PLN Sidomulyo Sebut Petani Salah Prosedur, Dugaan Praktik Oknum Jual Jasa Disorot
SIDOMULYO LAMSEL, Perskitanews.com.– Supervisor Transaksi Energi (TE) ULP Sidomulyo, Binsar Albert Papaga, menyebut pencabutan sejumlah kWh meter milik petani di area persawahan Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur pemasangan dan penggunaan listrik. Ia juga menyoroti dugaan praktik penyedia jasa pemasangan yang dinilai membuat petani keliru memahami prosedur resmi PLN.
Hal itu disampaikan Binsar saat memberikan klarifikasi kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (13/10/2026), didampingi Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ULP Sidomulyo, Tio Maulana. Klarifikasi tersebut menyusul pemberitaan mengenai sejumlah kWh meter milik petani yang dicabut oleh tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ULP Sidomulyo dalam operasi penertiban aliran listrik (Opal).
Binsar menjelaskan, PLN berupaya memberikan keringanan pembayaran kepada pelanggan sebagai bagian dari penyelesaian persoalan tersebut. Besaran keringanan, menurutnya, disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan nominal yang harus dibayarkan masing-masing pelanggan.
Namun, ia menegaskan bahwa kWh meter yang telah dicabut tidak dapat dikembalikan. Pelanggan yang ingin kembali mendapatkan sambungan listrik harus mengajukan pemasangan baru sesuai prosedur dan memenuhi biaya yang menjadi kewajibannya.
“ Sebenarnya kebijakan tidak ada, yang ada penyelesaian secara prosedur,” ungkap Binsar.
Ia menyebut langkah yang dilakukannya untuk membantu pelanggan merupakan upaya penyelesaian atas persoalan yang muncul akibat ketidaksesuaian prosedur pemasangan.
“Saya bantu kebijakan karena mereka itu salah prosedur,” ujarnya.
Dugaan Kesalahan Prosedur dan Peran Penyedia Jasa
Menurut Binsar, sebagian petani merasa telah memasang listrik secara resmi karena prosesnya dibantu orang yang dianggap memahami kelistrikan, bahkan menggunakan atribut yang diasosiasikan dengan PLN. Namun, ia menduga terdapat ketidaksesuaian dalam proses pendaftaran maupun kelengkapan administrasi pelanggan.
“Pelanggan ini tahunya daftar listrik sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya, cuma disalahgunakan oleh oknum,” jelasnya.
Binsar mengatakan, pihak yang dimaksud sebagai oknum dapat berupa orang yang memahami teknis pemasangan kWh meter atau menawarkan jasa pengurusan pendaftaran listrik, tetapi tidak memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi sesuai ketentuan PLN.
Ia menilai sebagian petani memilih menggunakan jasa pihak lain karena mempertimbangkan jarak, waktu, dan kepastian proses pengurusan pemasangan listrik.
“Secara prosedural untuk pemasangan baru, pelanggan bisa mendatangi kantor PLN dengan membawa data diri untuk melakukan pemasangan,” terangnya.
Namun, menurut Binsar, sebagian petani lebih memilih menyerahkan seluruh proses kepada pihak yang menawarkan jasa pemasangan.
“Cuma pengalaman yang saya dapat, petani tidak mau datang ke Kantor PLN dengan alasan jarak dan waktu serta kepastian keluarnya kWh. Sama saja lebih baik bayar orang, percaya sama orang, minta terima beres, rata-rata seperti itu,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa penggunaan jasa pihak lain tidak otomatis menjadikan pemasangan listrik resmi apabila prosedur dan persyaratan administrasinya tidak dipenuhi.
Supervisor K3 ULP Sidomulyo, Tio Maulana, menambahkan bahwa persoalan yang ditemukan bukan hanya menyangkut kemampuan teknis pemasangan, melainkan juga ketepatan data pelanggan, alamat lokasi pemasangan, dan kesesuaian peruntukan tarif listrik.
“Permasalahannya di sini, oknum cuma mengerti prosedur pemasangan baru, daftar sendiri, tapi kelengkapan-kelengkapan berkasnya tidak sesuai dengan administrasi PLN,” kata Tio.
Ia mencontohkan kemungkinan perbedaan antara alamat pada kartu tanda penduduk (KTP) dan lokasi pemasangan listrik. Menurutnya, alamat lokasi pemasangan harus dicantumkan secara benar dalam pengajuan.
“Contoh, alamat pemilik KTP Seloretno, tapi pemasangannya ada di Candipuro. Harusnya saat pemasangan listrik baru, alamatnya diisi di Candipuro, bukan alamat yang di KTP,” urainya.
Selain alamat, kesesuaian peruntukan tarif juga menjadi perhatian. Tio mencontohkan pengajuan tarif untuk kegiatan bisnis atau toko serba ada, tetapi kWh meter justru dipasang di area persawahan.
“Kalau untuk peruntukan, contohnya tarif bisnis usaha toserba, ternyata dipasangnya di sawah,” tambahnya.
Menurut Tio, ketidaksesuaian data administrasi dan peruntukan tersebut menjadi salah satu aspek yang diperiksa dalam penertiban dan dapat berujung pada pencabutan kWh meter untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian di kantor PLN.
PLN Sebut Ada Dugaan Sambungan Langsung
Selain persoalan administrasi dan peruntukan, Tio menyebut dugaan penggunaan sambungan langsung atau praktik yang disebutnya sebagai “sepanyol” juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan.
“Cuma kalau kWh-nya bermasalah, contohnya peruntukan tidak sesuai, dan satu lagi biasanya sambung langsung atau sepanyol,” jelasnya.
Ia menerangkan bahwa istilah tersebut merujuk pada praktik pengambilan aliran listrik melalui sambungan tambahan dari jaringan di atas, tanpa melalui mekanisme penggunaan listrik sebagaimana mestinya.
Binsar mengklaim bahwa dalam sejumlah kasus terdapat pelanggan yang telah mengetahui adanya sambungan semacam itu. Meski demikian, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui hasil pemeriksaan terhadap masing-masing pelanggan.
Ia juga menyebut lokasi persawahan yang berjauhan dari permukiman menjadi salah satu kendala bagi petugas ketika melakukan penertiban. Dalam kondisi tertentu, petugas membawa kWh meter yang ditemukan bermasalah untuk kemudian menjelaskan persoalannya di kantor PLN.
Terkait tidak adanya surat pemberitahuan sebelum pencabutan, Binsar berpendapat bahwa penindakan terhadap pelanggaran tidak harus selalu didahului pemberitahuan tertulis.
“Kalau terkait pelanggaran, kami tidak harus menyurati, tidak harus memberitahukan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, apabila petugas menemukan pelanggaran, PLN akan melakukan penertiban, membawa kWh meter, menyerahkan berita acara, dan meminta pelanggan datang ke kantor untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Karena itu sudah murni pelanggaran, jadi harus kami bongkar, kami bawa kWh-nya, serahkan berita acara, pelanggan harus ke kantor,” ujarnya.
Binsar menambahkan bahwa kWh meter merupakan aset PLN yang dititipkan kepada pelanggan. Karena itu, pemasangan dan penggunaannya harus mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.
Meski demikian, dasar penetapan pelanggaran, mekanisme pemberitahuan, dan ketentuan penyelesaian setiap kasus perlu merujuk pada aturan yang berlaku serta dokumen pemeriksaan masing-masing pelanggan.
Perubahan Nama dan Peruntukan Berbeda
Binsar juga menjelaskan bahwa perubahan data administrasi tertentu tidak dapat disamakan dengan perubahan peruntukan penggunaan listrik.
Menurutnya, penyesuaian tarif, perubahan nama pelanggan, dan perubahan peruntukan memiliki persyaratan masing-masing yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.
Ia mencontohkan pembelian bangunan yang telah memiliki sambungan listrik atas nama pemilik sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, pelanggan dapat mengurus perubahan nama melalui prosedur yang berlaku.
“Beda halnya beli bangunan yang sudah ada meteran atas nama pemilik sebelumnya, bisa balik ubah,” terangnya.
Namun, menurutnya, penggunaan sambungan yang diajukan untuk kegiatan usaha tetapi dipasang di area persawahan merupakan persoalan berbeda karena menyangkut kesesuaian peruntukan.
“Tapi kalau peruntukannya sudah jelas, misalkan toko tapi terpasang di sawah, sudah jelas salah,” tambahnya.
