Soroti Rangkap Jabatan di Birokrasi, PRIMANURA: Jangan Berhenti di “Boleh atau Tidak”, Tapi Profesional dan Akuntabel

SEMARANG, Perskitanews.com. — Reformasi birokrasi kembali menjadi sorotan publik. Di tengah desakan terhadap pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, lembaga baru bernama *Pemerhati Reformasi Mutu Aparatur dan Undang-Undang Negara (PRIMANURA)* resmi diluncurkan di Semarang, Jumat 4 September 2026.

Kehadiran PRIMANURA ditandai dengan kegiatan Diskusi Publik dan Launching Kajian Kebijakan bertema “Rangkap Jabatan di Birokrasi Indonesia: Konflik Kepentingan, Disparitas Regulasi, dan Tantangan Good Governance.”

Bukan Sekadar Kritik, Tapi Bawa Data
Koordinator Eksekutif PRIMANURA, Ence Sopyan, S.Sos., M.A.P., mengatakan lembaga ini lahir dari kegelisahan terhadap persoalan aparatur negara, regulasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.

Namun ia menegaskan PRIMANURA tidak ingin menjadi lembaga yang hanya melontarkan kritik tanpa solusi.

“PRIMANURA lahir dari kegelisahan sekaligus keyakinan bahwa reformasi aparatur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat sipil juga memiliki ruang dan tanggung jawab untuk ikut mengkaji, mengawasi, mengkritisi, dan menawarkan gagasan perbaikan,” ujar Ence, Sabtu 5 September 2026.

Menurut Ence, setiap kritik terhadap kebijakan publik harus punya dasar yang kuat. Karena itu PRIMANURA akan mengedepankan kajian dan data.

“Kami ingin kritik yang disampaikan memiliki dasar kajian dan data. Ketika ada persoalan publik, kita kaji. Ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki, kita diskusikan. Dan ketika memungkinkan, kita tawarkan alternatif kebijakannya,” paparnya.

Rangkap Jabatan Jadi Kajian Awal
Sebagai langkah awal, PRIMANURA memperkenalkan kajian kebijakan mengenai rangkap jabatan di birokrasi Indonesia.

Ence menilai perdebatan soal rangkap jabatan tidak boleh berhenti pada pertanyaan “boleh atau tidak boleh”. Isu yang lebih substansial adalah memastikan setiap jabatan publik dijalankan secara profesional dan bebas konflik kepentingan.

“Kami tidak ingin persoalan rangkap jabatan berhenti pada pertanyaan boleh atau tidak boleh. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan jabatan publik dijalankan secara profesional, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai kualitas tata kelola pemerintahan akan langsung berdampak pada pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan negara.

Hadirkan Berbagai Pihak
Diskusi publik tersebut menghadirkan narasumber dari Kepala Ombudsman Jawa Tengah, perwakilan BKD Jawa Tengah, dan akademisi. Berbagai perspektif itu diharapkan memperkaya wacana mengenai tantangan good governance di Indonesia.

Acara ini juga mendapat dukungan dari Lazismu Jawa Tengah. Peserta yang hadir berasal dari unsur masyarakat sipil, di antaranya mahasiswa, Generasi Anti Korupsi (GENZI) Jawa Tengah, Nasyiatul Aisyiyah Kota Semarang, dan elemen civil society lainnya.

Keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa isu reformasi aparatur bukan hanya urusan birokrasi, tetapi juga kepentingan publik yang harus dikawal bersama.

Semarang Dipilih Karena Sejarah Perjuangan
Pemilihan Semarang sebagai tempat lahirnya PRIMANURA memiliki makna simbolis. Kota yang lekat dengan sejarah perjuangan itu dipilih untuk merepresentasikan semangat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui kajian, dialog, dan partisipasi masyarakat sipil.

Bagi PRIMANURA, masyarakat tidak cukup hanya menjadi penerima kebijakan. Masyarakat sipil harus punya ruang untuk mengawasi, mengkritisi, sekaligus memberi gagasan.

“Peluncuran ini bukan akhir, tetapi awal. Kami ingin PRIMANURA menjadi ruang untuk mempertemukan pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan publik dalam mencari gagasan perbaikan pemerintahan,” pungkas Ence.

Dengan hadirnya PRIMANURA, ruang partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal reformasi aparatur dan tata kelola pemerintahan diharapkan semakin terbuka.

Karena reformasi birokrasi bukan semata soal mengganti aturan atau pejabat, melainkan memastikan kekuasaan dan jabatan publik dijalankan secara profesional, berintegritas, akuntabel, serta benar-benar melayani masyarakat.**

Lokasi: Semarang, Jawa Tengah

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *