OPAL PLN di Sidoharjo Tuai Keresahan Petani, Dugaan kWh Lost Setrum di Trimomukti Justru Dipertanyakan

OPAL PLN di Sidoharjo Tuai Keresahan Petani, Dugaan kWh Lost Setrum di Trimomukti Justru Dipertanyakan

SIDOMULYO, LAMSEL, Perskitanews.com.— Pelaksanaan Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL) yang diduga menyasar sejumlah pelanggan listrik untuk kebutuhan persawahan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, menuai reaksi dan menjadi perbincangan hangat di kalangan petani serta masyarakat. Di tengah keresahan tersebut, muncul pertanyaan mengenai konsistensi penertiban listrik di lapangan, terutama ketika dibandingkan dengan dugaan temuan sejumlah kWh lost setrum di area persawahan Desa Trimomukti yang disebut belum mendapatkan penanganan serupa.

Perbedaan kondisi di dua desa tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah penertiban telah dilaksanakan berdasarkan standar dan prioritas yang sama, serta sejauh mana kebijakan PLN berpihak pada kebutuhan petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional?

Persoalan ini menjadi penting karena listrik merupakan salah satu kebutuhan penunjang kegiatan pertanian modern. Ketika penertiban dilakukan terhadap pelanggan yang menggunakan listrik untuk persawahan, kejelasan dasar tindakan, prosedur di lapangan, dan besaran konsekuensi finansial menjadi hal yang patut mendapat perhatian.

Dugaan Persoalan Administratif Berujung Pemutusan Listrik

Sejumlah petani yang terdampak OPAL di Desa Sidoharjo mengaku keberatan terhadap tindakan penertiban yang mereka nilai tidak didahului sosialisasi atau pemberitahuan yang memadai.

Menurut keterangan seorang sumber yang mengaku mengetahui persoalan tersebut, permasalahan yang dipersoalkan diduga berkaitan dengan nama usaha yang tercantum pada identitas pelanggan atau meteran kWh, bukan dugaan pencurian listrik maupun perubahan fisik meteran.

“Kalau dulu untuk mendapatkan tarif bisnis harus memakai nama usaha. Tujuannya supaya petani mendapatkan tarif biaya yang ringan,” ungkap sumber tersebut.

Ia menjelaskan, menurut pemahamannya, penggunaan tarif bisnis atau industri untuk kegiatan persawahan perlu dilihat berdasarkan ketentuan tarif dan administrasi pelanggan yang berlaku. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa persoalan yang diduga berkaitan dengan identitas usaha tersebut tidak terlebih dahulu diklarifikasi atau diarahkan melalui mekanisme perubahan data pelanggan.

“Jadi permasalahannya cuma nama. Harusnya ada sosialisasi dulu atau pemberitahuan kepada konsumen. Ini main cabut-cabut saja tanpa didampingi saksi,” ujarnya.

Sumber tersebut juga menilai bahwa apabila persoalannya sebatas ketidaksesuaian administrasi, pihak PLN semestinya memberikan penjelasan mengenai pilihan penyelesaian yang tersedia sebelum mengambil tindakan teknis yang berdampak langsung terhadap kegiatan pertanian.

“Kalau memang menggunakan nama usaha tidak bisa untuk persawahan, kan ini bisa diarahkan untuk ganti nama lewat sistem,” katanya.

Denda Disebut Mencapai Rp7 Juta, Petani Mempertanyakan Dasarnya

Dampak penertiban tersebut disebut tidak hanya berkaitan dengan pemutusan aliran listrik, tetapi juga potensi beban finansial yang harus ditanggung pelanggan.

Menurut sumber, biaya atau denda yang dibebankan kepada petani berada di kisaran Rp7 juta. Hingga informasi ini dihimpun, para petani yang terdampak disebut belum melakukan pembayaran karena masih mempertanyakan dasar pengenaan biaya tersebut.

“Sudah saya bicarakan,hanya beda nama sampai di OPAL, dicabut secara sepihak. Kenapa tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu?” tuturnya.

Ia mengaku telah menghubungi melalui layanan pengaduan PLN untuk memperoleh penjelasan mengenai penggunaan tarif listrik bagi kegiatan pertanian. Menurut penuturannya, layanan tersebut mengarahkan kebutuhan listrik pertanian kepada skema tarif industri.

Namun, persoalan tarif tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan anggapan bahwa tarif bisnis atau industri selalu lebih murah. Kesesuaiannya perlu diperiksa berdasarkan golongan tarif, peruntukan tenaga listrik, ketentuan kontrak, serta skema yang berlaku bagi masing-masing pelanggan.

