AWPI Lampung Selatan Kecam Keras Dugaan 387 Honorer Fiktif Rp11 Miliar di Lamteng Seret Sekda – Desak Audit Total Honorer di Seluruh Lampung

Perskitanews.com. KALIANDA LAMSEL, 20 SEPTEMBER 2026 – Merespons rilis dan pemberitaan terkait dugaan rekrutmen 387 tenaga honorer fiktif yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah, Nanda Heriyanto, yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp11 miliar, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lampung Selatan menyatakan sikap keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras atas preseden buruk birokrasi ini.

Sekretaris AWPI Lampung Selatan Hydatur Ridwan menilai, kasus di Lampung Tengah ini bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam mekanisme tata kelola pemerintahan daerah yang bersifat purba, rentan manipulasi, dan miskin transparansi. Ini adalah fenomena gunung es dari lemahnya komitmen Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Pemda.

ANALISIS CELA DAN KEGAGALAN SISTEM

Berdasarkan analisis kami terhadap modus operandi yang terjadi, AWPI Lampung Selatan mengidentifikasi beberapa titik lemah fatal dalam sistem manajemen pemerintahan yang ada saat ini:

1. Kegagalan Verifikasi Berjenjang (Single Point of Failure)
Adanya celah dalam prosedur administratif di mana proses penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh pejabat tinggi (Sekda) diterima begitu saja oleh unit kerja di bawahnya seperti BPKAD atau OPD terkait tanpa mekanisme verifikasi fisik (physical verification) yang ketat. Sistem administrasi hanya menguji kelengkapan berkas (compliance on paper), bukan keberadaan riil pegawai di lapangan. Ketika puncak pimpinan ASN yang menerbitkan SK fiktif, bawahan tidak berani menolak.

2. Sistem Penggajian (Payroll) yang Usang dan Kolektif
Fakta bahwa gaji honorer fiktif dapat mengalir secara sistematis setiap bulan selama bertahun-tahun ke rekening tertentu menunjukkan adanya celah besar dalam sistem amprah gaji. Sistem penggajian daerah seharusnya menggunakan metode Direct Transfer to Validated Account yang terintegrasi langsung dengan NIK kependudukan dan rekening pribadi, bukan melalui rekening penampung, bendahara pengeluaran, atau pencairan kolektif yang sangat rentan penyalahgunaan wewenang.

3. Lumpuhnya Independensi Pengawasan Internal (APIP)
Inspektorat Daerah, yang seharusnya menjadi benteng pertahanan pertama terhadap kecurangan (fraud), sering kali tidak berdaya melakukan audit investigatif terhadap pejabat yang secara struktural berada di atas mereka (Sekda). Inspektorat secara struktural berada di bawah Sekda. Ini menciptakan budaya “pembiaran” yang terstruktur karena faktor hierarki dan konflik kepentingan.

4. Miskinnya Transparansi Data Publik
Hingga saat ini, daftar definitif tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemda sering kali dianggap sebagai dokumen internal yang tertutup dan rahasia. Tidak adanya akses publik terhadap data ini mencegah kontrol sosial dari masyarakat, LSM, dan media untuk ikut memonitor keberadaan mereka. Padahal gaji mereka bersumber dari APBD, uang rakyat.

SIKAP RESMI DAN TUNTUTAN AWPI LAMPUNG SELATAN

Menyikapi hal tersebut, AWPI Lampung Selatan, melalui Ketua DPC AWPI Lampung Selatan, menegaskan sikap:

“Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan maupun Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk memburu aliran dana dan pihak-pihak lain yang mungkin ikut menikmati uang haram tersebut. Tidak ada toleransi bagi korupsi di tengah sulitnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Ini adalah kejahatan yang merampas hak rakyat.”

Lebih jauh, AWPI Lampung Selatan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan seluruh Pemda se-Provinsi Lampung, untuk menjadikan kasus Lampung Tengah ini sebagai momentum evaluasi total dan cermin. Kami menuntut:

1. Audit Investigatif Sensus Pegawai: Lakukan audit fisik menyeluruh dan sensus kehadiran terhadap keberadaan seluruh tenaga honorer di setiap OPD secara berkala setiap 6 bulan, bukan sekadar audit dokumen di atas meja.

2. Digitalisasi dan Integrasi Sistem: Terapkan sistem Payroll terintegrasi penuh yang menyaratkan verifikasi identitas digital (biometrik / face recognition) dan integrasi NIK Dukcapil sebelum pencairan gaji. Hapus sistem amprah kolektif.

3. Publikasi Data Honorer: Buka daftar nama, NIP/NIK, dan unit kerja seluruh tenaga honorer ke publik melalui website resmi Pemda sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

4. Dukungan RUU Perampasan Aset: Kami mendukung penuh gerakan warga negara dan pers nasional untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset khusus koruptor, untuk memastikan kerugian negara Rp11 Miliar itu dapat kembali penuh dan memberikan efek jera.

AWPI Lampung Selatan berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan kasus-kasus serupa lainnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial pers dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Ttd,

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) AWPI Lampung Selatan
Bidang Humas & Advokasi

  • Pers kita News

    Related Posts

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu

    Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik di Pantai Minang Rua, Ajak Masyarakat Lindungi Habitat Penyu LAMPUNG SELATAN, – Kapolda Lampung Irjen Pol Yustan Alpiani bersama jajaran dan masyarakat melakukan aksi pelestarian…

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

    Kapolda Lampung Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian Humanis pada Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri Lampung Selatan, Perskitanews.com. – Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan marwah…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *