
Kalianda, Lam-Sel, Perskitanews.com. – Polemik operasional dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yayasan Aksi Rumah Inspirasi (YARI) di Desa Kedaton 1, Kalianda, Lampung Selatan, semakin memanas.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan (PPBL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamsel, Erdandan, diduga tidak merespons konfirmasi media terkait standar IPAL dan perizinan dapur tersebut.
Upaya konfirmasi dilakukan tim media http://gebrakkasus.com dan http://Transpos.id melalui WhatsApp dan panggilan telepon pada Selasa, 19 Mei 2026 pukul 14.15 WIB. Meski nomor WhatsApp aktif, Erdandan tidak memberikan keterangan resmi hingga berita ini diterbitkan.

Kabid PPBL DLH Lamsel juga tidak ditemui saat tim mendatangi kantor DLH Lamsel.
Satgas MBG: IPAL Belum Memenuhi Standar, Kewenangan di BGN
Kepala Satgas MBG Lamsel yang dikonfirmasi terpisah menyatakan bahwa IPAL di dapur MBG belum memenuhi standar.
“Yang pasti IPAL-nya belum memenuhi standar. Kalau tim satgas sifatnya fungsi koordinasi, yang punya kewenangan penuh adalah BGN untuk pembangunan dapur,” ujarnya.
Saat ditanya apakah tim satgas turun ke lokasi sebelum pembangunan dimulai dan berapa dapur di Lamsel yang sudah memenuhi juknis, ia tidak merinci lebih lanjut.
Dinas Perizinan: Dapur YARI Belum Kantongi PBG
Ade dari Dinas Perizinan Lamsel yang mewakili kepala dinas sebagai pengawas lapangan membenarkan bahwa dapur SPPG Kedaton 1 belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Dapur tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung, itu bang,” ucap Ade singkat.
Meski belum berizin, dapur tersebut tetap beroperasi dan telah melayani pengiriman MBG selama sembilan bulan.
Kabid Persampahan: Kerja Sama Pengangkutan Sampah Berhenti Setelah 2 Bulan
Kabid Persampahan DLH Lamsel juga menyampaikan bahwa tidak ada koordinasi lanjutan terkait pengelolaan sampah dari pihak dapur YARI.
“Awalnya sampah sempat kita kelola, namun setelah dua bulan beroperasi pemilik dapur menghentikan pengangkutannya. Jadi selama 9 bulan dapur beroperasi, cuma dua bulan awal saja yang kita angkut sampahnya karena mereka tidak mau lagi,” ujarnya.
Publik Soroti Legalitas dan Risiko Kesehatan
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah dapur MBG yang sudah berjalan di Lampung Selatan sudah memenuhi standar kualitas IPAL? Masyarakat juga mempertanyakan tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Lamsel terkait dapur yang beroperasi tanpa izin.
Jika dapur MBG beroperasi tanpa PBG, konsekuensinya dapat berupa denda dan sanksi, penutupan operasional sementara atau permanen, kerusakan reputasi, hingga risiko kesehatan dan keselamatan bagi konsumen dan karyawan.
Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setiap pelaku usaha pangan wajib memiliki izin dan sertifikat yang sesuai untuk beroperasi.
Warga dan sejumlah pihak mendesak dapur SPPG Kedaton 1 Yayasan Aksi Rumah Inspirasi segera menghentikan operasional dan mengurus izin yang diperlukan untuk menghindari sanksi serta mencegah potensi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. (TIM)







https://shorturl.fm/h8TEJ
https://shorturl.fm/ac30f