
LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com. — DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Lampung Selatan menyatakan sikap tegas untuk mengawal tuntas penanganan perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan oleh ibu kandung korban, Ibu Rendia Lendra. Laporan yang telah diajukan ke Polres Lampung Selatan tersebut hingga kini dinilai belum membuahkan kejelasan atau kepastian hukum setelah berjalan hampir dua tahun.
Langkah ibu korban yang menyurati Bupati Lampung Selatan, Bapak Radityo Egi Pratama, untuk meminta atensi dan keadilan, telah memicu perhatian publik secara luas. AWPI Lampung Selatan memandang hal ini sebagai alarm penting dan serius bagi jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) agar mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan asas peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan, terutama untuk kasus yang melibatkan anak sebagai kelompok rentan.
Ketua DPC AWPI Lampung Selatan menegaskan bahwa sebagai lembaga kontrol sosial dan mitra publik, AWPI siap hadir mengawal proses hukum ini agar tetap berada di atas koridor aturan yang berlaku (due process of law) dan tidak berhenti di tengah jalan.
PERNYATAAN SIKAP RESMI DPC AWPI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN:
1. Mendorong Transparansi dan Kepastian Hukum Melalui SP2HP:
AWPI meminta dengan tegas kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan untuk bersikap terbuka dan profesional dengan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara berkala, rinci, dan dapat dipahami kepada pihak keluarga korban.

Publik berhak tahu apa hambatan teknis maupun prosedural yang dihadapi penyidik selama dua tahun terakhir, apakah kekurangan alat bukti, kendala saksi ahli, atau kendala lainnya. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang diingkari (justice delayed is justice denied).
2. Apresiasi Atensi Pemkab & Elemen Masyarakat Sipil:
AWPI memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas respons cepat serta perhatian Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, beserta jajaran aktivis perlindungan perempuan dan anak, LPA, dan elemen masyarakat sipil lainnya.
Sinergi antara eksekutif, elemen sipil, dan insan pers sangat krusial untuk memastikan hak-hak anak sebagai kelompok rentan terlindungi secara maksimal sesuai amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu:
AWPI Lampung Selatan menegaskan tidak ada toleransi dan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan asusila dan perbuatan menyimpang sosial terhadap anak. Siapa pun pelakunya, dengan latar belakang apa pun, harus diproses secara profesional, proporsional, dan dijatuhi sanksi hukum seberat-beratnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perlindungan terhadap anak adalah harga mati.
4. Komitmen Etika Jurnalistik dan Perlindungan Identitas Korban:
AWPI mengimbau seluruh insan pers dan media massa yang meliput perkara ini agar tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal 5 yang mewajibkan perlindungan penuh terhadap identitas anak korban.
AWPI meminta agar media TIDAK mempublikasikan nama lengkap, wajah, alamat, nama sekolah, maupun informasi apa pun yang merujuk pada identitas anak korban demi mencegah trauma berulang dan stigma sosial.
“Pers memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengawal keadilan masyarakat, khususnya bagi korban yang menyuarakan haknya. Kami di AWPI Lampung Selatan siap menjadi garda pengawasan eksternal dan keterbukaan informasi publik sampai kasus ini mendapatkan kepastian hukum yang adil dan terang benderang. Kami akan kawal sampai tuntas.”
— Ketua DPC AWPI Kabupaten Lampung Selatan
AWPI Lampung Selatan membuka posko pengaduan dan pemantauan informasi terkait kasus ini sebagai wujud komitmen pers dalam mengawal keadilan.
Ttd,
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Lampung Selatan






