Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka), Menggelar Aksi Massa di depang gedung DPRD Prop Lampung kamis (.25/6/2026 )
Dalam aksinya meraka menyampaikan Kritikan melalui spanduk serta orasi Terkait Regulasi Program MBG
yang masih Curat Marut.
program MBG harus lebih mengedepankan prinsip Transparansi dan akuntabel pada pengolahan anggaran, tata kelola pelaksanaan dan pengawasan.
agara tidak terjadi lagi tindakan yang memalukan seperti Yang dilakukan kepala BGN yang lalu ujar salah satu orator .
Meraka juga meneriakan agar pemerintah Lampung untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan serta peningkatan kwalitas pendididkan yang masih sangat minim.
pemerintah lampung harus bertanggung jawab terhadap pembangunan pendidikan dan pasilitas penunjang pendidkan serta perlengakapan pendidikan yang telah di amanatkan konstitusi agar menjadi peyeimbang dalam program MBG.ujar salah satu orator
Aksi massa juga meyampaikan kritikan kepada pemerintah propinsi lampung tentang penunggakan kewajiban Pemprop Lampung kepada BPJS Kesehatan sebsar Rp 105, 4 Milyar yang mengakibatkan Rakyat miskin harus menerima dampak dari penunggakan pembayaran tersebut.
pemerintah propinsi Lampung harus segera meyelesaikan kewajiban membayar BPJS kesehatan agar masyarakat lampung bisa tenang, dan dampak yang di terima masyarakat Lampung tidak berlarut larut.
Elemen aksi masa yang tergabung dalam Alam Baka bergantian melakukan orasinya Mereka juga meneriakan dan mengkritik kebijakan Pemda Propinsli Lampung yang telah berhutang kepada Bank BJB sebesar Rp 1 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di 18 titik di kabupaten/kota.
DPRD propinsi Lampung harus ikut mengawasi program ini dan memastikan agar program dari pinjaman daerah ini harus berjalan baik serta infrastruktur jalan yang di bangun harus benar benar berkwalitas.
agar kebijakan yang telah merugikan rakyat lampung ini benar berpihak kepada Masyrakat.
Namun hampir 1 jam serengah meraka melakukan orasi dan treatrikal ltidak ada satupun pihak pemerintah, legislatif dan eksekutif yang menanggapi aksinya. mereka berjanji akan melakukan aksi serupa sampai benar benar tentuntun kami di respon dan ditanggapi. ujar salah satu massa aksi.
tuntutan Alam Baka, diantaranya :
- Audit investigatif independen terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) danpengelolaan SPPG di Provinsi Lampung.
- KPPG/BGN dan seluruh pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai pengelolaanprogram, mekanisme penunjukan pengelola, penggunaan anggaran, serta sistem pengawasan yangdijalankan.
- Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik monopoli, jual beli titik lokasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengaturan pengelolaan program oleh kelompok tertentu
- Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan BPJS kesehatan sebesar Rp105,4 miliar agar tidak menggangu pelayanan kesehatan masyarakat.
- Dilakukan audit dan evaluasi terbuka terhadap pinjaman daerah Rp.1 triliun, termasuk kajian kebutuhan, manfaat, resiko fiskal, sumber pembayaran, serta dampaknya terhadap APBD dan pelayan publik dimasa mendatang.
- Memastikan seluruh kebijakan anggaran daerah berorientasi pada pemenuhan hak dasar rakyat, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial sebelum memperluas pembiayaan melalui utang daerah.
- Menjamin keterlibatan pelaku usaha lokal secara adil dan terbuka dalam pelaksanaan program pemerintah tanpa praktik monopoli, kartel maupun interversi pihak tertentu.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran publik, baik dalam program MBG, pelayanan kesehatan maupun pembangunan infrastruktur, agar tetap rupiah uang rakyat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (.ipan )






