KWh Petani Dicabut Menjelang Panen, Pengairan Terhenti dan Hasil Panen Anjlok: PLN Sidomulyo Diminta Buka Dasar P2TL

LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com.— Pencabutan alat ukur listrik (kWh meter) milik sejumlah petani di Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, menuai keluhan. Salah seorang warga mengaku dirugikan setelah kWh meter yang digunakan untuk mendukung sistem pengairan sawahnya dicabut oleh pihak PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Sidomulyo.

Salah seorang warga tersebut adalah Roni (40), warga Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Candipuro. Ia menyampaikan keterangannya kepada awak media pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Roni mengaku mengetahui kWh meter miliknya telah dicabut oleh pihak PLN ketika ia datang untuk melihat kondisi area persawahannya. Saat berada di lokasi, ia mendapati kWh meter sudah tidak berada di tempatnya dan sistem pengairan sawah miliknya tidak dapat berfungsi.

Menurut pengakuan Roni, sejak kWh meter dicabut, lahan persawahannya tidak mendapatkan suplai air selama kurang lebih satu minggu karena sistem pengairan yang menggunakan listrik tidak dapat dioperasikan.

“Saat saya datang melihat sawah, saya baru mengetahui kWh sudah dicabut,”ungkapnya.

“Otomatis mesin air tidak bisa digunakan, selama kurang lebih satu minggu sawah saya tidak mendapatkan suplai air,”jelasnya kembali.

“Surat pemberitahuannya cuma diselipkan di bekas box kWh yang dicabut,” terangnya.

“Karena saat pencabutan kWh,saya tidak ada dilokasi” tambahnya.

“Kaget juga,tanpa ada surat peringatan sebelumnya dari PLN tiba-tiba kWh nya lenyap,” jelasnya kecewa.

Menurut pengakuan Roni, kWh meter miliknya dipasang secara resmi melalui petugas PLN setempat. Ia juga membantah pernah melakukan manipulasi maupun tindakan yang dapat memengaruhi pencatatan penggunaan listrik.

Bayar ke Kantor PLN Sidomulyo Sambil Meminta Penjelasan

Setelah mengetahui kWh meter dicabut, Roni mengaku kemudian mendatangi kantor PLN Sidomulyo untuk menyelesaikan administrasi pembayaran sekaligus meminta penjelasan mengenai alasan pencabutan kWh meter miliknya.

Menurut keterangan Roni, penjelasan mengenai alasan pencabutan tersebut disampaikan langsung kepadanya melalui Binsar Albert Pagagan.

Roni mengatakan, dalam keterangan yang diterimanya tersebut, disampaikan bahwa pada kWh meter miliknya ditemukan semacam lem yang diduga dapat memperlambat putaran meter sehingga pencatatan penggunaan listrik menjadi tidak sebagaimana mestinya.

Atas keterangan tersebut, Roni tetap membantah pernah memasang atau menempatkan lem maupun benda lain pada kWh meter miliknya.

“Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu sejak kWh meter dipasang. KWh itu saya dapat melalui petugas PLN setempat. Saya tidak pernah melakukan perubahan atau memasang apa pun pada meter,” katanya.

Roni mengaku harus membayar Rp2.700.000 di kantor PLN Sidomulyo. Selain itu, ia menyebut terdapat biaya sebesar Rp150.000 untuk pemasangan kWh di lokasi.

Ia mengaku mempertanyakan dasar dan rincian kedua pembayaran tersebut karena dirinya membantah melakukan tindakan yang dapat memengaruhi pencatatan meter.

Lima KWh Dicabut Bersamaan

Menurut keterangan Roni, pencabutan kWh meter tidak hanya terjadi terhadap miliknya. Pada waktu yang bersamaan, terdapat sekitar lima kWh meter milik petani lainnya yang juga dicabut.

Kondisi tersebut membuat Roni menduga pencabutan terhadap kWh meter miliknya dan sejumlah petani lainnya merupakan bagian dari kegiatan pemeriksaan atau penertiban yang dilakukan PLN.

