BANDAR LAMPUNG, Perskitanews.com. – Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu (LSMB) Provinsi Lampung kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis (23/7/2026). Ini merupakan aksi lanjutan sebagai bentuk dukungan sekaligus desakan agar Kejati Lampung mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
Aksi massa berlangsung dengan membawa spanduk dan orasi bergantian. Mereka menuntut transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum dalam membongkar aliran dana hasil korupsi.
Dendi Ramadhona Divonis 8 Tahun Penjara
Desakan LSMB menguat setelah Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona divonis bersalah. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Enan Sugiarto, Rabu (22/7/2026).

“Dinyatakan terdakwa Dendi Ramadhona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi, menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua,” ujar Enan saat membacakan amar putusan.
Selain pidana penjara 8 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp750 juta. Apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 165 hari. Hakim juga menghukum Dendi membayar uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar, yang dikurangi uang titipan sebesar Rp3 miliar yang telah disetorkan.
Hal itu ditegaskan Koordinator LSMB Provinsi Lampung, Rustam Efendi.
LSMB Soroti Aliran Dana Rp900 Juta ke Sekwan DPRD
Dalam orasinya, Rustam Efendi menegaskan pihaknya melihat secara jelas bagaimana fakta persidangan telah mengungkap aliran korupsi dan gratifikasi yang mengalir ke berbagai pihak.
“Kita semua melihat bagaimana Fakta Persidangan secara gamblang hasil Korupsi dan Gratifikasi mengalir kemana-mana,” ujar Rustam.
Ia secara khusus menyoroti pengakuan Fikri, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, yang dalam persidangan mengaku memberikan uang sebesar Rp900 juta kepada Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pesawaran.
“Ini juga harus ditelusuri dan diusut tuntas. Kita dari LSMB Provinsi Lampung mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegas Rustam dengan nada geram.

Tuntut Kejati Usut Tuntas TPPU SPAM Pesawaran
LSMB menilai kasus TPPU dalam proyek SPAM Pesawaran 2022 tidak boleh berhenti di vonis terhadap Dendi Ramadhona saja. Pihaknya meminta Kejati Lampung segera membuat terang benderang seluruh aliran dana agar tidak ada lagi ruang bagi pelaku lain untuk lolos dari jerat hukum.
“Kami meminta Kejati Lampung segera mengusut tuntas kasus TPPU SPAM Kabupaten Pesawaran 2022. Jangan sampai ada pihak lain yang menikmati hasil korupsi dan tidak tersentuh hukum,” pungkas Rustam.
Hingga aksi berakhir, massa LSMB menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga semua pihak yang terlibat dapat diadili secara hukum.*