Para petani berharap sambungan listrik mereka dapat dipasang kembali tanpa dibebani denda maupun biaya pemasangan tambahan, dengan alasan mereka mengaku tidak mengetahui adanya ketentuan yang dianggap dilanggar.

Rekanan PLN Pertanyakan Pendekatan Penertiban

Seorang sumber yang disebut sebagai rekanan PLN turut menyayangkan pelaksanaan OPAL yang menurut keterangannya menyasar sejumlah pelanggan pertanian di wilayah tersebut.

Ia mempertanyakan pendekatan penertiban yang dinilai lebih mengedepankan tindakan teknis daripada komunikasi dan penyelesaian administrasi.

“Kalau dulu untuk mendapatkan tarif bisnis harus memakai nama usaha. Supaya petani mendapatkan tarif biaya yang ringan. Jadi kalau persoalannya hanya nama, seharusnya ada pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurut sumber tersebut, perubahan data pelanggan semestinya terlebih dahulu dikaji apabila memang menjadi inti persoalan.

Ia juga menyoroti dugaan tidak adanya saksi ketika tindakan pencabutan dilakukan di lapangan. Menurutnya, prosedur penertiban harus dijalankan secara tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan yang perlu dijawab PLN: apakah petugas telah menyampaikan identitas, surat tugas, hasil pemeriksaan, dan berita acara kepada pelanggan sesuai prosedur yang berlaku? Apakah pelanggan diberi kesempatan untuk mengetahui dasar tindakan dan menggunakan mekanisme keberatan?

Nama Binsar Albert Pagagan Disebut dalam Keterangan Sumber

Dalam keterangannya, sumber menyebut nama Binsar Albert Pagagan, yang menurut sumber merupakan supervisor P2TL UPL Kecamatan Sidomulyo. Sumber itu menduga bahwa penentuan target dan lokasi pemeriksaan berasal dari instruksi yang bersangkutan.

“TO kWh dan lokasinya berdasarkan perintah Binsar, dikeluarkan surat tugasnya,” kata sumber tersebut.

Meski demikian, keterangan ini belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh individu yang disebutkan. Peran, kewenangan, serta dasar penugasan perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak terkait dan PLN.

Dugaan Ketimpangan Penertiban: Bagaimana dengan Desa Trimomukti?

Di tengah polemik OPAL di Sidoharjo, muncul persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian. Sumber informasi menyebut adanya dugaan sejumlah kWh lost setrum di area persawahan Desa Trimomukti yang dinilai belum mendapatkan penanganan serupa.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pengawasan dan penertiban jaringan listrik di wilayah pertanian. Jika benar terdapat kondisi yang berbeda dalam penanganan di dua desa, apa yang mendasari perbedaan tersebut?

Apakah temuan di Trimomukti telah dilaporkan dan diverifikasi? Apakah karakteristik teknis, status pelanggan, atau dasar hukum kasusnya sama dengan yang terjadi di Sidoharjo? Ataukah terdapat perbedaan yang menjelaskan mengapa tindakan penertiban tidak dilakukan dengan cara yang sama?

Meski demikian, dugaan perbedaan penanganan tersebut layak ditelusuri. Pengawasan yang konsisten dan berbasis risiko diperlukan agar penertiban tidak menimbulkan kesan tebang pilih. Jika terdapat perbedaan perlakuan, PLN perlu menjelaskan alasan teknis dan administratifnya kepada masyarakat.

Ketahanan Pangan dan Program Electrifying Agriculture

Polemik ini juga berkaitan dengan dukungan PLN terhadap modernisasi pertanian melalui program Electrifying Agriculture (EA), yang mendorong pemanfaatan listrik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian.

Dalam konteks tersebut, skema tarif yang sesuai bagi petani menjadi salah satu hal yang patut diperjelas. Sumber menyebut adanya petani yang masih menggunakan golongan tarif lain dan belum mengetahui kemungkinan penerapan tarif khusus untuk kegiatan agribisnis.

Namun, ketentuan mengenai ketersediaan, persyaratan, dan penerapan tarif khusus agribisnis—termasuk Tarif L apabila relevan—perlu dikonfirmasi kepada PLN berdasarkan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Tidak semua penggunaan listrik di persawahan otomatis memenuhi persyaratan golongan tarif tertentu.

Karena itu, sosialisasi mengenai golongan tarif, persyaratan administrasi, tata cara perubahan data pelanggan, dan mekanisme pengaduan menjadi penting. Petani membutuhkan informasi yang jelas sebelum menggunakan listrik untuk mendukung kegiatan produksi.

Dukungan terhadap ketahanan pangan tidak cukup berhenti pada slogan atau program modernisasi. Implementasinya harus disertai kepastian layanan, informasi tarif yang mudah dipahami, serta prosedur penertiban yang transparan dan akuntabel.

Peraturan P2TL Menjadi Rujukan yang Perlu Diperiksa

Sumber juga merujuk Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0028.P/DIR/2023 mengenai Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Menurut sumber, pelaksanaan OPAL yang dipersoalkan diduga tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya diterapkan di lapangan.

Rujukan tersebut perlu diperiksa bersama dokumen lengkap peraturan dan ketentuan pelaksanaannya untuk memastikan pasal yang relevan, prosedur pemeriksaan, persyaratan saksi, tata cara pemutusan atau pembongkaran, serta mekanisme penanganan keberatan pelanggan.

Penting pula untuk membedakan dugaan ketidaksesuaian administrasi, pelanggaran pemakaian tenaga listrik, dan tindakan yang memenuhi unsur pencurian listrik. Ketiganya tidak dapat disamakan begitu saja karena dasar pemeriksaan dan konsekuensi hukumnya bisa berbeda.

Apabila pelanggan tidak mengubah meteran dan tidak melakukan pencurian listrik sebagaimana yang mereka klaim, PLN tetap perlu menjelaskan secara spesifik pelanggaran apa yang ditemukan dan ketentuan mana yang menjadi dasar pengenaan biaya. Pada saat yang sama, klaim pelanggan juga perlu diuji melalui hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PLN Diminta Memberikan Klarifikasi Terbuka

Sejumlah pertanyaan kini menunggu jawaban pihak PLN, khususnya unit yang menangani P2TL di wilayah terkait.

Pertama, apa dasar teknis dan administratif pelaksanaan OPAL terhadap pelanggan persawahan di Desa Sidoharjo? Kedua, apakah pelanggan telah menerima pemberitahuan, penjelasan pelanggaran, dan dokumen hasil pemeriksaan sesuai prosedur? Ketiga, bagaimana rincian perhitungan biaya yang disebut mencapai sekitar Rp7 juta? Keempat, apakah tersedia mekanisme peninjauan ulang apabila pelanggan mengajukan keberatan?

Selain itu, PLN perlu menjelaskan status dugaan temuan kWh lost setrum di Desa Trimomukti serta apakah pemeriksaan di lokasi tersebut telah dilakukan. Penjelasan ini penting untuk memastikan bahwa perbandingan antar-desa didasarkan pada kondisi teknis yang sepadan, bukan sekadar kesan masyarakat.

Klarifikasi juga diperlukan mengenai program Electrifying Agriculture, termasuk informasi golongan tarif yang sesuai bagi kegiatan pertanian dan bentuk pendampingan yang tersedia bagi petani.

Hingga persoalan tersebut memperoleh penjelasan resmi, dugaan ketidaksesuaian prosedur dan perbedaan penanganan masih harus ditempatkan sebagai informasi yang perlu diverifikasi. Konfirmasi dari PLN, keterangan petugas yang disebut dalam laporan, serta dokumen pemeriksaan akan menjadi bagian penting untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.

Jangan Sampai Penertiban Membebani Petani Tanpa Kejelasan

Polemik OPAL di Sidoharjo dan dugaan temuan di Trimomukti seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak terkait. Penertiban pemakaian tenaga listrik merupakan bagian dari pengawasan yang penting, tetapi pelaksanaannya harus berlandaskan aturan, bukti, prosedur yang jelas, dan perlindungan terhadap hak pelanggan.

Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan. Jika persoalannya berkaitan dengan administrasi, mekanisme penyelesaian yang tersedia harus dijelaskan secara terang. Jika muncul dugaan ketimpangan pengawasan, pemeriksaan yang objektif diperlukan untuk menjawabnya.

Petani membutuhkan kepastian, bukan kebingungan. Mereka membutuhkan layanan yang dapat mendukung produksi, bukan persoalan administratif yang tidak mereka pahami tanpa penjelasan yang memadai.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya mengapa listrik petani di Sidoharjo ditertibkan, melainkan apakah seluruh proses telah dijalankan secara benar, apakah biaya yang dibebankan memiliki dasar yang jelas, dan apakah pengawasan terhadap penggunaan listrik di wilayah pertanian telah dilakukan secara konsisten.

Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, transparansi dan kepastian layanan listrik bagi petani bukan sekadar urusan administrasi. Keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan. (Tim)

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *