
KALIANDA LAMSEL Perskitanews.com — Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Seandanan 2, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Bukan hanya soal kualitas dan progres pekerjaan, tetapi juga minimnya keterbukaan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan sebagai dinas teknis yang bertanggung jawab.
Proyek tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Selatan TA 2026 dengan nilai kontrak Rp198.796.106,88. Pelaksana pekerjaan adalah CV Agha Konstruksi dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender.
Warga Pertanyakan: Baru Lapen atau Tambal Sulam?
Sorotan warga muncul karena kondisi pekerjaan di lapangan tidak memberikan kejelasan. Warga mempertanyakan apakah pekerjaan yang terlihat saat ini baru tahap lapisan penetrasi (lapen), hanya tambal sulam, atau akan dilanjutkan dengan pengaspalan hotmix.
“Ini proyek hanya tambal sulam atau baru diberi lapen? Apakah nantinya akan di-hotmix? Yang kami lihat, baru beberapa hari sudah tidak ada pekerja lagi di lokasi,” ujar Julian, warga setempat.
Menurut Julian, masyarakat berhak mengetahui secara rinci volume, spesifikasi, panjang dan lebar jalan, serta target penyelesaian. Ia juga menyoroti durasi kerja di lapangan yang tidak sesuai dengan papan proyek.
“Di papan proyek tertulis 90 hari, tetapi baru sekitar seminggu sudah tidak terlihat pekerja. Hasilnya juga belum terlihat seperti jalan yang benar-benar selesai. Kami tidak mengenal CV Agha Konstruksi sebagai pelaksana,” katanya.
Kadis PUPR Hanya Beri Nomor WhatsApp, Pesan Tak Dibalas
Tim media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan terkait volume, progres, dan spesifikasi teknis proyek tersebut.

Namun, alih-alih memberikan penjelasan, Kepala Dinas hanya memberikan sebuah nomor WhatsApp dengan nama kontak Hasan.
Redaksi kemudian menghubungi nomor tersebut. Pesan WhatsApp telah terkirim dengan tanda dua centang, namun tidak ada respons sama sekali hingga berita ini diterbitkan.
Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi pelayanan publik. Ketika masyarakat mempertanyakan proyek yang menggunakan uang rakyat, instansi teknis seharusnya memberikan penjelasan, bukan justru mempersulit akses informasi.
Desakan Evaluasi dan Pengawasan
Minimnya respons ini diminta menjadi perhatian serius Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.
Pemkab Lamsel perlu memastikan setiap proyek tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi aspek kualitas, kuantitas, spesifikasi teknis, ketepatan waktu, dan keterbukaan informasi.
Warga juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turut melakukan pengawasan apabila nantinya ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan kontrak, volume, maupun RAB.
Meski demikian, sorotan masyarakat tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai bukti pelanggaran. Hal itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit oleh pihak berwenang.
Tanggung Jawab Uang Rakyat
Pembangunan jalan senilai hampir Rp200 juta bukan sekadar persoalan fisik. Di balik anggaran tersebut ada tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik uang negara.
Publik berhak mendapatkan jawaban yang sederhana: apa yang dikerjakan, berapa volumenya, bagaimana spesifikasinya, sampai kapan diselesaikan, dan apakah hasilnya sesuai kontrak.
Jika pertanyaan sederhana saja tidak mendapat jawaban memadai, wajar jika kemudian muncul pertanyaan yang lebih besar soal pengawasan dan keseriusan pemerintah dalam mengelola APBD.
Pihak redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Dinas PUPR Lamsel, Kepala Dinas PUPR, CV Agha Konstruksi, maupun pihak terkait lainnya.
Pewarta: [red]