Soroti Dugaan Praktik Penguasaan Jasa Pemasangan Tiang
Binsar dan Tio turut menyoroti dugaan praktik pihak tertentu yang menawarkan jasa pemasangan listrik sekaligus mengaitkannya dengan pengadaan tiang listrik di area persawahan.
Binsar mengaku mempertanyakan keberadaan pihak yang disebut warga sebagai biro jasa, agen, atau tukang listrik. Menurut penuturannya, ada pihak yang mendatangi warga ketika mereka hendak mengajukan pemasangan tiang listrik di lokasi yang belum terjangkau jaringan.
“Saya agak janggal masalah biro jasa, agency, tukang listrik,” kata Binsar.
Ia menggambarkan situasi ketika warga ingin mengajukan penambahan tiang listrik untuk menjangkau area persawahan. Dalam situasi tersebut, menurutnya, ada pihak yang menawarkan bantuan dengan ketentuan biaya pemasangan tiang dan pemasangan kWh harus melalui mereka.
“Jadi mereka selalu pasang kWh baru ke penyedia tiang, itulah yang dibilang sebagai biro jasa,” urainya.
Binsar menilai praktik semacam itu berpotensi membuat warga merasa terikat untuk terus menggunakan jasa pihak yang sama ketika membutuhkan pemasangan listrik di lokasi lain.
Namun, dugaan mengenai praktik penguasaan jasa pemasangan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan mekanisme yang sebenarnya terjadi dan pihak-pihak yang terlibat.
Dugaan Pemasangan Listrik Bermasalah di Trimomukti Jadi Sorotan
Selain pencabutan kWh meter di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, dugaan pemasangan listrik tanpa kWh meter maupun pemasangan menggunakan kWh meter di area persawahan Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro, juga menjadi perhatian masyarakat.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas sambungan, prosedur pemasangan, serta kemungkinan keterlibatan pihak tertentu dalam pengadaan dan pemasangan jaringan listrik di kawasan persawahan.
Menanggapi hal itu, Binsar menyatakan masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat melaporkannya secara langsung kepada dirinya.
“Kalau memang benar terjadi, masyarakat bisa melaporkan langsung kepada saya. Identitas pelapor akan saya rahasiakan,” tegasnya.
Menurut Binsar, informasi masyarakat dapat menjadi bahan awal bagi PLN untuk menelusuri dugaan pelanggaran. Ia menyatakan laporan yang masuk perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan agar persoalan yang terjadi dapat diketahui secara jelas.
Pernyataan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pemasangan listrik yang tidak sesuai prosedur.
Petani Membutuhkan Kepastian Prosedur
Kasus pencabutan kWh meter di Desa Sidoharjo dan munculnya dugaan pemasangan listrik bermasalah di Desa Trimomukti menunjukkan pentingnya kejelasan informasi mengenai prosedur pemasangan, ketepatan data pelanggan, serta kesesuaian peruntukan tarif.
Di satu sisi, PLN menyatakan berkewajiban menertibkan penggunaan tenaga listrik yang dinilai melanggar ketentuan. Di sisi lain, dugaan keterlibatan penyedia jasa pemasangan maupun pihak tertentu perlu ditelusuri secara objektif agar tanggung jawab masing-masing pihak dapat ditentukan berdasarkan bukti.
Kejelasan mengenai dasar penetapan pelanggaran, hasil pemeriksaan, berita acara penertiban, rincian denda, serta mekanisme pengajuan pemasangan baru menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Bagi petani, kepastian informasi itu diperlukan agar mereka memahami prosedur yang benar dan tidak kembali menghadapi persoalan administrasi maupun penggunaan listrik yang berujung pada pencabutan kWh meter dan tambahan biaya.
Keterangan Binsar Albert Papaga dan Tio Maulana dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PLN ULP Sidomulyo. Penetapan tanggung jawab atas dugaan pelanggaran administrasi, sambungan langsung, maupun praktik penyedia jasa tetap memerlukan pemeriksaan dan bukti dari masing-masing kasus.
Masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran di wilayah tersebut diharapkan menyampaikannya melalui saluran pengaduan resmi PLN atau kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. (red)






