Pemerintah dapat memerintahkan penghentian pembangunan pagar wisata yang melanggar aturan
2.Pembongkaran pagar : jika pagar wisata telah selesai dibangun,pemerintah dapat memerintahkan pembongkaran pagar tersebut.
3.Denda Administratif : pemerintah dapat mengenakan denda administratif kepada pelanggar.
Adapun untuk sanksi Hukum akan dikenakan pasal 165 undang – undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah:
Pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00. ( dua ratus juta rupiah ).
Kemudian pasal 103 undang – undang No.1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil : pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ).
Numun, perlu diingat bahwa Sanki yang dikenakan dapat berbeda- beda tergantung pada tingkat kesalahan dan keparahan pelanggaran.
( Yan/uy)






