
Bandar Lampung – Persoalan ketenagakerjaan di Provinsi Lampung dinilai semakin kompleks dan berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta kesejahteraan kaum buruh maupun pekerja. Hal ini ditegaskan oleh Yudhi Alfandra SH, anggota advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi Gani, dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (29/8/2025).
Menurut Yudhi, kondisi lapangan kerja di Lampung tidak hanya menghadapi persoalan klasik seperti upah murah dan praktik outsourcing yang semakin meluas, namun juga dipengaruhi oleh kebijakan pusat maupun daerah yang belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja. Situasi tersebut, kata dia, memaksa organisasi buruh untuk terus menyuarakan aspirasi dan menuntut langkah konkret dari pemerintah.
“Semakin kompleks persoalan ketenagakerjaan di Lampung, semakin berat pula beban yang ditanggung buruh. Karena itu, KSPSI versi Andi Gani menyampaikan beberapa isu strategis yang menjadi tuntutan utama pekerja. Kami ingin pemerintah, baik pusat maupun daerah, mendengar dan segera merespons,” ungkap Yudhi.
Adapun enam tuntutan utama buruh yang disampaikan KSPSI versi Andi Gani, yaitu:
Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (Hostum)
Menurut Yudhi, praktik outsourcing masih menjadi masalah besar karena sering kali merugikan pekerja, terutama terkait status kerja dan jaminan masa depan. “Outsourcing hanya melahirkan ketidakpastian. Buruh ingin kepastian kerja, bukan kontrak yang bisa diputus sewaktu-waktu,” tegasnya.
Stop PHK, Bentuk Satgas PHK, dan Jalankan Desk Ketenagakerjaan
KSPSI menilai gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin marak terjadi, terutama di sektor industri dan perkebunan. Yudhi mendorong dibentuknya satuan tugas (Satgas) khusus untuk menekan angka PHK sekaligus mengoptimalkan fungsi desk ketenagakerjaan di provinsi maupun kabupaten/kota.
Reformasi Pajak Perburuhan
Dalam hal perpajakan, KSPSI menuntut adanya reformasi sistem dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta menghapus pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Selain itu, mereka menolak adanya diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan menikah. “Pekerja tidak boleh terus-menerus dijadikan objek pajak, sementara kesejahteraannya terabaikan,” jelas Yudhi.
Sahkan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omnibuslaw
KSPSI menegaskan bahwa revisi regulasi ketenagakerjaan harus dilakukan secara utuh, tanpa mekanisme Omnibuslaw yang dianggap merugikan hak-hak buruh. Yudhi menilai Omnibuslaw Cipta Kerja telah melemahkan posisi pekerja dan membuka ruang bagi eksploitasi.
Sahkan RUU Perampasan Aset
Dalam konteks hukum dan pemberantasan korupsi, buruh mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut Yudhi, hal ini penting untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan ekonomi dapat dikembalikan kepada negara demi kesejahteraan rakyat.
Revisi UU Pemilu
Buruh juga menuntut adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu agar lebih demokratis, transparan, dan berpihak pada rakyat pekerja. KSPSI menilai keterlibatan buruh dalam politik harus difasilitasi, sehingga suara pekerja dapat lebih terwakili dalam sistem demokrasi Indonesia.
Yudhi menegaskan, keenam poin tuntutan tersebut bukan hanya wacana, melainkan aspirasi nyata yang lahir dari keresahan ribuan buruh di Lampung. KSPSI versi Andi Gani, kata dia, akan terus mengawal isu-isu tersebut melalui jalur dialog, advokasi hukum, hingga aksi massa bila diperlukan.
“Kami berharap pemerintah daerah Lampung bisa menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Buruh tidak meminta berlebihan, kami hanya ingin keadilan dan kesejahteraan yang seharusnya dijamin oleh negara,” pungkasnya.






