
LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com.– Perjuangan Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku dalam menolak rencana pengembangan energi panas bumi (Geothermal) oleh PT Supreme Energy di kawasan sakral Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, kini tidak lagi berjalan sendirian. Perjuangan tersebut mendapat penguatan dan pendampingan hukum secara penuh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Pemuda Untuk Keadilan (YLBH PERPUKAD).
Dukungan dan komitmen tersebut ditegaskan secara resmi oleh Ketua Tim Hukum YLBH PERPUKAD, Heri Prasojo, S.H., M.H. bersama tim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I, II, III bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis (24/9/2026) di Ruang Banggar DPRD Lamsel.
Penolakan Adalah Hak Konstitusional yang Dilindungi Negara
Dalam forum resmi DPRD tersebut, Heri Prasojo menegaskan di hadapan Ketua DPRD Erma Yusneli dan seluruh anggota dewan, bahwa perjuangan masyarakat adat dalam menyuarakan penolakan terhadap rencana geothermal di Gunung Rajabasa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang sah, konstitusional, dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Masyarakat adat memiliki hubungan historis, sosial, budaya, dan spiritual yang tidak terpisahkan dengan Gunung Rajabasa. Ini bukan sekadar tanah, ini identitas. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan yang berpotensi memengaruhi kawasan tersebut WAJIB mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan hidup, serta keberlanjutan kehidupan generasi mendatang,” tegas Heri.
Tegaskan Perlindungan Hukum: Pejuang Lingkungan Tidak Bisa Dituntut
Dalam penyampaiannya yang menjadi kunci, Heri Prasojo merujuk pada tameng hukum yang sangat kuat untuk melindungi masyarakat adat dari kriminalisasi.
1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 66:
Pasal tersebut secara tegas mengatur perlindungan terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini adalah anti-SLAPP.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012:
Putusan monumental ini menegaskan bahwa HUTAN ADAT BUKAN LAGI MERUPAKAN BAGIAN DARI HUTAN NEGARA, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Artinya, klaim negara atas kawasan Gunung Rajabasa sebagai hutan negara harus tunduk pada hak masyarakat adat Segekhi Suku.

“Dasar hukum ini menjadi senjata kami. Jangan coba-coba mengkriminalisasi masyarakat adat yang sedang berjuang mempertahankan lingkungannya. Mereka dilindungi Undang-Undang,” ujar Heri.
Pendampingan Hukum Penuh: 6 Pengacara Turun Gunung
Komitmen pendampingan hukum YLBH PERPUKAD terhadap Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku bukanlah komitmen dadakan. Komitmen ini telah ditegaskan melalui Musyawarah Adat pada 29 Agustus 2026 yang dihadiri para tetua adat.
Dalam musyawarah tersebut, masyarakat adat secara resmi memberikan Surat Kuasa Hukum kepada tim advokat dan penasihat hukum YLBH PERPUKAD untuk mendampingi serta memperjuangkan kepentingan hukum masyarakat adat terkait rencana pengembangan geothermal di Gunung Rajabasa.
Adapun Tim Hukum YLBH PERPUKAD yang menerima kuasa terdiri atas 6 orang advokat dan paralegal profesional:
- Heri Prasojo, S.H., M.H.
- Al Amir, S.H., M.H.
- Titi Hartati, S.H., M.H.
- Julizar, S.H.
- Arya Stiyawan, S.H.
- Choiril Syah, S.H.
Keenamnya merupakan advokat, pengacara, penasihat hukum, dan paralegal pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Pemuda Untuk Keadilan (YLBH PERPUKAD).
Pemberian kuasa tersebut menjadi landasan hukum formal dalam mengawal perjuangan masyarakat adat agar aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan melalui jalur konstitusional dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan cara anarkis.
Dasar Konstitusional Perjuangan Masyarakat Adat Segekhi Suku
Dalam kesempatan terpisah di Kantor YLBH PERPUKAD pada Sabtu (25/9/2026), Heri Prasojo kembali menjelaskan kepada awak media sejumlah landasan konstitusional yang menjadi pijakan kokoh dalam mendampingi perjuangan ini:
1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: Mengatur pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI.
2. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: Menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
3. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945: Menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Menurut Heri, ketiga pasal di UUD 1945 tersebut menjadi landasan hukum tertinggi bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi, mempertahankan identitas budaya, serta memperjuangkan hak-hak tradisionalnya melalui cara-cara yang sah dan konstitusional.
Bukan Sekadar Menolak, Tapi Menjaga Warisan Leluhur
Pendampingan hukum YLBH PERPUKAD menegaskan bahwa perjuangan Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku dalam menolak rencana pengembangan geothermal di Gunung Rajabasa tidak hanya berangkat dari kepentingan masyarakat adat saat ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan hidup dan warisan leluhur bagi generasi mendatang.
Penolakan tersebut merupakan sikap yang disampaikan masyarakat adat atas rencana pengembangan panas bumi yang dinilai perlu dikaji secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, serta hak-hak masyarakat adat, bukan hanya aspek keuntungan energi.
Melalui pendampingan hukum tersebut, Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku diharapkan dapat terus menyampaikan aspirasi secara terorganisasi, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat adat juga berharap pemerintah daerah dan DPRD Lampung Selatan memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang telah disampaikan serta membuka ruang dialog yang bermakna (meaningful participation) dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat dan kelestarian Gunung Rajabasa.
Bagi masyarakat adat Segekhi Suku, Gunung Rajabasa bukan sekadar bentang alam dan tumpukan batu. Gunung Rajabasa adalah bagian dari sejarah, identitas, kehidupan, nadi air, dan warisan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya untuk anak cucu di masa mendatang.
Penulis: Tim Redaksi/ YLBH PERPUKAD






