
Sengketa Jual Beli Tanah Warisan di Natar: Benarkah Pembeli Beriktikad Baik? Sudah Cek Fisik, RT, Kades, dan Status Sengketa?
LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com. – Kuasa hukum penggugat, Meriantony, S.H., kembali menyoroti secara kritis proses jual beli objek tanah yang menjadi pokok sengketa warisan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Kalianda.
Dalam keterangannya pada Jumat (30/10/2026), Meriantony mempertanyakan secara terbuka proses transaksi jual beli antara para tergugat dengan Turut Tergugat I melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ia menekankan pentingnya pembuktian prinsip kehati-hatian (prudence principle) sebelum transaksi dilakukan.
Menurutnya, seseorang yang mengaku sebagai pembeli beriktikad baik tidak cukup hanya menunjukkan bahwa transaksi dilakukan melalui PPAT. Namun, perlu dibuktikan pula apakah sebelum transaksi dilakukan, pembeli telah memeriksa secara menyeluruh objek tanah yang dibeli, termasuk status hukum, riwayat kepemilikan, serta kondisi fisik tanah tersebut.
“Sebagai pembeli yang beriktikad baik, apakah sebelum melakukan transaksi di hadapan PPAT sudah terlebih dahulu mengecek objek jual beli dan memastikan status hukumnya? Kemudian, pada saat pengukuran objek tanah, apakah melibatkan RT, kepala lingkungan, serta kepala desa setempat?” demikian pokok pertanyaan yang disampaikan Meriantony.
Ia juga kembali mempertanyakan mekanisme proses jual beli yang dilakukan para tergugat dengan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II, yang kemudian diproses oleh Turut Tergugat III. Menurutnya, rangkaian proses tersebut perlu dijelaskan secara terbuka di persidangan, terutama untuk memastikan apakah seluruh tahapan administrasi dan prosedur pertanahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Perlu ada penjelasan secara terang benderang mengenai bagaimana awal mula proses tanah tersebut, bagaimana riwayatnya, siapa yang menguasai, siapa yang melakukan transaksi, serta bagaimana proses administrasi hingga akhirnya terjadi jual beli,” tegas Meriantony.
Sorotan Terhadap Aturan Hukum yang Menjadi Dasar Pengujian
Dalam persoalan ini, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk menjadi bahan pengujian dalam persidangan di PN Kalianda, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai:
Pertama, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik adalah fondasi utama dalam setiap perjanjian jual beli.
Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, yang memberikan pedoman tegas mengenai kriteria pembeli beriktikad baik. Salah satu prinsip utamanya adalah pembeli wajib melakukan kehati-hatian dengan meneliti hak penjual, status objek tanah, serta riwayat hubungan hukum tanah dengan pemegang sertifikat. Termasuk mengecek langsung kondisi fisik tanah.
Ketiga, Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada prinsipnya hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.
Keempat, Pasal 39 ayat (1) huruf f PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mengatur kewajiban PPAT untuk menolak membuat akta apabila objek perbuatan hukum sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan/atau data yuridisnya. Ini menjadi kunci apakah PPAT sudah menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik yang wajib menolak jika ada sengketa.
Selain itu, apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris, Pasal 1365 KUHPerdata juga dapat menjadi dasar pengujian gugatan perdata, sepanjang unsur-unsurnya dapat dibuktikan di persidangan.
Ketentuan-ketentuan tersebut bukan berarti telah terbukti terjadi pelanggaran hukum. Namun, menjadi dasar hukum yang sah untuk menguji apakah proses jual beli dan administrasi pertanahan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sepuluh Tahapan Mekanisme Jual Beli Tanah yang Wajib Dipenuhi Hingga Pendaftaran di BPN
Meriantony juga menguraikan bahwa dalam proses jual beli tanah melalui PPAT, terdapat sejumlah tahapan administrasi dan pemeriksaan yang tidak boleh dilompati. Tahapan tersebut meliputi:
1. Pengecekan sertifikat di BPN. Merupakan kewenangan Kantor BPN sesuai lokasi objek tanah. Tujuannya mengetahui kesesuaian data sertifikat dengan data yang tercatat pada kantor pertanahan.
2. Permohonan informasi atau SKPT. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dapat dimohonkan untuk memperoleh informasi mengenai status tanah, terutama jika sertifikat menjadi jaminan atau objek lelang.
3. Pemeriksaan data dan warkah. Setelah memperoleh informasi kesesuaian data pertanahan, termasuk warkah dan dokumen terkait, pemeriksaan dilakukan berdasarkan data yang tersedia di BPN, yang kini sudah terdigitalisasi dan bisa dicek secara elektronik.
4. Pengecekan online sebelum akad. Apabila hasil pengecekan menunjukkan kesesuaian data, proses dapat dilanjutkan ke tahap akad atau penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), dengan tetap memenuhi persyaratan lainnya.
5. Pemeriksaan kondisi fisik dan tata batas. Ini tahap paling krusial. Apabila terdapat ketidaksesuaian tata batas atau letak antara data yuridis dan data fisik, para pihak wajib turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya, melibatkan RT, Kadus, dan Kades.
6. Pengurusan BPHTB dan pembayaran PPh. PPAT menunggu proses permohonan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).
7. Penomoran dan persiapan AJB. Akta jual beli dapat dipersiapkan untuk diberikan nomor setelah persyaratan terpenuhi, termasuk pengecekan sertifikat, BPHTB, PPh, dan PBB dalam kondisi lunas, serta validasi BPHTB dan PPh telah diselesaikan.
8. Pendaftaran peralihan hak. Setelah tahapan administrasi dan perpajakan diselesaikan, proses dilanjutkan dengan mendaftarkan peralihan hak atas tanah ke Kantor BPN sesuai lokasi objek tanah.
9. Penerbitan dokumen pendaftaran. Dalam proses administrasi tersebut, pemohon memperoleh Surat Pendaftaran Akta (SPA) serta dokumen terkait pendaftaran setoran negara atau PNBP.
10. Proses administrasi dilaksanakan. Setelah seluruh persyaratan dan tahapan dipenuhi, proses pendaftaran peralihan hak dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan pertanahan yang berlaku.
Sepuluh tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana suatu transaksi jual beli tanah diproses. Namun, menurut Meriantony, terpenuhinya administrasi formal tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan mengenai riwayat kepemilikan, penguasaan, batas fisik, maupun kemungkinan adanya hak pihak lain (ahli waris) atas tanah tersebut.
Minta BPN dan Pihak Terkait Buka Riwayat Tanah Secara Terang Benderang
Meriantony berharap pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi maupun administrasi pertanahan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh di hadapan Majelis Hakim PN Kalianda, termasuk mengenai dokumen dasar penerbitan sertifikat, warkah, proses pengukuran, serta riwayat peralihan hak.
Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting agar majelis hakim memperoleh gambaran yang utuh mengenai asal-usul dan proses hukum objek tanah yang kini menjadi sengketa warisan.
Persoalan ini pun menjadi perhatian dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Kalianda. Sebab, yang perlu diuji bukan hanya keberadaan sertifikat, melainkan juga rangkaian peristiwa dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan serta peralihan hak atas tanah tersebut.
Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam persidangan: apakah sebelum transaksi dilakukan, pembeli telah memastikan kesesuaian data yuridis dan data fisik tanah, menelusuri riwayat kepemilikan, serta memastikan tidak terdapat hak pihak lain yang perlu diperhatikan?
Hingga berita ini diterbitkan, seluruh dugaan ketidaksesuaian prosedur maupun keabsahan transaksi tetap harus ditempatkan sebagai persoalan yang memerlukan pembuktian hukum. Keputusan mengenai sah atau tidaknya transaksi dan hak atas objek sengketa sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di PN Kalianda.
Laporan: Tim