“Saat itu ada lima kWh milik petani lain yang juga dicabut. Saya menduga kami ini hanya dijadikan semacam sampel oleh pihak PLN,” kata Roni.

Dugaan tersebut merupakan keterangan dan pandangan Roni berdasarkan kejadian yang dialaminya. Sementara mengenai apakah pencabutan lima kWh tersebut berkaitan dengan kegiatan P2TL tertentu, hal itu masih menunggu penjelasan resmi dari pihak PLN.

Dicabut Saat Sawah Menjelang Panen

Persoalan tersebut, menurut Roni, menjadi semakin berat karena pencabutan kWh terjadi ketika tanaman padi memasuki masa menjelang panen dan masih membutuhkan suplai air.

Menurutnya, listrik di lokasi persawahan digunakan untuk mengoperasikan sistem pengairan sawah.

Roni mengaku, akibat kWh meter dicabut, sistem pengairan tidak dapat beroperasi sehingga lahan sawahnya tidak mendapatkan suplai air selama kurang lebih satu minggu.

“Yang saya sesalkan, kenapa pencabutan dilakukan saat menjelang panen. Tanaman masih membutuhkan air, sementara listrik tiba-tiba diputus,” ujarnya.

Roni mengklaim gangguan pengairan tersebut berdampak terhadap produktivitas lahan pertaniannya.

Ia menyebut lahan seluas sekitar satu hektare yang pada panen sebelumnya mampu menghasilkan sekitar 8 ton padi, pada panen terakhir hanya menghasilkan sekitar 5 ton.

“Seharusnya saya bisa memanen 8 ton padi, tetapi karena listrik diputus tiba-tiba dan pengairan terganggu, hasil yang saya dapat hanya 5 ton. Kerugian ini sungguh memberatkan,” keluhnya.

Berdasarkan perbandingan hasil panen yang disampaikan Roni, terdapat selisih sekitar 3 ton padi dibandingkan dengan hasil panen sebelumnya. Roni mengaitkan penurunan tersebut dengan terganggunya pengairan sawah setelah listrik tidak dapat digunakan.

Petani Kaitkan dengan Ketahanan Pangan

Roni juga menyesalkan waktu pencabutan kWh yang menurutnya terjadi ketika lahan pertanian membutuhkan suplai air menjelang panen.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan program pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah sedang mendorong ketahanan pangan nasional. Kami sebagai petani tentu mendukung program itu. Tetapi ketika listrik untuk pengairan sawah dicabut saat tanaman membutuhkan air, kami merasa kondisi ini tidak sejalan dengan semangat ketahanan pangan,” ujarnya.

Menurut Roni, listrik menjadi salah satu sarana pendukung kegiatan pertanian yang digunakan untuk menjaga pengairan lahan.

Dasar P2TL Menjadi Perhatian

Pencabutan kWh meter tersebut kemudian menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran penggunaan tenaga listrik yang disebutkan kepada Roni saat ia mendatangi kantor PLN Sidomulyo.

Roni mengaku tidak mengetahui secara rinci dasar teknis pencabutan kWh meter tersebut, selain keterangan yang diterimanya mengenai adanya semacam lem pada meter yang disebut dapat memperlambat putaran.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan perubahan terhadap kWh meter sejak pemasangan.

Sementara itu, pembayaran sebesar Rp2.700.000 serta biaya Rp150.000 yang menurut pengakuannya dibayarkan berkaitan dengan persoalan tersebut juga menjadi bagian yang perlu dijelaskan mengenai dasar dan peruntukannya.

Menanti Penjelasan Resmi PLN

Hingga berita ini diterbitkan, PLN Unit Pelayanan Sidomulyo belum menyampaikan klarifikasi resmi terkait pencabutan kWh meter yang dikeluhkan Roni bersama sejumlah warga lainnya.

Keterangan Roni dalam pemberitaan ini disampaikan sebagai bagian dari keluhan yang muncul atas persoalan tersebut. Sementara itu, penjelasan resmi dari PLN masih ditunggu untuk melengkapi informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.

(Tim)

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *