
TANGGAMUS, Perskitanews.com. – Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian Ditpolairud Polda Lampung. Mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat pesisir, personel Kapal Polisi (KP) XXV-1011 Kota Agung menggelar patroli hotspot dan quick response di kawasan Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Minggu (6/9/2026).
Patroli tersebut tidak hanya difokuskan pada pemantauan situasi perairan, tetapi juga menjadi sarana kepolisian untuk menyampaikan imbauan keselamatan secara langsung kepada para nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya aktivitas semburan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang perlu diantisipasi, terutama oleh masyarakat yang melakukan aktivitas di ruang terbuka maupun di wilayah perairan.
Personel Ditpolairud Polda Lampung yang terlibat dalam kegiatan tersebut yakni Aipda Sudarwanto, S.H., Aipda Sabri, Bripda Ahmad Jumaidi, dan Bripda Irvan.
Dirpolairud Polda Lampung Kombes Pol. Boby Pa’ludin Tambunan, S.I.K., M.H., melalui Kasat KP XXV-1011 Kota Agung mengatakan, patroli dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan sekaligus upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir.

Menurutnya, kondisi aktivitas vulkanik tersebut perlu disikapi dengan kewaspadaan dan tidak boleh dianggap sepele.
“Saat ini Gunung Anak Krakatau sedang mengalami semburan abu vulkanik. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya nelayan, agar untuk sementara waktu tidak melaut terlebih dahulu dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah,” ujarnya.
Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada para nelayan yang biasa melakukan aktivitas di perairan Teluk Semangka.
Personel meminta nelayan mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri melaut selama kondisi belum memungkinkan. Masyarakat juga diminta memperhatikan perkembangan informasi resmi serta mengikuti arahan dari pihak berwenang.
Selain aspek keselamatan, Ditpolairud Polda Lampung turut mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menyaring informasi yang beredar terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
“Jangan sampai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya justru menimbulkan kepanikan. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan memperoleh informasi dari sumber resmi,” kata personel di lapangan.
Bagikan Masker kepada Nelayan
Tidak berhenti pada penyampaian imbauan, personel KP XXV-1011 Kota Agung juga membagikan masker kepada para nelayan yang berada di Dermaga TPI Kota Agung.
Pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus langkah antisipasi terhadap kemungkinan paparan abu vulkanik bagi masyarakat yang tetap melakukan aktivitas di luar ruangan.
Para nelayan yang ditemui di lokasi diberikan masker sekaligus diingatkan mengenai pentingnya menjaga keselamatan diri dan keluarga selama kondisi aktivitas vulkanik masih menjadi perhatian.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat pesisir tetap aman dan mendapatkan informasi yang benar. Semoga bantuan kecil ini dapat bermanfaat dalam menghadapi kondisi saat ini,” pungkasnya.
Patroli yang dilakukan Ditpolairud Polda Lampung juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kehadiran aparat di tengah masyarakat, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki aktivitas nelayan cukup tinggi.
Melalui pemantauan langsung di lapangan, petugas dapat mengetahui perkembangan situasi sekaligus menyampaikan informasi keselamatan secara cepat kepada masyarakat.
Tingkatkan Kesiapsiagaan
Ditpolairud Polda Lampung memastikan kesiapsiagaan akan terus ditingkatkan selama aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih menjadi perhatian.
Pemantauan wilayah perairan Teluk Semangka akan dilakukan secara intensif untuk memastikan situasi tetap terkendali dan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan.
Masyarakat pesisir dan nelayan juga diminta tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Setiap perkembangan situasi hendaknya disikapi berdasarkan informasi resmi dan arahan dari instansi yang berwenang.
Dengan sinergi antara aparat dan masyarakat, diharapkan potensi risiko dapat diminimalkan sehingga keselamatan warga pesisir tetap menjadi prioritas utama.
(Kgs)






