
MASYARAKAT ADAT SEGEKHI SUKU DATANGI UPTD KPH WAY PISANG, MINTA KEJELASAN IZIN PT SUPREME ENERGY DAN TEGASKAN PENOLAKAN GEOTERMAL GUNUNG RAJABASA
LAMPUNG SELATAN, Perskitanews.com. – Perwakilan Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku bersama sejumlah tokoh adat mendatangi Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang, Selasa (17/11/2026). Kedatangan tersebut bertujuan meminta penjelasan secara terbuka mengenai perizinan pemerintah terkait rencana kegiatan eksplorasi panas bumi (geotermal) oleh PT Supreme Energy di kawasan Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor UPTD KPH Way Pisang, Jalan Mustafa Kemal No. 26B, Kalianda, tersebut juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dan sikap penolakan masyarakat adat terhadap rencana pengembangan geotermal di kawasan Gunung Rajabasa.
Kunjungan ini dilatarbelakangi beredarnya unggahan video di media sosial TikTok melalui akun bernama Putra Banten 288, yang memperlihatkan aktivitas pekerjaan oleh pihak PT Supreme Energy di kawasan Gunung Rajabasa.
Menanggapi informasi yang beredar, sejumlah tokoh adat Segekhi Suku bersama perwakilan masyarakat melakukan penelusuran dan mendatangi sejumlah desa di Kecamatan Rajabasa untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas tersebut. Dalam narasi yang beredar, kegiatan itu diduga melibatkan warga Desa Cugung dan Desa Sukaraja.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan forum meminta pemerintah dan pihak perusahaan memberikan penjelasan secara transparan mengenai seluruh tahapan administrasi, mekanisme perizinan, serta dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan penelitian maupun rencana pengeboran panas bumi di kawasan Gunung Rajabasa.
Kepala UPTD KPH Way Pisang, Wahyudi Kurniawan, menjelaskan bahwa memang terdapat kegiatan yang saat ini masih dalam tahap penelitian.
Menurut Wahyudi, UPTD KPH Way Pisang hanya memfasilitasi kegiatan tersebut karena pihak perusahaan disebut telah memiliki izin penelitian.
Namun demikian, ia mengakui bahwa dokumen izin dimaksud belum diterima secara fisik oleh pihak UPTD KPH Way Pisang.
Terkait hal tersebut, Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Balai Pemantapan kawasan hutan (BPKH) Wilayah VI Bandar Lampung guna memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai dokumen perizinan tersebut.
Pertemuan lanjutan itu, menurutnya, akan diupayakan dapat terlaksana secepatnya agar informasi mengenai perizinan dapat disampaikan secara jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
DALOM KESUMA BANGSA: MASYARAKAT ADAT BERHAK MENDAPATKAN KEJELASAN
Perwakilan Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku, Dalom Kesuma Bangsa, menegaskan bahwa kedatangan masyarakat adat bukan sekadar untuk mempertanyakan aktivitas perusahaan, melainkan juga memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan mengenai rencana kegiatan di kawasan Gunung Rajabasa.
“Kami datang untuk meminta kejelasan kepada pemerintah, izin apa saja yang sudah diterbitkan, siapa yang menerbitkan, serta sejauh mana tahapan dan mekanisme yang telah dilalui oleh pihak perusahaan. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui adanya aktivitas di lapangan tanpa mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah,” tegas Dalom Kesuma Bangsa.
Ia juga menyampaikan bahwa Gunung Rajabasa bukan hanya kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis, tetapi juga merupakan kawasan yang memiliki nilai historis, sosial, dan kultural bagi masyarakat adat setempat.
“Kami menyampaikan sikap penolakan terhadap rencana geotermal di kawasan Gunung Rajabasa. Bagi masyarakat adat, kawasan ini memiliki nilai penting yang harus dijaga. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak mengabaikan keberadaan masyarakat adat dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah dan lingkungan hidup mereka,” lanjutnya.
Dalom Kesuma Bangsa juga meminta agar pemerintah tidak mengambil langkah lebih jauh tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
MENUNGGU KLARIFIKASI PERIZINAN DARI BPKH WILAYAH VI
Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku berharap rencana pertemuan antara UPTD KPH Way Pisang dan BPKH Wilayah VI Bandar Lampung segera direalisasikan.
Forum menilai keterbukaan informasi menjadi hal mendasar untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat, khususnya mengenai legalitas kegiatan penelitian, status perizinan, batas wilayah kegiatan, serta tahapan yang akan dilakukan oleh PT Supreme Energy.
Masyarakat adat juga berharap pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi turut memperhatikan aspirasi masyarakat yang memiliki hubungan historis dan sosial dengan kawasan Gunung Rajabasa.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku untuk terus mengawal persoalan ini serta meminta pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi dari pihak-pihak terkait.
Hingga pertemuan berlangsung, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi mengenai dokumen izin penelitian yang disebut telah dimiliki PT Supreme Energy, termasuk kepastian tahapan perizinan dan rencana kegiatan selanjutnya di kawasan Gunung Rajabasa.
Gunung Rajabasa bukan hanya tentang kawasan dan sumber daya alam, tetapi juga tentang kelestarian lingkungan, sejarah, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang. (red)






