Kabit Dikdas Klarifikasi Pemanggilan Kejati, Tegaskan Tidak Ada Unsur Penyim
Bandar Lampung —11 Sep 2025
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabit Dikdas) Kota Bandar Lampung, Mulyadi, akhirnya angkat bicara terkait pemanggilannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dijalani bukan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, melainkan semata-mata tindak lanjut atas adanya laporan masyarakat (dumas) mengenai penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya dalam pos anggaran pembelian buku di sejumlah sekolah.
Menurut Mulyadi, dana BOS memang diperuntukkan bagi kebutuhan penunjang pendidikan, termasuk penyediaan buku. Dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah, terdapat pembelian buku REGULER maupun buku HET, yang keduanya merupakan produk resmi dari Kementerian Pendidikan. “Banyak sekolah memilih buku reguler karena dinilai lebih mudah dipahami oleh guru dan siswa. Semua buku yang dibeli resmi, bukan abal-abal, serta terdaftar di Kementerian. Jadi, tidak ada rekayasa maupun penyimpangan,” jelasnya, Kamis (11/9/2025).
Ia juga menyinggung hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya menyoroti hal tersebut. Dalam laporan BPK, pembelian buku itu hanya dikategorikan sebagai pemborosan anggaran, bukan kerugian negara. Bahkan, BPK tidak mengeluarkan rekomendasi pengembalian dana karena tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan. “Artinya, tidak ada temuan kerugian negara, apalagi tindak pidana korupsi. Jadi saya harap hal ini tidak disalahartikan,” tegasnya.
Mulyadi menekankan, tugas Kabit Dikdas hanyalah memverifikasi dan mensosialisasikan penggunaan dana BOS agar sesuai aturan, sementara dana sepenuhnya diterima dan dikelola oleh masing-masing sekolah. Dengan begitu, pihaknya tidak pernah terlibat dalam proses transaksi, pembelian, ataupun distribusi buku. “Kami hanya perpanjangan tangan dari Kementerian. Posisi kami memastikan administrasi dan teknis berjalan sesuai pedoman. Jadi tidak ada hubungan dengan praktik penjualan atau pembelian buku di lapangan,” tambahnya.
Ia juga berharap masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan pemanggilan Kejati dengan praktik penyimpangan atau kasus hukum. “Pemanggilan itu murni untuk meminta keterangan dan klarifikasi. Kami sudah jelaskan kronologisnya secara gamblang. Semoga publik bisa melihat secara objektif bahwa ini bukan perkara hukum, melainkan bagian dari klarifikasi atas laporan masyarakat,” tutup Mulyadi.







https://shorturl.fm/yCY38