KALIANDA LAMSEL, Perskitanews.com. — Hingga dua minggu setelah surat resmi dilayangkan, Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku Lampung Selatan mengaku belum mendapat kepastian jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Kekecewaan itu kembali mengemuka dalam Musyawarah Adat Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku dalam Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa yang digelar Minggu, 5 September 2026.
Surat permohonan RDP diajukan pada 19 Agustus 2026. Isinya meminta DPRD membuka ruang dialog terkait rencana pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Rajabasa. Bagi masyarakat adat, isu ini menyangkut lingkungan, wilayah adat, sumber penghidupan, hingga keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar gunung.
Ketua Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku, Betarahmi Adok Pangeran Puk Sabuay Nimbau, didampingi Sekretaris Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa, Haris, menegaskan pengajuan RDP bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan.
“Kami memahami pembangunan bagian dari kemajuan daerah. Tapi pembangunan harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kearifan lokal, hak-hak masyarakat serta nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun,” ujar Betarahmi.
Ia mengaku menghormati DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memilih jalur konstitusional. Namun menurutnya, masyarakat yang sudah bersurat secara resmi berhak mendapat kepastian.
“Sudah sekitar dua minggu surat kami sampaikan, tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan maupun kepastian. Kami berharap persoalan yang menyangkut lingkungan, wilayah adat dan masa depan masyarakat Lampung Selatan tidak dipandang sebagai persoalan biasa,” katanya.
Gunung Rajabasa Adalah Ruang Hidup, Bukan Sekadar SDA
Betarahmi menegaskan, perjuangan forum bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Bagi masyarakat adat, Gunung Rajabasa memiliki makna lebih dari sekadar sumber daya alam.
“Bagi kami, di sana ada kehidupan, hutan, sumber air, lahan pertanian serta jejak sejarah dan adat yang diwariskan para leluhur. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan kawasan tersebut harus dibicarakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Panglima Hulubalang Marga Legun Way Urang, Muslihun Amien. Ia menyayangkan sikap DPRD yang dinilai menunda pembahasan aspirasi masyarakat adat.
“Kami datang dengan cara yang baik, melalui surat resmi dan jalur musyawarah. Kami berharap DPRD memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” ucapnya.
Muslihun memberi batas waktu satu minggu ke depan. Jika belum ada tanggapan, masyarakat adat Segekhi berencana mendatangi langsung “Rumah Rakyat” DPRD Lamsel di Kalianda.
“Kami tetap mengedepankan cara-cara yang damai, santun dan bermartabat. Tetapi apabila dalam satu minggu tidak ada tanggapan, kami akan datang ke kantor DPRD untuk meminta kejelasan,” tegasnya.
Isu Anggota DPRD di Bali
Di tengah belum adanya kepastian RDP, beredar informasi bahwa sejumlah anggota DPRD Lamsel sedang berada di Bali. Namun forum meminta agar hal itu tidak menjadi polemik baru sebelum ada penjelasan resmi dari DPRD.
Forum berharap RDP dapat menjadi wadah mempertemukan masyarakat adat, DPRD, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk membahas terbuka rencana panas bumi Rajabasa.
“Kami tidak ingin pembangunan hari ini menjadi persoalan bagi generasi yang akan datang. Kami ingin pembangunan berjalan, tetapi bumi tetap terjaga, adat tetap dihormati dan masyarakat tidak kehilangan ruang hidupnya,” pungkas Betarahmi.
Forum menegaskan akan terus menyampaikan aspirasi secara konstitusional, damai, dan menjunjung tinggi nilai piil pesenggiri, musyawarah, mufakat, dan kehormatan adat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari DPRD Kabupaten Lampung Selatan terkait tindak lanjut surat RDP maupun agenda anggota DPRD di Bali. (red)






