ALIANSI LEMBAGA ANTI KORUPSI (ALAK) PROVINSI LAMPUNG GELAR AKSI DAMAI

Lampung Selatan, Perskitanews. com. – Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) menyampaikan kepada publik hasil analisis dan komparasi pengelolaan anggaran pada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024-2025. Hasil analisis tersebut menunjukkan indikasi kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang berulang, sistemik, dan lintas sektor.

Berdasarkan penelusuran dokumen perencanaan, penganggaran, realisasi belanja, serta kajian awal lapangan, ALAK menilai bahwa pola penyimpangan ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif, melainkan mengarah pada perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan

kerugian keuangan negara serta merugikan masyarakat luas. Sebagai bentuk kontrol sosial dan tuntutan akuntabilitas publik, ALAK menggelar aksi publik pada Rabu, 11 Februari 2026 di dua titik yaitu Kantor Bupati Lampung Selatan, dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

Aksi ini merupakan respons atas temuan yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Aliansi Lembaga Anti Korupsi berharap Bupati Lampung Selatan, menyampaikan klarifikasi terbuka dan bertanggung jawab, memerintahkan audit menyeluruh dan independen TA 2024-2025, menjamin tidak ada perlindungan jabatan dan konflik kepentingan, melakukan pembenahan serius sistem pengawasan internal.

ALAK memaparkan sejumlah dugaan penyimpangan, antara lain praktik pemecahan paket pekerjaan (splitting), mark-up belanja, belanja administratif yang berlebihan, konsultansi berulang, serta lemahnya pengawasan internal.

Dugaan tersebut ditemukan di sejumlah OPD, diantaranya :

  1. Bagian Umum Setda Kabupaten Lampung Selatan
    Belanja ATK, konsumsi rapat, dan perlengkapan kantor direalisasikan melalui banyak paket kecil dengan objek serupa, mengindikasikan pemecahan paket (spliting) dan mark-up. Potensi kerugian: +20-35%, dampaknya anggaran publik terserap untuk belanja administratif tanpa manfaat langsung bagi masyarakat.
  2. BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
    Belanja ATK, kertas, dan cover mencapai Rp1,06 miliar, ditambah perjalanan dinas ratusan juta rupiah yang tidak rasional. Potensi kerugian: & Rp212-371 juta, dampaknya penurunnya kualitas tata kelola keuangan daerah.
  3. BPPRD Kabupaten Lampung Selatan
    Belanja jasa, honorarium, tenaga ahli, dan insentif Non ASN mencapai Rp5,3 miliar, didominasi belanja berbasis orang. Konsultansi berulang mengindikasikan spliting. Potensi kerugian: ± Rp2,0-2,6 miliar, dampaknya pendapatan daerah tidak optimal.
  4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lampung Selatan
    Belanja hadiah lomba, suvenir, konsumsi, perjalanan dinas, dan hibah hingga Rp800 juta, dengan kegiatan diduga bersifat formalitas, Potensi kerugian: ±30-50%., dampaknya pembinaan pemuda tidak efektif.
  5. Dinas Perikanan Lampung Selatan
    Hibah sarana prasarana dan ATK ratusan juta rupiah dengan indikasi pengkondisian penerima, Potensi kerugian: ±25-40%, dampaknya nelayan tidak merasakan manfaat program.
  6. Dinas PUPR Lampung Selatan
    Belanja fisik dan nonfisik melebihi Rp10 miliar, dengan indikasi mark-up, pengurangan volume, dan mutu pekerjaan di bawah standar, Potensi kerugian: miliaran rupiah, dampaknya Infrastruktur cepat rusak dan membahayakan publik.
  7. BPBD Lampung Selatan
    Belanja logistik, konsumsi, dan atribut kebencanaan tanpa dasar kejadian bencana yang jelas, Potensi kerugian: ±30%, dampaknya penanganan bencana tidak optimal.
  8. Dinas Kesehatan Lampung Selatan
    Belanja ATK, konsumsi, alkes, dan BOK senilai Rp777 juta dengan fragmentasi paket, Potensi kerugian: Rp155-272 juta, dampaknya kualitas layanan kesehatan menurun.
  9. RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM
    Pengadaan alkes, obat, dan BMHP bernilai miliaran rupiah dengan minim transparansi, dampaknya hak pasien atas layanan kesehatan terganggu.
  10. Bappeda Lampung Selatan
    Belanja konsultansi, kajian, dan perjalanan dinas dengan output normatif dan tidak terukur, Indikasi Kolusi dalam perencanaan.
  11. Dinas Pendidikan Lampung Selatan
    Belanja BOS/BOSP, APE, dan rehabilitasi sekolah bernilai puluhan miliar rupiah dengan risiko mark-up massal, Dampaknya Mutu pendidikan tidak sebanding dengan anggaran..
  12. Dinas Perhubungan Lampung Selatan
    Belanja PJU, marka, ZOSS, dan konsultansi, potensi kerugian: Rp2,9-4,6 miliar, dampaknya Risiko keselamatan publik.

Komparasi lintas OPD menunjukkan, aggaran terserap besar pada belanja administratif dan non-produktif; kualitas layanan publik tidak sebanding dengan besarnya anggaran, program publik kehilangan substansi dan berorientasi pada serapan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan penegak hukum tergerus, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Saat di wawancarai media Novianto menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan Lampung Selatan, tidak satupun bisa menanggapi aspirasi dari masyarakatnya, ini mencerminkan bahwa tidak adanya pelayanan yang baik di lingkungan Pemerintah Lampung Selatan.

Dalam kesimpulan dan tuntutan ALAK menilai pola ini menunjukkan indikasi kuat KKN sistemik, ditandai oleh perencanaan anggaran yang dibesarkan sejak awal, realisasi yang dipecah-pecah, Output tidak terukur, pengawasan internal yang lemah atau dibiarkan.

” Kami sangat kecewa tidak satupun perwakilan yang mau menemui peserta aksi, disaat kami menyuarakan suara rakyat, jangankan staf ahli ataupun kepala dinas ,tukang sapu pun tidak ada, namun kami tetap akan melanjutkan aksi ini dengan jumlah masa yang besar dan akan bersurat ke KPK,” tegas azhariansyah
Usai menggelar aksi di Kantor Bupati, massa ALAK melanjutkan aksi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda, Lampung Selatan. Setibanya di lokasi, perwakilan ALAK diterima untuk melakukan audiensi di Aula Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

Aliansi Lembaga Anti Korupsi berharap Pemerintahan Lampung Selatan, menyampaikan klarifikasi terbuka dan bertanggung jawab, memerintahkan audit menyeluruh dan independen TA 2024-2025, menjamin tidak ada perlindungan jabatan dan konflik kepentingan, melakukan pembenahan serius sistem pengawasan internal.

Usai menggelar aksi di Kantor Bupati, massa ALAK melanjutkan aksi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda, Lampung Selatan. Setibanya di lokasi, perwakilan ALAK diterima untuk melakukan audiensi di Aula Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Selatan, Volanda Azis Saleh, S.H., S.E., M.H., didampingi Gilang Roka. Dalam pertemuan tersebut, Novianto bersama perwakilan ALAK menyampaikan secara langsung catatan kritis dan hasil analisis dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di sejumlah OPD.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Lampung Selatan, Volanda Azis Saleh, menyampaikan bahwa pihak Kejaksaan menerima aspirasi dan laporan yang disampaikan oleh ALAK dan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku. Ia juga mengapresiasi aksi ALAK yang berlangsung tertib dan kondusif.

“Silakan kirimkan laporan secara resmi kepada Kejaksaan. Kami akan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku, sepanjang laporan tersebut jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Volanda.

Aliansi Lembaga Anti Korupsi berharap Bupati Lampung Selatan, menyampaikan klarifikasi terbuka dan bertanggung jawab, memerintahkan audit menyeluruh dan independen TA 2024-2025, menjamin tidak ada perlindungan jabatan dan konflik kepentingan, melakukan pembenahan serius sistem pengawasan internal.

Sedangkan tuntutan ALAK kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, segera melakukan penyelidikan dan pendalaman hukum, manggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, menegakkan hukum secara profesional dan tanpa tebang pilih, menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik.

Penegasan terakhir dari kordinator aksi, uang rakyat adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan, dugaan KKN yang bersifat sistemik dan berulang tidak boleh dinormalisasi, aksi publik pada Rabu, 11 Februari 2026 merupakan, peringatan terbuka bahwa masyarakat tidak akan diam ketika anggaran daerah dikelola tanpa akuntabilitas, Hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih, Akuntabilitas bukan pilihan melainkan kewajiban. (red)

  • Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *