
KALIANDA LAMSEL Perskitanews.com. – 17 SEPTEMBER 2026 – Tim Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), didampingi Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi usaha Subjek Reforma Agraria Fase 2 di Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya monitoring, evaluasi, dan penguatan program pemberdayaan masyarakat pasca pemberian hak atas tanah, untuk memastikan program Reforma Agraria tidak berhenti pada sertifikasi, melainkan berlanjut pada pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan.
Fokus Monitoring: Tanah Harus Produktif
Dalam kegiatan tersebut, tim dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria berdialog langsung dengan para penerima manfaat Reforma Agraria, melihat langsung kondisi usaha yang telah dijalankan, mulai dari jenis usaha, pengelolaan lahan, hingga kendala yang dihadapi di lapangan.
Kunjungan ini memiliki tiga tujuan utama:
1. Monitoring dan Evaluasi: Memastikan tanah hasil program Reforma Agraria dimanfaatkan secara optimal dan tidak ditelantarkan.
2. Pengembangan Potensi Usaha: Mengidentifikasi potensi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, baik di sektor pertanian, peternakan, UMKM, maupun ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah tanah.
3. Pendampingan Berkelanjutan: Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Kantah Lampung Selatan, dan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan, akses permodalan, dan akses pemasaran bagi Subjek Reforma Agraria.
Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantah Lampung Selatan yang turut mendampingi menjelaskan bahwa Kelurahan Bumi Agung merupakan salah satu lokasi prioritas pemberdayaan Fase 2 yang menunjukkan perkembangan positif. Para subjek telah mulai mengembangkan usaha produktif di atas tanahnya.

Dari Akses Tanah Menuju Kesejahteraan
Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat merupakan pilar kedua dari Reforma Agraria, setelah penataan aset (legalisasi). Tujuannya adalah agar tanah yang telah bersertifikat dapat menjadi sumber kemandirian ekonomi dan kesejahteraan.
Melalui sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan stakeholder di daerah, diharapkan program pemberdayaan tanah masyarakat dapat terus berjalan secara efektif.
“Harapannya, dengan pendampingan yang berkelanjutan, program ini dapat terus mendorong peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan Subjek Reforma Agraria di Lampung Selatan. Tanah harus menjadi sumber kehidupan, bukan sekadar menjadi sertifikat yang disimpan,” ujar perwakilan Tim Pemberdayaan Tanah Masyarakat.
Kegiatan monitoring ini diakhiri dengan diskusi dan komitmen bersama untuk terus mengawal keberlanjutan usaha subjek Reforma Agraria di Kelurahan Bumi Agung, sebagai model pemberdayaan yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Lampung Selatan.(red)
Bersinergi, Berdaya, Sejahtera.
Humas Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan






