
LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com. – Fenomena pegawai atau tenaga honorer fiktif (ghost workers) di lingkungan Birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. Praktik ini telah menjadi salah satu celah korupsi yang berulang (recurring fraud) dan menjadi potret nyata kerusakan struktural serta kelonggaran tata kelola administrasi keuangan publik di daerah.
Praktik ini tidak hanya terjadi akibat niat jahat oknum pejabat atau rusaknya tone at the top (integritas pimpinan puncak), tetapi juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan berlapis yang diatur negara telah gagal bekerja.
1. BUKTI KEJADIAN BERULANG (HISTORICAL PRECEDENT)
Modus pencairan penggajian honorer fiktif atau penggelembungan (markup) tenaga kerja honorer bukan hal baru dalam birokrasi Indonesia. Polanya selalu sama: memanipulasi data, menerbitkan SK, mencairkan gaji, dan mengantongi selisihnya.
Kasus 1: Honorer Fiktif Satpol PP Kota Makassar (2017–2020)
Kejaksaan menemukan adanya ribuan nama honorer fiktif dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Makassar. Modusnya adalah penyusunan daftar gaji honorer yang nama-namanya diambil dari data KTP pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik nama. Nama-nama fiktif itu dimasukkan dalam SK, absensi direkayasa, honornya dicairkan dari APBD, lalu dipotong 50-70% oleh pejabat/oknum pelaksana. Kerugian negara ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Kasus 2: Pendataan Non-ASN BKN (2022–2023)
Saat Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan uji publik dan verifikasi data honorer seluruh Indonesia untuk pemetaan Tenaga Non-ASN menuju seleksi PPPK, ditemukan fakta mencengangkan. BKN menemukan ratusan ribu data honorer bermasalah / Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang sempat diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di berbagai daerah. Mulai dari data bodong, masa kerja dimanipulasi, hingga SK yang tidak pernah ada. Ini membuktikan tingginya celah manipulasi data di tingkat daerah.
2. KENAPA HAL INI BISA TERJADI? ANALISA CELAH & PROSEDUR TATA KELOLA
Secara regulasi, alur penggajian honorer di daerah telah diatur secara berlapis melalui UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, celah manipulasi tetap tercipta.
A. Lemahnya Verifikasi Berjenjang (Single Point of Failure)
Rantai kewenangan penerbitan Surat Keputusan (SK) Honorer umumnya berada di bawah kewenangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah atau diserahkan/didelegasikan kepada Sekda selaku Pengelola Keuangan Daerah / Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
Celah Kritis: Ketika Sekda (puncak hierarki ASN daerah) sendiri yang menerbitkan atau menyetujui SK fiktif tersebut, kontrol administratif di bawahnya seperti BKPSDM, Bagian Hukum, atau bagian kepegawaian OPD sering kali tidak berani atau tidak memiliki ruang untuk menguji validitas fisik (physical verification) keberadaan pegawai tersebut. SK yang ditandatangani Sekda dianggap sebagai produk hukum final yang wajib dijalankan.
B. Kegagalan Sistem Amprah Gaji dan Pengawasan Internal (APIP)
Secara teknis administrasi keuangan, pencairan gaji honorer membutuhkan dokumen pendukung:
- Daftar Hadir / Absensi Bulanan yang ditandatangani/diverifikasi oleh Kepala Dinas/OPD terkait.
- Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pejabat Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- Pencairan melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).
Pertanyaannya, mengapa dinas terkait atau BPKAD tidak mengetahuinya?
1. Rekayasa Dokumen di Tingkat Input (Compliance on Paper): Absensi dan lembar amprah gaji disajikan lengkap secara formal. Sistem keuangan Pemda berbasis aplikasi seperti SIPD-RI biasanya hanya menguji kelengkapan berkas administratif, bukan keberadaan fisik pegawai di lapangan. Selama ada tanda tangan dan stempel, sistem akan menganggap sah dan mencairkan anggaran.
2. Kolektifitas Rekening (Rekening Penampung): Pencairan gaji honorer sering kali tidak ditransfer satu per satu dari kas daerah langsung ke rekening personal masing-masing pegawai yang telah tervalidasi dengan NIK/KTP aktif. Melainkan menggunakan rekening penampung atau dibayarkan secara terpusat oleh bendahara pengeluaran/oknum tertentu. Di sinilah praktik potong gaji dan penggelapan honor fiktif terjadi.
3. Lemahnya Pengawasan Inspektorat (APIP): Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda. Hal ini menciptakan kendala independensi yang serius (conflict of interest). Audit yang dilakukan sering kali hanya audit acak (sampling audit) berbasis dokumen, bukan audit investigatif atau sensus fisik lapangan (physical count / sensus pegawai). Sulit mengharapkan Inspektorat mengaudit secara objektif atasannya sendiri.
3. PENYALAHGUNAAN WEWENANG VS PEMBIARAN SISTEMIK
Dilihat dari analisis hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan (Good Governance):
A. Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power):
Sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang itu (detournement de pouvoir). Menerbitkan SK honorer fiktif untuk mengeruk APBD demi keuntungan pribadi atau kelompok jelas memenuhi unsur ini, dan berimplikasi langsung pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
B. Unsur Pembiaran Sistemik (Systemic Omission):
Ini terjadi ketika sistem membiarkan kejahatan itu terjadi karena tidak adanya check and balances. Ketika verifikasi NIK dengan data Dukcapil tidak dilakukan, ketika pembayaran gaji tidak menggunakan sistem payroll langsung dengan face recognition atau absensi elektronik, dan ketika Inspektorat tidak berani melakukan sidak fisik, maka sistem itu sendiri yang memelihara korupsi.
Kesimpulan: Perlu Reformasi Sistemik
Kasus honorer fiktif tidak akan selesai hanya dengan menangkap oknumnya. Diperlukan reformasi total:
- Sensus Fisik Digital: Wajibkan sinkronisasi data honorer dengan NIK Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, dan absensi elektronik.
- Reformasi Payroll: Pencairan gaji honorer wajib transfer langsung dari Kas Daerah ke rekening pribadi pegawai (by name by address), larang rekening penampung.
- Perkuat Independensi APIP: Dorong revisi agar Inspektorat Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, bukan kepada Sekda.
Tanpa pembenahan tata kelola, ghost workers akan terus menjadi hantu yang menggerogoti APBD dari dalam.
(Red / Tim Kajian Hukum & Tata Kelola Pemerintahan)






