Material tanpa identitas, K3 minim, dan absennya pengawas lapangan memicu desakan agar kontraktor mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek beranggaran negara ini.

Lampung Selatan–Proyek pemerintah senilai Rp318.115.488 yang digarap CV RY Bangun Konstruksi mendapat sorotan keras publik terkait rehabilitasi pemeliharaan bangunan gedung pertokoan atau koperasi atau pasar di Pasar sidomulyo Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dimana adanya indikasi material tanpa identitas dan penerapan K3 dinilai jauh dari standar.
Tidak hanya itu saja, sejumlah kejanggalan di lapangan tersebut memunculkan desakan agar kontraktor memberikan penjelasan terbuka terkait pelaksanaan proyek rehabilitasi pembangunan gedung Pasar Sidomulyo bernilai ratusan juta rupiah tersebut.

Indikasi Material Nonstandar Menyeret Nama Kontraktor ke Tengah Sorotan
Material yang ditemukan awak media di lapangan tampak tidak memiliki label merek, ukuran, spesifikasi teknis, ataupun identitas pabrikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang proses pengadaan material yang dilakukan oleh CV RY Bangun Konstruksi sebagai pelaksana proyek.
Dalam proyek pemerintah, kewajiban verifikasi mutu material berada langsung pada kontraktor. Karena itu, keberadaan material tanpa identitas ini semakin menekan CV RY Bangun Konstruksi untuk menunjukkan bahwa pengadaan material dilakukan sesuai kontrak.
Seorang pekerja mengaku, bahwa tidak mengetahui apakah material tersebut telah diperiksa atau tidak.
“Nggak tahu saya, apakah material ini sudah diperiksa atau belum,”ucapnya.
Dari pengakuan pekerja ini, membuat publik mempertanyakan bagaimana selaku kontraktor melakukan pengendalian mutu di lapangan.
K3 Minim, Tanggung Jawab Kontraktor Dipertanyakan

Dari pantauan dilokasi, sejumlah pekerja yang tengah mengerjakan proyek tersebut terlihat bekerja tanpa mengenakan alat kerja sebagai pelindung diri seperti helm, sarung tangan, sepatu safety anti slip, full body harness (sabuk pengaman tubuh lengkap) dengan tali pengaman (lanyard/shock absorber) yang terhubung ke titik anchoring tetap serta rompi reflektif.
Selain itu juga tidak terdapat jaring pengaman, pagar pembatas, ataupun rambu keselamatan di area sekitar proyek.
Dalam kontrak pekerjaan konstruksi, penyediaan APD dan kelengkapan K3 adalah kewajiban penuh kontraktor. Karena itu, kondisi tersebut menempatkan CV RY Bangun Konstruksi pada tekanan besar publik mengingat standar K3 bagi pekerja bersifat wajib, bukan opsional.
Ketiadaan perlengkapan K3 ini menimbulkan pertanyaan: Apakah kontraktor telah mematuhi ketentuan dasar keselamatan kerja yang diwajibkan negara?.
Pengawasan Instansi Teknis Tidak Tampak, Kontraktor Dianggap Harus Lebih Transparan
Meski instansi terkait ikut bertanggung jawab dalam pengawasan, kontraktor tetap menjadi pihak yang berkewajiban memastikan seluruh pekerjaan telah berjalan sesuai standar.
Melihat situasi proyek bernilai ratusan juta rupiah tanpa pengawasan, publik menuntut transparansi kontraktor membuka bukti administrasi pengendalian mutu yang telah dilakukan.
Publik Mendesak Pertanggungjawaban Kontraktor
Dengan rangkaian indikasi yang muncul, mulai dari material tanpa identitas hingga penerapan K3 yang minim, publik kini menuntut CV RY Bangun Konstruksi agar menyampaikan klarifikasi terbuka mengenai kepatuhan terhadap kontrak, standar teknis, serta proses pengendalian mutu yang sudah dijalankan.
Transparansi dianggap perlu, hal ini agar tidak terjadi simpang siur informasi mengenai pelaksanaan proyek rehabilitasi pembangunan gedung Pasar Sidomulyo yang menggunakan anggaran negara.
Proyek senilai Rp318 juta ini, kini berada di bawah sorotan publik semakin tajam. Di tengah banyaknya pertanyaan mengenai standar material, keselamatan kerja, dan proses pengawasan, CV RY Bangun Konstruksi sebagai pelaksana proyek disebut memiliki kewajiban moral dan kontraktual untuk memberikan kejelasan atas temuan-temuan yang muncul di lapangan. (Tim)






