Petani Way Panji Protes Pencabutan Meteran Listrik, PLN Sidomulyo: Tak Bisa Dikembalikan

Petani Way Panji Protes Pencabutan Meteran Listrik, PLN Sidomulyo: Tak Bisa Dikembalikan

LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com.— Belasan petani yang tergabung dalam Petani Konsumen Listrik Way Panji mendatangi kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sidomulyo, Lampung Selatan, Selasa (13/10/2026), untuk memprotes pencabutan sejumlah kWh meter listrik di area persawahan Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji.

Kedatangan mereka bertujuan meminta penjelasan sekaligus membuka ruang mediasi terkait penertiban melalui Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dinilai tidak transparan dan merugikan konsumen.

Namun, mediasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Pihak manajemen PLN ULP Sidomulyo tidak hadir dalam pertemuan itu. Para petani hanya ditemui Supervisor P2TL, Binsar Albert Papaga.

Koordinator Petani Konsumen Listrik Way Panji, Komang, mengatakan kedatangan mereka bukan untuk mencari persoalan, melainkan meminta kejelasan mengenai dasar dan prosedur pencabutan meteran listrik yang dipersoalkan.

Menurut Komang, tindakan petugas P2TL perlu dievaluasi karena diduga tidak sesuai dengan Peraturan Direksi (Perdir) PLN dan prosedur operasional yang berlaku.

“P2TL yang dianggap melakukan tindakan semena-mena terhadap para konsumen dengan mencabut membongkar KWH listrik tidak sesuai dengan Perdir,” ujar Komang.

Ia juga menyoroti dugaan perbedaan penanganan terhadap konsumen yang dianggap melakukan pelanggaran penggunaan listrik. Menurutnya, proses penertiban harus dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan ketentuan yang jelas.

“Saya melihatnya aneh, ada beberapa kasus P2TL yang ketika konsumen dianggap mencuri listrik bisa lolos tidak ada tindakan tegas dari pihak PLN, sementara kami beda nama harus di cabut paksa. Ini kan aneh,” jelasnya.

Komang menilai persoalan tersebut bukan sekadar pencabutan meteran, tetapi juga menyangkut keterbukaan proses pemeriksaan, kejelasan dasar penindakan, serta kesempatan konsumen memperoleh penjelasan.

Ia menyayangkan tidak hadirnya manajemen PLN ULP Sidomulyo dalam mediasi tersebut. Menurutnya, kehadiran pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan diperlukan agar keluhan para petani dapat dijawab secara menyeluruh.

Petani Minta Sosialisasi dan Kejelasan Prosedur

Komang mengatakan para petani bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, ia meminta PLN memberikan sosialisasi apabila terdapat perubahan aturan atau prosedur pemasangan meteran listrik.

Menurutnya, sebagian petani sebelumnya memperoleh informasi mengenai pemasangan kWh meter melalui pihak yang mereka anggap berkaitan dengan PLN. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut ditelusuri agar konsumen memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pemasangan yang sebenarnya.

“Kami bersama belasan petani mendatangi kantor PLN ULP Sidomulyo ingin bermediasi, bukan untuk disalahkan dan mencari cari kesalahan. Kalau tindakan para petani salah di mata PLN berikan kami sosialisasi kami kan tidak tahu ganti pimpinan diganti pula aturan,” ungkap Komang.

Ia mengatakan masyarakat membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami, terutama jika terdapat perubahan ketentuan yang berdampak pada penggunaan listrik untuk kegiatan pertanian.

“Kami ini selalu petani tidak tahu menahu aturan PLN, namun dulu ada aturan sosialisasi terkait pemasangan KWH listrik dari manajemen PLN nya kami ikuti, sementara ganti pimpinan ada aturan baru nya tolong di sosialisasikan kembali jangan main cabut saja kami rugi lah,” tegasnya.

Komang berharap petugas P2TL tidak hanya melakukan pemeriksaan dan penindakan, tetapi juga mampu menjelaskan dasar hukum, prosedur pemeriksaan, serta konsekuensi yang harus ditanggung konsumen apabila ditemukan pelanggaran.

Menurutnya, sosialisasi dan komunikasi yang memadai dapat membantu masyarakat memahami ketentuan kelistrikan sekaligus mencegah kesalahpahaman antara pelanggan dan PLN.

PLN Tegaskan Meteran yang Dicabut Tidak Bisa Dikembalikan

Sementara itu, Supervisor P2TL PLN ULP Sidomulyo, Binsar Albert Papaga, menegaskan bahwa kWh meter yang telah dicabut tidak dapat dikembalikan. Ia beralasan pemasangan meteran tersebut dinilai tidak mengikuti prosedur resmi PLN.

Binsar menyebut pemasangan kWh meter oleh para konsumen dilakukan melalui pihak yang dianggap sebagai oknum, bukan melalui mekanisme resmi di kantor PLN ULP Sidomulyo.

“Mereka ini memasang kWh listrik tidak resmi, melalui Oknum yang mengerti listrik dan bermodalkan berdasarkan saja, tidak lewat PLN ULP Sidomulyo,” kata Binsar.

Ia menjelaskan, ketika ditanya mengenai pihak yang membantu pemasangan meteran, pelanggan menyebut adanya rekanan PLN. Menurut Binsar, pihak yang disebut tersebut seharusnya dimintai penjelasan mengenai proses pemasangan.

Binsar menuturkan, para pelanggan kemudian menyatakan tidak ingin lagi berurusan dengan pihak tersebut.

“Mereka hanya dapat menjawab, sudahlah kami tidak mau berurusan dengan Oknum tersebut,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa PLN tidak memiliki rekanan atau biro jasa untuk pemasangan kWh meter sebagaimana yang dipersoalkan dalam kasus tersebut. Karena itu, masyarakat diminta mengurus pemasangan listrik melalui saluran resmi PLN.

“Biar lebih aman pasang kWh listrik lewat PLN bukan pada oknum yang mengatasnamakan PLN,” tegasnya.

Binsar juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelayanan maupun penggunaan tenaga listrik.

“Jika terjadi pelanggaran silahkan lapor pada kami,” tandasnya.

Transparansi P2TL Jadi Sorotan

Perselisihan antara petani dan PLN ULP Sidomulyo menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan P2TL. Di satu sisi, PLN memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran penggunaan tenaga listrik. Di sisi lain, konsumen membutuhkan kejelasan mengenai dasar pemeriksaan, hasil temuan, dan prosedur yang diterapkan.

Untuk memastikan persoalan ini dapat diselesaikan secara objektif, dokumen pemeriksaan P2TL, berita acara pencabutan meteran, serta dasar penetapan tindakan perlu menjadi bagian dari proses klarifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dugaan pelanggaran prosedur yang disampaikan para petani maupun keterangan PLN mengenai pemasangan meteran yang dianggap tidak resmi masih perlu ditelusuri melalui dokumen dan aturan terkait. Dugaan keterlibatan pihak yang mengatasnamakan atau disebut sebagai rekanan PLN juga memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Para petani berharap memperoleh kepastian aturan dan perlakuan yang adil, sedangkan PLN perlu memastikan setiap tindakan penertiban dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.(Tim)

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *