
Kalianda Lamsel, Perskitanews.com. –
Posisi Anggaran Resmi Alokasi Rp 100 Miliar sudah tercantum secara sah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD dan SP-CMD, serta telah dibahas bersama dan disetujui oleh DPRD Lampung Selatan, dan Seluruh proses berjalan sesuai aturan perundang-undangan.
🔍 Kedalaman Penelaahan PT SMI
Sambil menunggu persetujuan, PT SMI melakukan pemeriksaan sangat teliti dan mendetail:
- Akan turun ke lokasi untuk verifikasi lapangan guna memastikan kebenaran dan kelayakan 20 ruas jalan yang diusulkan.
- Membahas hal teknis sampai ke rincian :
- Mitigasi pelaksanaan: pengalihan rute lalu lintas saat pekerjaan berlangsung
- Ketersediaan material : volume aspal dan beton yang dibutuhkan
- Pihak Dinas PUPR Lampung Selatan memastikan ketersediaan material terjamin, karena di Lampung Selatan banyak terdapat fasilitas AMP (Asphalt Mixing Plant) dan Batching Plant, sehingga kebutuhan untuk 20 ruas jalan sudah terhitung cukup.
“Dokumen persyaratan seperti Fals, MPS, dan DP sudah lengkap dan diunggah” ujar Rini.
Sehingga, lanjut Rini. “Prioritas Penentuan Lokasi. Total anggaran Rp 100 Miliar dialokasikan untuk keseluruhan proyek pembangunan jalan,” ucapnya.
- Lokasi 20 ruas jalan ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, meliputi:
- Akses jalan utama
- Akses menuju objek wisata
- Akses menuju fasilitas pendidikan
- Akses menuju pusat perekonomian masyarakat
- Kemungkinan besar tersebar di seluruh wilayah kecamatan (sekitar 17 kecamatan), namun rincian persebaran persisnya adalah kewenangan dan data lengkap dari Dinas PUPR Lampung Selatan.
Dengan demikian disampaikan kembali oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Ir.Rini Ariasih,M.M., dalam Poin Penting Penjelasan Resminya ialah :
1. Pemimpin Rapat & Konteks
- Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan.
- Dilakukan untuk meluruskan informasi terkait pertanyaan media dan pernyataan beberapa anggota dewan yang menyatakan belum mengetahui proyek ini.
2. Status Hukum & Proses Anggaran
- Alokasi dana sudah sah dan resmi tercantum dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2026.
- Telah melalui seluruh tahapan prosedur yang benar :
Pembahasan di tingkat Komisi DPRD Lampung Selatan pada
Pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). - Pembahasan tingkat Paripurna. Telah disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Dana sudah tercantum secara resmi dalam struktur pembiayaan anggaran daerah.
3. Pernyataan Pendukung
- Hal ini juga ditegaskan dalam sambutan Bapak Bupati sebelumnya, termasuk terkait bagian pembiayaan dari skema pinjaman.
- Kesimpulan: Secara legalitas, tata cara, dan regulasi, seluruh proses sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Proyek ini diawasi dan dikawal dengan ketat sejak awal oleh PT.Sarana Multi Infrastruktur (Persero), mulai dari kelengkapan administrasi, kesesuaian lokasi, hingga ketersediaan bahan material, sehingga pelaksanaannya terencana dan terukur dengan matang,” terang Ir.Rini Ariasih, M.M., kepada Media Lamsel ini di Kantor BPKAD setempat.
Inti Kesimpulan Resmi. Seluruh proses pembahasan anggaran sudah dilalui secara lengkap bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan
- Telah disetujui bersama
- Telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Tahun Anggaran 2026.
“Jadi secara prosedur, hukum, dan persetujuan sudah sah dan final. Tidak ada lagi keraguan terkait keabsahan masuknya proyek ini dalam anggaran daerah. Khususnya di Kabupaten Lampung Selatan,” papar Ir.Rini Ariasih,.
Berikut rangkuman lengkap, terstruktur, dan jelas dari seluruh penjelasan Anda :
Mekanisme & Jangka Waktu Pinjaman
- Masa pelunasan: 3 tahun, tidak melebihi masa jabatan Bupati yang berakhir tahun 2029.
- Masa tenggang (grace period): 1 tahun setelah pencairan, jadi pembayaran pokok + bunga baru dimulai Agustus 2027.
- Jadwal pembayaran: Dilakukan bertahap setiap 6 bulan:
- 2027: Semester I & II
- 2028: Semester I & II
- 2029: Semester I – selesai tepat waktu.
💰 Suku Bunga & Kemampuan Keuangan :
- Awalnya disimulasikan 5,3%, namun kini ada kenaikan suku bunga bank menjadi 5,7%.
- Kemampuan keuangan daerah tetap mencukupi untuk membayar pokok dan bunga. (Al)






