Diduga Arogan Saat Tagih Angsuran, Oknum Bank Keliling Mengaku Koperasi Jaya Mandiri Dilaporkan

KALIANDA LAMSEL, Perskitanews.com— Praktik penagihan angsuran yang diduga dilakukan secara kasar dan arogan oleh oknum petugas koperasi keliling menuai sorotan warga. Peristiwa ini dialami HR (49), warga Desa Babulang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaku diduga adalah seorang pemuda berinisial JA (22/23 tahun) bersama satu orang rekannya, yang mengaku sebagai petugas Koperasi Jaya Mandiri berpusat di Kabupaten Pringsewu.

Kronologi Dugaan Penganiayaan
Peristiwa bermula saat JA mendatangi kediaman HR untuk menagih angsuran harian. Menurut keterangan korban, penagihan dilakukan dengan cara kasar, memasuki pekarangan rumah tanpa izin, hingga berujung dugaan pemukulan terhadap HR. JA bahkan diduga hendak mengambil HP milik anak HR.

Saat dikonfirmasi awak media di Polsek Kalianda, JA membenarkan besaran angsuran tersebut.

“Jadi ceritanya, angsuran itu ada 500 ribu rupiah, jadi yang diterima nasabah itu 440 ribu rupiah selama 24 kali angsuran, maka jatuhnya perhari itu adalah 25 ribu rupiah,” ucap JA di ruang tunggu Polsek Kalianda.

Dugaan pelanggaran semakin kuat karena JA diduga tidak menggunakan ID Card resmi dan menyebut koperasi yang dijalankannya sebagai koperasi pribadi.

“Ya kantor koperasi yang saya jalani ini dirumah saya, dan pusatnya di Pringsewu. Sehingga dalam hal ini jatuhnya bank keliling,” kata JA. Ia menyebut kantor tersebut berada di rumah mertuanya di Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.

Korban Lain: Ibu Marbot Masjid Ditarik Tangannya
Tidak hanya HR, dalam hari yang sama JA juga diduga melakukan tindakan serupa kepada L (52), seorang ibu paruh baya warga Desa Sukaratu, Kecamatan Kalianda yang berprofesi sebagai marbot masjid.

L mengaku tangan sempat ditarik-tarik dan dipaksa membayar angsuran disertai kata-kata kasar. Bahkan ia dilarang keluar rumah sebelum membayar.

“Ya mas, itu benar adanya yang saya alami, itu petugas koperasi yang bernama Jaka itu kasar caranya dengan saya. Tangan saya pun sempat sakit ditarik-tarik oleh dia. Dan anak saya dibawah umur pun nangis-nangis ngeliat saya diperlakukan orang lain seperti itu,” keluh L saat ditemui awak media.

Karena tidak memiliki uang, L terpaksa menyuruh tetangganya, Ibu Dahlia, untuk meminjam uang Rp100 ribu kepada penghulu atau pengurus masjid setempat dengan cara mengambil gajinya lebih awal sebagai marbot. Setelah uang diterima, JA pergi meninggalkan lokasi.

Selain itu, ada nasabah lain yang mengaku mendapat kiriman video dari JA berisi ancaman dan kata-kata kasar apabila tidak membayar angsuran.

Keterangan Kuasa Hukum: Wajib Izin OJK
Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum HR dari POS BAKUM PARADIGMA, Jonizar, AR, S.E., S.H., & Partners, yang beralamat di Komplek Jati Indah Blok A No. 39, Way Urang, Kalianda, menegaskan bahwa kegiatan koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat umum wajib memiliki izin.

“Koperasi itu jelas aturannya, beda sama kegiatan pribadi. Kalau mengumpulkan uang dari orang banyak secara umum, memang WAJIB izin OJK,” terang Jonizar.

Jonizar menjelaskan, jika hanya urusan pribadi antar keluarga atau kenalan dekat, itu bukan kegiatan keuangan umum. Namun jika sudah melayani masyarakat luas dengan sistem angsuran harian, maka masuk ranah jasa keuangan yang diawasi OJK.

Menanggapi hal itu, JA berdalih, “Logikanya jelas, yang melayani umum butuh OJK, yang antar pribadi aturannya beda, enggak masuk kewajiban OJK itu.”

Dasar Hukum Penagihan
Sesuai aturan, praktik penagihan utang diatur ketat:

1. POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau pihak ketiga (debt collector) menggunakan ancaman, kekerasan, kata-kata kasar, atau tindakan yang mempermalukan konsumen.

2. Waktu penagihan yang diizinkan hanya Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat.

Menagih dengan cara kasar, memaksa, mengancam, atau meneror adalah tindakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif, termasuk Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Kasus ini telah ditangani di Polsek Kalianda. Seluruh pihak yang disebutkan masih mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum tetap.

Pihak redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak Koperasi Jaya Mandiri maupun JA untuk memberikan klarifikasi.

Pewarta: AL / Tim

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *