
Menakar Orientasi Pembangunan Lampung Selatan: Dari Krisis Ekologis, Pembagian Peran Kepemimpinan, hingga Diplomasi Hibah Global
Oleh: Gita Julia
Mahasiswi Ekonomi Syariah STAI Yasba Kalianda
LAMPUNG SELATAN(pers kita news) — Arah pembangunan Kabupaten Lampung Selatan perlu ditakar tidak hanya dari besarnya gagasan dan program strategis, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan riil masyarakat. Sebagai pintu gerbang penghubung Pulau Jawa dan Sumatera, Lampung Selatan memiliki posisi strategis dalam arus logistik nasional sekaligus memikul tanggung jawab penting dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.
Di tengah potensi tersebut, persoalan kekeringan lahan pertanian, kebutuhan penguatan infrastruktur irigasi, efektivitas kepemimpinan daerah, hingga penjajakan kerja sama pembangunan internasional menjadi isu yang patut mendapat perhatian publik.
Tiga dinamika yang belakangan menjadi sorotan, yakni koordinasi ketahanan pangan yang dipimpin Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, bantuan pompa air dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta penjajakan peluang hibah internasional oleh Bupati Radityo Egi Pratama, memperlihatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan pendekatan yang terintegrasi.
Ketiganya bukan sekadar rangkaian agenda pemerintahan, melainkan menjadi momentum untuk menguji sejauh mana kebijakan pembangunan mampu bergerak dari perencanaan menuju manfaat nyata bagi masyarakat.
Diplomasi Global Harus Menjawab Krisis Lokal
Langkah Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam menjajaki peluang hibah internasional dari China dan Jepang untuk sektor pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan patut dipandang sebagai peluang strategis dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

Di tengah berbagai kebutuhan daerah dan keterbatasan fiskal, diversifikasi sumber pendanaan dapat membuka ruang bagi percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun, upaya tersebut harus disertai perencanaan yang matang, transparansi, serta kejelasan manfaat bagi masyarakat. Kerja sama internasional tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepahaman atau seremoni diplomasi, melainkan harus memiliki target, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang terukur.
Persoalan kekeringan yang mengancam lahan pertanian menjadi pengingat bahwa krisis ekologis bukan sekadar wacana masa depan. Ketika petani menghadapi ancaman penurunan produksi bahkan potensi gagal panen, pemerintah dituntut menghadirkan solusi yang cepat dan tepat sasaran.
Bantuan pompa air dari pemerintah pusat merupakan langkah penting, tetapi penanganan kekeringan tidak cukup mengandalkan intervensi darurat. Perbaikan jaringan irigasi sekunder dan tersier, pemeliharaan sumber air, pengelolaan distribusi air, serta penguatan adaptasi perubahan iklim harus menjadi bagian dari agenda jangka panjang.
Dengan demikian, orientasi hibah global perlu diarahkan pada kebutuhan mendasar masyarakat, termasuk ketahanan air, produktivitas pertanian, energi bersih, dan perlindungan lingkungan.
Pembagian Peran Kepemimpinan Harus Berjalan dalam Satu Arah
Dinamika kepemimpinan daerah juga menjadi bagian penting dalam membaca arah pembangunan Lampung Selatan.
Pembagian peran antara Bupati dan Wakil Bupati dapat menjadi kekuatan apabila dijalankan melalui koordinasi yang solid, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi pembangunan.
Bupati dapat mengoptimalkan peran dalam membangun jejaring strategis, mengembangkan arah kebijakan makro, serta memperluas peluang kerja sama pembangunan. Sementara itu, Wakil Bupati dapat memperkuat konsolidasi internal, koordinasi lintas perangkat daerah, dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan sesuai kewenangan serta pembagian tugas yang berlaku.
Namun, pembagian peran tersebut bukan berarti pemisahan tanggung jawab. Kepemimpinan daerah tetap membutuhkan kesatuan arah dan akuntabilitas bersama.
Publik tidak hanya membutuhkan kehadiran pejabat dalam agenda formal, tetapi juga bukti bahwa setiap keputusan pemerintah berdampak pada perbaikan kondisi masyarakat.
Dalam pembangunan sektor pertanian, penyuluh memiliki posisi penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan kebutuhan petani.
Bantuan sarana pertanian, termasuk pompa air maupun teknologi irigasi modern, tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas petani.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan penyuluh pertanian mendapatkan dukungan yang memadai, mulai dari sarana operasional, peningkatan kompetensi adaptasi perubahan iklim, hingga akses terhadap informasi dan teknologi pertanian.
Pengambilan keputusan juga harus didasarkan pada data yang akurat. Peta kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), apabila tersedia dan mutakhir, dapat diintegrasikan dengan data kondisi irigasi, luas lahan terdampak kekeringan, serta kebutuhan kelompok tani.
Pendekatan berbasis data akan membantu pemerintah menentukan prioritas intervensi secara lebih adil, terukur, dan efektif.
Tiga Agenda Strategis untuk Lampung Selatan
Untuk memastikan pembangunan berjalan lebih terarah, terdapat tiga agenda yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Pertama, memperkuat respons terhadap krisis ekologis. Pemerintah perlu menyusun langkah penanganan kekeringan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berorientasi pada ketahanan air dan keberlanjutan produksi pertanian.
Kedua, memastikan diplomasi pembangunan menghasilkan manfaat nyata. Penjajakan hibah internasional harus disertai transparansi mengenai tahapan, persyaratan, sumber pendanaan, potensi kewajiban, serta proyek prioritas. Pelibatan akademisi lokal, kelompok tani, dan masyarakat menjadi penting agar program sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ketiga, membangun tata kelola kepemimpinan yang kolaboratif dan akuntabel. Sinergi Bupati, Wakil Bupati, perangkat daerah, penyuluh pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya harus diwujudkan dalam target kerja yang jelas serta evaluasi yang dapat diakses publik.
Penutup: Pembangunan Harus Berpijak pada Kebutuhan Rakyat
Kemajuan Lampung Selatan tidak dapat hanya diukur melalui besarnya investasi, luasnya jejaring internasional, atau banyaknya program yang dirancang pemerintah. Ukuran terpenting pembangunan adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.
Krisis kekeringan mengajarkan bahwa pembangunan membutuhkan ketanggapan. Persoalan tata kelola mengingatkan bahwa pembangunan membutuhkan kepemimpinan yang solid. Sementara peluang hibah global membuka kesempatan agar daerah mampu melangkah lebih jauh dengan perencanaan yang visioner.
Ketiganya harus bergerak dalam satu orientasi: melindungi kepentingan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Lampung Selatan memiliki peluang untuk menjadi contoh pembangunan daerah yang tangguh dan berdaya saing. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila gagasan besar benar-benar berpijak pada persoalan nyata di tengah masyarakat.
Narahubung:
Gita Julia
Mahasiswi Ekonomi Syariah STAI Yasba Kalianda






